Berpotensi Pecah Belah Bangsa, Ramai-Ramai Tolak People Power

Metrobatam, Bogor – Ketua PCNU (Pengurus Cabang Nahdathul Ulama) Kabupaten Bogor KH Romdhon menolak aksi people power (politik pengerahan massa) yang digagas Egy Sudjana dan Kivlan Zen. Bagi ulama berpengaruh di NU ini, ajakan aksi people power meresahkan masyarakat.

Baginya, seruan ajakan aksi tersebut muncul dan tersebar di media sosial menjelang pengumuman hasil rekapitulasi suara di KPU RI tanggal 22 Mei 2019, tidak perlu di ikuti.

Read More

Sebagai pemuka agama dibawa organisasi keagamaan terbesar di Indonesia, KH Romdhon mengatakan, di Kabupaten Bogor, adanya keresahan di umat dengan ajakan tersebut.

“Sebagai Ketua PCNU Kabupaten Bogor, saya menghimbau kepada masyarakat khususnya di Kabupaten Bogor, agar tidak turut serta dalam aksi People Power ini.

Saya selaku ketua PCNU Kabupaten Bogor mengajak masyarakat di bumi Tegar Beriman, untuk bersyukur kepada Allah SWT dan berterimakasih kepada KPU dan Bawaslu yang telah menyelenggarakan tahapan pemilu dengan jujur, adil dan sukses,” kata KH Romdhon Selasa (14/5/2019).

Sebagai pemuka agama, dirinya meminta, agar semua menunggu hasil pengumuman resmi KPU tanggal 22 Mei 2019. “Saya juga mengajak kepada masyarakat Kabupaten Bogor untuk senantiasa menjaga situasi dan kondisi keamanan serta ketertiban masyarakat yang kondusif;” ujarnya.

Bagi KH Romdhon, jika ada hal hal yang dianggap ada kecurangan-kecurangan, maka silahkan tempuh prosedur hukum yang berlaku di negara ini.

“Kalau ada ajakan ajakan yang memprovokasi, saya menghimbau kepada masyarakat untuk menjaga diri, menahan diri, menahan emosi. Termasuk juga ajakan people power untuk senantiasa kita bisa menghindarinya. Jangan sampai negara yang sudah kita bangun ini menjadi porak poranda tidak berarti karena kita tidak mampu menahan emosi,” ujar KH Romdhon.

Pemilu Sudah Jujur dan Adil

Sementara itu sejumlah orang yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat Peduli Jombang (GMPJ) menggelar aksi damai menolak wacana people power. Warga Kota Santri menilai rencana pengerahan massa yang digaungkan Amien Rais itu keliru. Karena Pemilu 2019 telah diselenggarakan KPU dengan jujur dan adil.

Aksi damai itu digelar di Taman Ringin Contong, Jombang. Sembari berorasi, massa membentangkan beberapa spanduk. Salah satunya bertuliskan ‘Tolak People Power’. Mereka juga membagikan selebaran berisi pernyataan sikap menolak people power kepada para pengguna jalan.

“Gerakan Masyarakat Peduli Jombang menyuarakan hanya satu yang kami tegaskan, yaitu menolak people power yang digerakkan saudara Amien Rais. Karena Pemilu ini sudah diselenggarakan dengan jujur, adil,” kata Koordinator Aksi Damai GMPJ, Joko Fattah Rochim kepada wartawan di lokasi, Selasa (14/5/2019).

Fattah menilai, agenda people power yang akhir-akhir ini santer diperbincangkan merupakan aksi yang keliru. Menurutnya, seharusnya pihak yang tidak puas dengan hasil Pilpres 2019 menempuh jalur hukum, yaitu mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Karena prosedur tersebut sudah diatur dalam UU Pemilu.

“People power ini makar, sudah jelas. Karena melawan konstitusi. Amien Rais kan tahu sebagai mantan Ketua MPR kalau people power ini gerakan makar. Masyarakat siap mem-back up segala-galanya karena gerakan makar harus ditangkap. Ini sudah memecah belah NKRI,” imbuhnya.

Terkait isu kecurangan yang dilayangkan ke KPU, Fattah menilai tuduhan tersebut tidak berdasar. Karena tudingan KPU curang dilontarkan sejumlah pihak tanpa menunjukkan data. Terlebih, KPU merupakan lembaga penyelenggara Pemilu yang independen.

“Apabila terjadi gerakan ini, kami Gerakan Masyarakat Peduli Jombang siap melawan gerakan people power yang memecah belah NKRI,” ujarnya.

Jika gerakan people power dipaksakan untuk digelar, Fattah berharap aparat penegak hukum menindak tegas para pelakunya. Di lain sisi, pihaknya akan menyebarkan informasi kepada masyarakat agar menghargai keputusan KPU terkait hasil Pemilu 2019. Hasil Pemilu akan diumumkan KPU 22 Mei nanti.

“Harapan kami kalau memang ada gerakan makar, silakan harus ditangkap. Masyarakat sangat setuju. Kalau ada makar, kami setuju tembak di tempat,” tambahnya.

Tidak perlu Ada Pergerakan

Para ulama, tokoh agama, pimpinan pondok pesantren hingga tokoh seni dan budayawan di Kabupaten Ciamis merespons isu people power yang diembuskan elite politik usai Pemilu Serentak 2019.

Ketua MUI Kabupaten Ciamis KH Ahmad Hidayat mengatakan, hal-hal yang berhubungan dengan Pemilu 2019, baik Pemilihan Legislatif (Pileg) maupun Pemilihan Presiden (Pilpres) sudah selesai dengan jujur, adil, transparan dan demokratis.

“Atas nama MUI Ciamis, kami mengimbau masyarakat agar tidak perlu menimbulkan gejolak dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,” tutur Kiai Hidayat, Selasa (14/5).

“Tidak perlu ada pengerahan massa people power yang justru akan menimbulkan hal yang lebih parah lagi,” imbuhnya.

Oleh karena itu pihaknya menyerukan kepada seluruh masyarakat untuk mencari jalan yang lebih maslahat. “Carilah jalan lain. Jalan yang lebih maslahat demi kejayaan bangsa dan negara,” ujarnya.

Senada disampaikan para Pimpinan Pondok Pesantren di Ciamis. Pimpinan Pondok Pesantren Miftahul Ulum Ciamis KH Arif Ismail Chowas secara tegas menolak people power.

“Atas nama pimpinan pondok pesantren Miftahul Ulum Ciamis dan Forum Guru Ngaji Imam Tajuk Kabupaten Ciamis menolak segala gerakan-gerakan yang inkonstitusional, yang berkenaan dengan melawan hukum, yang berkenaan dengan menggerakkan massa atau people power,” tegas Kiai Arif

Menurutnya people power adalah gerakan untuk kepentingan sesaat dan kepentingan kelompok atau perorangan yang tidak bertanggung jawab terhadap masyarakat dan umatnya.

“Kami mengimbau dan menyerukan kepada masyarakat Kabupaten Ciamis dan Pangandaran secara umum, khususnya kaum muslim dan para santri untuk tidak terpancing dan tidak ikut-ikutan dengan kelompok-kelompok yang tadi kami sampaikan atau kelompok yang mengajak untuk melawan hukum,” tambahnya.

Pimpinan Pondok Pesantren Arrisalah KH Asep Saeful Millah pun menyuarakan hal yang sama. “Apalagi di bulan Ramadan ini, untuk bangsa, untuk semua pihak khususnya agamawan, marilah menjaga hawa nafsu,” ucap Asep.

Penolakan people power juga datang dari tokoh seni dan budayawan Ciamis, Godi Suwarna. “People power seperti yang saya bayangkan adalah sesuatu yang mengerikan, dan itu jelas saya tolak,” tandasnya.

Godi menambahkan, people power bisa memudarkan persatuan dan kesatuan dan memecah belah masyarakat. “Masyarakat Indonesia yang sudah dipersatukan dengan keanekaragaman budaya, agama, suku dan adat ini akan terpecah belah dengan adanya aksi power people,” kata Godi.

Berpotensi Pecah Belah Bangsa

Tokoh agama di Kabupaten Cirebon menolak gerakan people power terkait hasil Pemilu 2019. People power dianggap gerakan yang memicu perpecahan antar kelompok masyarakat di Indonesia.

Ketua Rois Syuriah PCNU Kabupaten Cirebon KH Wawan Arwani Amin mengimbau agar masyarakat Cirebon tak terpancing dengan seruan gerakan people power. “Gerakan people power ini berpotensi memecah belah bangsa. Secara tegas kami menolak,” kata Wawan dalam keterangan yang diterima detikcom, Selasa (14/5/2019).

Wawan meminta agar masyarakat bersabar menunggu hasil resmi Pemilu 2019 dari KPU. Ia juga berharap masyarakat bisa menerima semua hasil Pemilu 2019 nanti.

“Kita apresiasi kerja KPU dan Bawaslu. Semoga masyarakat bisa mendukung dan menerima apa pun hasilnya,” ucap Wawan.

Wawan menilai pelaksanaan Pemiku 2019 berjalan lancar tanpa ada kecurangan. Sehingga, people power sejatinya harus dihindari.

“Saya merasa kinerja KPU sudah benar, tidak ada kecurangan seperti yang disampaikan pihak tertentu,” katanya.

Selain menolak people power, Wawan juga meminta masyarakat mendoakan anggota KPPS yang meninggal saat bertugas. “Mereka pejuang demokrasi yang gugur saat melaksanakan tugas untuk kepentingan bangsa dan negara, mari kita doakan,” ucap Wawan. (mb/detik)

Loading...

Related posts