Mendagri: Jangan Sampai Akui Hasil Pileg Tapi Hasil Pilpres Tidak Diakui

Metrobatam, Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menyatakan bahwa Pemilu 2019 berjalan dengan sukses. Menurut Tjahjo, keamanan dan ketertiban serta kerjasama antara TNI, Polri, BIN, dan Gakkumdu berjalan baik serta tingginya partisipasi dari masyarakat.

“Nah, ya mari kita ikuti tahapan-tahapan ini dengan baik. Saya sebagai pemerintah di Kemendagri yang melekat dalam konteks ikut memonitor semua masalah, tidak ada satu titik, satu koma pun yang saya menyimpang ya, atau intervensi terhadap KPU,” ujar Tjahjo di kantornya, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Kamis (16/5/2019).

Read More

“Karena KPU sebagai penyelenggara negara, sesuai UUD adalah sifatnya mandiri, nasional, dan independen, diperkuat dengan putusan MK. Ya mari kita ikuti. Ini serentak lho,” imbuhnya.

Tjahjo mengatakan jangan sampai ada pihak yang mengakui hasil pileg tetapi tidak mengakui hasil pilpres. Menurutnya, semua pihak sudah sepakat mengikuti tahapan pemilu sesuai dengan peraturan yang berlaku.

“Jangan sampai mengakui hasil pilegnya, tapi hasil pilpresnya tidak mengakui. Padahal orangnya sama, yang jadi KPPS-nya sama, pengawasnya sama, saksinya sama, petugasnya sama. Kenapa kok dibedakan itu lho. Itu aja,” tegasnya.

Terkait dengan penetapan hasil pemilu tanggal 22 Mei 2019 mendatang, Tjahjo mengatakan dirinya optimis akan berjalan lancar. Ia menyebut pihaknya tidak memberikan imbauan khusus kepada pemerintah daerah yang terkait dengan 22 Mei.

“Saya optimis ya, soal masih ada beda pendapat, marilah kita tinggal mengingatkan, ini lho, ini kerja semua lho. Pemilu itu kerjanya partai politik, kerjanya tim sukses, kerjanya capres-cawapres yang dikomandani oleh KPU, yang dia secara UU adalah lembaga yang independen, lembaga yang nasional, lembaga yang punya hak untuk melaksanakan dengan baik, diperkuat oleh MK,” ucap Tjahjo.

Tjahjo juga menyinggung soal pertemuan 8 kepala daerah di Kompleks Istana Bogor kemarin. Walikota Tangerang Selatan, Airin Rachmi Diany, yang juga turut hadir dalam pertemuan tersebut mengatakan masyarakat sudah sangat dewasa dan akan menyikapi hasil pemilu dengan tertib dan lancar.

“Yang pasti mari kita sama-sama saling menghormati, Indonesia milik kita semuanya. Di perjalanan masa depan itu masih ada dan panjang. Bagaimana hari ini yang kita lakukan bisa memberikan yang positif untuk bangsa dan negara dan juga meninggalkan legacy untuk anak cucu kita,” tutur Airin di lokasi yang sama.

“Jadi yang kita pikirkan tidak hanya hari ini, tapi yang kita pikirkan adalah hari ini, esok, dan yang akan datang Indonesia menjadi lebih baik,” pungkasnya.

PD Bicara Dalil Pembuktian

Capres Prabowo Subianto menyatakan menolak hasil Pemilu 2019 karena dituding curang. Partai Demokrat (PD) berbicara soal dalil hukum perlunya pembuktian atas bentuk tudingan.

“Di dalam hukum pembuktian berlaku satu dalil ‘barang siapa mendalilkan adanya suatu hak atau peristiwa maka wajib atas dirinya membuktikan hak atau peristiwa yang didalilkannya,” ujar Ketua Dewan Kehormatan PD Amir Syamsuddin kepada detikcom, Kamis (16/5/2019).

Mantan Menkum HAM ini menyatakan pernyataan ini sebagai tanggapan atas sikap Prabowo yang menolak hasil pemilu 2019. Amir menegaskan Demokrat tak mau ikut terlibat bila penolakan dilakukan dengan cara inkonstitusional, meski satu koalisi.

“Oleh karena itu walaupun menjadi mitra koalisi 02, Demokrat harus tetap rasional dan tidak boleh emosional menghadapi suatu masalah apalagi kalau masalah tersebut mempertaruhkan nasib bangsa dan keutuhan NKRI,” ujarnya.

“Bagi Demokrat, NKRI lebih utama,” sambung Amir.

Demokrat pun kembali mengingatkan agar pihak Prabowo-Sandiaga Uno mengikuti aturan yang ada bila menolak hasil pemilu. Partai pimpinan Ketum Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu menolak apabila Prabowo-Sandi tidak menggunakan jalur hukum dalam aksi penolakannya, apalagi sampai membenturkan rakyat.

“Dalil tentang adanya kecurangan yang masif, terstruktur dan sistematis sesuai undang-undang tersedia forum untuk mengujinya mulai dari Bawaslu,KPU dan MK,” tegas Amir yang juga tergabung dalam Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga.

Seperti diketahui, Prabowo-Sandiaga menggelar simposium klaim kecurangan Pemilu 2019, Selasa (14/5). Saat memberikan pidato, Prabowo menyatakan menolak hasil penghitungan Pemilu 2019 yang dilakukan KPU karena dianggap penuh kecurangan.

“Kami masih menaruh harapan kepadamu (KPU). Tapi sikap saya yang jelas saya akan menolak hasil penghitungan Pemilu. Hasil penghitungan yang curang. Kami tidak bisa menerima ketidakadilan dan ketidakjujuran,” ujar Prabowo. (mb/detik)

Loading...

Related posts