Metrobatam, Jakarta – Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro memprediksi aktivitas pindah ke ibu kota baru dari DKI Jakarta dilakukan pada 2024 setelah pembangunan infrastruktur dasar rampung.

Bambang mengatakan bahwa pembangunan infrastruktur dasar dan fasilitas pemerintahan, perumahan hingga kebutuhan komersial dikerjakan dalam kurun waktu 2022 sampai 2024.

“Harapannya, paling tidak 2024 sudah mulai ada aktivitas pemindahan. Apakah seluruhnya atau sebagian dari Jakarta ke ibu kota baru,” kata Bambang di Kantor Staf Kepresidenan, Jakarta, Senin (13/5).

Sampai saat ini pemerintah belum memilih wilayah mana yang akan menjadi lokasi ibu kota baru menggantikan DKI Jakarta. Bambang mengatakan bahwa pemerintah menargetkan pada tahun ini lokasi ibu kota baru bisa segera ditentukan.

“2019 semua kajian selesai dan ada keputusan,” ujarnya.

Bambang menyebut setelah memutuskan lokasi, pemerintah langsung konsultasi dengan DPR untuk menyepakati produk hukum dalam pembangunan ibu kota baru tersebut. Menurutnya, produk hukum ini bisa berupa undang-undang baru atau merevisi aturan yang sudah ada.

Aturan yang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.

“Tentunya disiapkan revisi undang-undang dan akan dibahas apakah revisi DKI tadi atau undang-undang baru, 2019 sampai awal 2020,” ujarnya.

Bambang melanjutkan sepanjang tahun 2020 pemerintah mulai menyiapkan tanah di lokasi ibu kota baru. Ia menyebut Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) akan memastikan status tanah di wilayah ibu kota baru tersebut.

“2020 selesaikan juga tata ruang. Kalau sebelumnya HGU, maka harus diubah menjadi wilayah perkotaan tadi,” tuturnya.

Bambang menyebut saat ini pihaknya sudah memiliki desain pembangunan ibu kota baru. Meskipun demikian, ia mengatakan desain tersebut akan terus diperbaiki. Dalam desain itu nantin terdapat kawasan inti pusat pemerintahan.

“Paling tidak untuk bisa mulai memindahkan pusat pemerintahan ada berbagai cara. Ada yang pindahnya sekaligus kayak di Putrajaya atau bertahap seperti Sejong,” ujar Bambang.

Naskah Akademik UU Sudah Siap

Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Golkar Mukhamad Misbakhun mengatakan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro sudah menyelesaikan naskah akademik untuk undang-undang ibu kota baru. Pihaknya pun siap membahas payung hukum itu.

“Pak Bambang tadi bilang sudah siap. Saya harus ngomong karena naskahnya sudah siap,” ujarnya, di Kantor Staf Kepresidenan, Jakarta, Senin (13/5).

Misbakhun meyakini pembahasan dan pengesahan payung hukum berupa undang-undang untuk ibu kota baru ini bisa selesai dengan cepat di DPR.

“Saya yakin bisa. saya tadi sudah ngajak Pak Bambang untuk ketemu Ketua DPR (Bambang Soesatyo) membicarakan bagaimana pembahasan legislasinya,” kata dia.

Menurut politikus Partai Golkar itu, Bambang bisa meminta izin terlebih dahulu kepada Presiden Joko Widodo tentang rencana pertemuan dengan Ketua DPR. Pertemuan nanti, kata Misbakhun, juga perlu mengajak pihak Kementerian Hukum dan HAM untuk membahas program legislasi nasional (prolegnas).

“Pak Bambang harus izin presiden dulu supaya ini langkahnya lebih kongkrit dan lebih maju. Supaya DPR juga kan dapat isunya,” tuturnya.

Misbakhun mengatakan bahwa DPR juga ingin serius membahas rencana pemindahan ibu kota ini dengan pemerintah. Tak hanya dalam kepentingan UU MPR, DPR, DPD, DPRD (MD3) yang cepat dibahas.

“Kami ingin mengisi sisa akhir masa jabatan 2014-2019 ini kan dengan isu-isu yang substansial,” dalihnya.

Jika ada payung hukum berupa undang-undang, Misbakhun menyebut pemindahan ibu kota ini punya landasan yang semakin kuat. Siapa pun presidennya nanti, dia mengatakan pemindahan ibu kota itu tetap harus dilakukan.

“Dalam sisi legislasi juga akan kuat siapa pun presidennya kan punya kewajiban untuk melaksanakan amanat undang-undang ini,” ujarnya.

Rencana pemindahan ibu kota di era Jokowi ini sudah dibahas secara internal sejak tiga tahun lalu. Sementara itu, Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) juga sudah mengkaji secara lebih detail dalam 1,5 tahun lalu.

Bambang Brodjonegoro menyatakan pemerintah membutuhkan dukungan politik dalam hal ini pembentukan undang-undang yang dibahas bersama DPR. Menurutnya, rencana pemindahan ibu kota juga tak akan terganjal oleh masa jabatan Presiden Jokowi.

“Jadi dari awal, nantinya harus ada dukungan politik, dari bentuk perundang-undangan,” kata Bambang beberapa waktu lalu.

“Nantinya harus ada persetujuan UU (di DPR). Kan ada UU daerah khusus ibu kota ada,” ujarnya.

Diketahui, dalam proses penyusunan undang undang naskah akademik merupakan prasyarat. Naskah ini berisi konsep ilmiah soal masalah yang dibahas, latar belakang, tujuan, sasaran serta ruang lingkup, jangkauan, dan arah pengaturan UU. (mb/cnn indonesia)

Metrobatam.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE