7 Tuntutan ke MK, Salah Satunya Minta Prabowo-Sandi Ditetapkan sebai Presiden Terpilih

Metrobatam, Jakarta – Pasangan calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subainto-Sandiaga Uno mengajukan tujuh permohonan terkait hasil Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2019. Tujuh poin itu disampaikan dalam berkas permohonan gugatan sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) 2019 ke Mahkamah Konstitusi.

Berdasarkan berkas gugatan yang diterima CNNIndonesia.com, Prabowo-Sandi memohon kepada MK agar mengabulkan seluruh permohonannya.

Kedua, Prabowo-Sandi meminta MK menyatakan batal dan tidak sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.08-KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 dan Berita Acara KPU Nomor 135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Nasional dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019.

Seperti diketahui, dalam rekapitulasi akhir, KPU mengumumkan pasangan Jokowi-Ma’ruf memperoleh 80.871.853 suara (55,33 persen) dan Prabowo-Sandi memperoleh 65.286.673 suara (44.67 persen).

Ketiga, Prabowo-Sandi meminta MK menyatakan paslon Jokowi-Ma’ruf terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran dan kecurangan Pilpres tahun 2019 secara terstruktur, sistematis, dan masif.

Keempat, Prabowo-Sandi memohon MK membatalkan atau mendiskualifikasi Jokowi-Ma’ruf sebagai peserta Pilpres 2019.

“Menetapkan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 2, H Prabowo Subianto dan H Sandiaga Salahuddin Uno sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2019-2024,” bunyi permohonan kelima dalam berkas gugatan.

Keenam, Prabowo-Sandi memohon MK memerintahkan kepada termohon dalam hal ini KPU untuk seketika mengeluarkan surat keputusan tentang penetapan bagi Prabowo-Sandi sebagai presiden wakil presiden terpilih periode 2019-2024 atau melaksanakan pemungutan suara ulang secara jujur dan adil di seluruh wilayah Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam pasal 22E ayat (1) UUD 1945.

“Apabila Mahkamah berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono),” mengutip berkas gugatan.

Dalam berkas gugatannya, Prabowo-Sandi menunjuk delapan pengacara, yakni Bambang Widjojanto, Denny Indrayana, Teuku Nasrullah, Luthfi Yazid, Iwan Satriawan, Iskandar Sonhadji, Dorel Almir, dan Zulfadli.

Buktinya Berita Online

Badan Pemenangan Nasional (BPN) pasangan calon nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mengungkap lima bentuk pelanggaran pemilu dan kecurangan masif yang dilakukan oleh kubu paslon nomor urut 01 Joko Widodo-Ma’ruf Amin.

Sebagai bukti, kubu 02 menyebutkan judul-judul berita daring atau online dan melampirkan salinannya.

Hal itu diketahui dalam berkas Permohonan Peselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang didaftarkan ke Mahkamah Konstitusi (MK) oleh BPN Prabowo-Sandiaga, Jumat (24/5). Lampiran berkas itu sendiri adalah alat bukti.

BPN menyebut lima jenis kecurangan itu adalah penyalahgunaan anggaran belanja negara dan atau program kerja pemerintah, ketidaknetralan aparat negara (polisi dan intelijen), penyalahgunaan birokrasi dan BUMN, pembatasan kebebasan media dan pers, serta diskriminasi perlakuan dan penyalahgunaan penegakkan hukum.

“Kelima jenis pelanggaran dan kecurangan ini semuanya bersifat terstruktur sistematis dan masif, dalam arti dilakukan oleh aparat secara struktural, terencana, dan mencakup dan berdampak luas kepada banyak wilayah Indonesia,” tulis BPN dalam permohonannya.

Namun demikian, dalam hal bukti BPN enggan mengungkap lebih dahulu secara detil dalam permohonan itu.

“Pada saatnya, pada sidang pembuktian, kami akan menghadirkan alat bukti yang menguatkan dalil tersebut. Untuk kepentingan permohonan ini, kami tidak akan mengungkapkan secara rinci, satu dan lain hal, untuk menjaga keamanan dan keselamatan alat-alat bukti tersebut,” dalih BPN.

Lantaran itu, pihak pemohon hanya melampirkan berbagai indikasi kecurangan dan pelanggaran itu berdasarkan sejumlah berita media online.

Misalnya, dalam hal dugaan ketidaknetralan polisi. Pihak BPN menuliskan judul berita CNNIndonesia.com pada 26 Maret berjudul ‘Polisi Diduga Mendata Kekuatan Dukungan Capres Hingga ke Desa’.

Selain itu, dalam hal dugaan diskriminasi perlakuan dan penyalahgunaan penegakan hukum, pemohon melampirkan berita CNNIndonesia.com pada 7 Januari berjudul ‘Pose Dua Jari di Acara Gerindra, Anies Terancam Tiga Tahun Penjara’.

Berkas permohonan itu pun mencantumkan bahwa itu merupakan Bukti P-31 dengan copy terlampir.

Paslon nomor urut 02 Prabowo-Sandiaga memutuskan mengajukan sengketa Pilpres 2019 meski sebelumnya mengaku tak akan ke MK dan memilih mendengarkan kehendak rakyat.Paslon nomor urut 02 Prabowo-Sandiaga memutuskan mengajukan sengketa Pilpres 2019 meski sebelumnya mengaku tak akan ke MK dan memilih mendengarkan kehendak rakyat. (ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan)

Dalam hal dugaan penyalahgunaan birokrasi dan BUMN, BPN melampirkan berita ‘Tidak Masalah Jokowi Gaet TNI-Polri Sosialisasikan Program Pemerintah’ (CNNIndonesia, 24 Agusus 2018), ‘Jokowi Perintahkan Menteri Pamer Keberhasilan’ (CNNIndonesia, 12 Februari).

Terkait dugaan penyalahgunaan anggaran belanja negara dan atau program pemerintah, BPN mencontohkannya dengan kebijakan kenaikan gaji PNS yang terjadi setelah penetapan calon.

Soal tudingan pembatasan media dan pers, BPN masih berkukuh bahwa ada tekanan dari penguasa agar media tak menyiarkan Reuni 212. Di samping itu, ada soal pemblokiran situs yang tak punya izin mempublikasikan hitung cepat, jurdil2019.org (berdasarkan bukti berita CNN Indonesia, 2 April).

Selain berita dari CNN Indonesia, pihak pemohon juga melampirkan pemberitaan dari detik.com, CNBCIndonesia.com, tribunnews.com, tempo.co, kompas.com, liputan6.com, dan lainnya.

Sekretaris TIm Kampanye Nasional (TKN) paslon nomor urut 01 Jokowi-Ma’ruf Amin, Hasto Kristiyanto, menuturkan bukti dalam sengketa di MK harus merupakan bukti otentik. Misalnya, form C1 dan pernyataan saksi.

“Harus bukti materiil. Itu sesuai dengan pedoman beracara di MK,” kata dia.

Sebelumnya, Ketua Tim Hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Bambang Widjojanto, menyatakan ada 51 bukti yang dilampirkan berupa dokumen dan keterangan saksi-saksi.

“Bukti ada kombinasi antara dokumen dan saksi. Ada saksi fakta dan ahli. Baru 51 bukti,” ujar Bambang di gedung MK, Jumat (24/5). (mb/cnn indonesia)

Related posts