Hendropriyono Sebut Tak Ada Sejarah Kudeta Sipil Berhasil

Metrobatam, Jakarta – Mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Abdullah Mahmud Hendropriyono mengatakan tidak ada kudeta sipil yang berhasil dalam sejarah. Hal ini terkait dengan wacana people power pada 22 Mei mendatang menyikapi hasil Pemilu 2019.

Hendro mengatakan kudeta sipil tak pernah berhasil tanpa ada dukungan dari TNI dan Polri.

“Saya ingatkan, tidak ada kudeta sipil yang berhasil di dalam sejarah karena TNI dan Polri tidak di belakang,” kata Hendropriyono di Gedung Djoeang, Jakarta, Minggu (19/5).

Sementara TNI dan Polri menurutnya sampai saat ini tetap pada sumpah mereka yakni setia pada pada pemerintah dan tunduk pada undang-undang dan ideologi negara.

Bacaan Lainnya

Prajurit menurutnya juga tunduk pada hukum dan taat ada atasan.

“Tunduk setia pada atasan, jangan mau diajak-ajak yang bukan atasanya. Atasan orang lain dia ikutin. Itu tidak ada,” katanya.

Hendro juga mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk tidak turun ke jalan pada 22 Mei mendatang. Berbeda dengan elite-elite yang bisa mudah pergi ke luar negeri saat terjadi kerusuhan, rakyat akan menderita jika terjadi konflik sosial.

“Jangan mau ditipu menjadi korban dari para elit yang enak-enak pergi ke luar negeri, kabur. Terus nanti balik lagi pada saat-saat yang tetap aman-aman,” kata Hendro.

Wacana People Power mengemuka digelar pada 21 dan 22 Mei di KPU dan Bawaslu. Namun pihak yang menginisiasi People Power ini mengklaim apa yang akan digelar sesuai dengan konstitusi sebagai salah satu menyuarakan aspirasi politik warga negara.

Mereka yang mengajak people power juga menegaskan gerakan tersebut bukan tindakan makar. Belakangan gerakan people power ini diganti dengan istilah Gerakan Nasional Kedaulatan Rakyat (GNKR).

Waspadai Penumpang Gelap

Ketua DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) berharap aksi 22 Mei 2019 berjalan tertib dan damai. Bamsoet juga meminta agar semua pihak untuk mewaspadai adanya penumpang gelap saat aksi.

“Saya berharap pengerahan massa ke gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), yang direncanakan pada 20, 21 dan 22 Mei 2019, berlangsung tertib dan damai. Harus diwaspadai adanya penumpang gelap yang sengaja ingin memanfaatkan situasi dan menciptakan ‘martir’ di tengah-tengah pengunjuk rasa,” ujar Bamsoet dalam keterangannya, Minggu (19/5/2019).

Bamsoet berharap aktivitas pengerahan massa berjalan sesuai koridor hukum dan Undang-Undang. Ia meminta agar para peserta aksi tidak memaksakan kehendak kepada KPU dan Bawaslu.

“Peserta unjuk rasa diharapkan tidak memaksakan kehendak kepada KPU dan Bawaslu. Sebab, baik KPU maupun Bawaslu harus bekerja sesuai UU serta Tupoksinya. Karena itu, menjadi sangat penting bagi penanggung jawab kegiatan untuk selalu berkoordinasi dengan aparat keamanan yang bertugas,” tegas Bamsoet.

Lebih lanjut, politikus Golkar ini meminta agar penanggung jawab kegiatan turut memperhatikan kepentingan masyarakat umum. Pemusatan massa di dua lokasi tersebut diharapkan tidak menimbulkan gangguan arus lalu lintas.

“Saya juga berharap kepada penanggung jawab kegiatan untuk mempertimbangkan kepentingan masyarakat pada umumnya. Waktu yang bertepatan dengan jadwal berkumpulnya massa di KPU dan Bawaslu adalah hari-hari kerja dan sekolah. Pemusatan massa di dua lokasi itu diharapkan tidak menimbulkan gangguan teramat serius terhadap arus lalu lintas di kawasan itu,” pungkasnya. (mb/cnn indonesia/detik)

Pos terkait