Metrobatam, Jakarta – Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menjelaskan kriteria ibu kota baru untuk Indonesia. Kriteria yang dimaksud Bambang dari segi kesiapan infrastruktur dan ketersediaan sumber daya alam.

Hal tersebut disampaikan Bambang dalam diskusi bertajuk ‘Rencana Pemindahan Ibu Kota Negara’ di Kantor Staf Presiden, Jalan Veteran, Jakarta Pusat, Senin (6/5/2019). Kriteria pertama, menurut Bambang, adalah lokasi yang strategis secara geografis.

“Karena kita lokasinya strategis secara geografis. Indonesia wilayah yang sangat luas. Dari barat ke timur kalau di Eropa itu dari London sampai ke Turki, kalau di Amerika itu dari LA sampai New York. Jadi, dengan wilayah yang lebar, maka kita melihat wilayah ideal adalah yang di tengah,” ujar Bambang.

Bambang juga menginginkan agar lokasi baru nanti minim pembebasan lahan. Selain itu, lokasi baru harus bebas dari bencana.

“Tersedia sumber daya air yang cukup, ini sangat penting. Dan kami juga ingin menciptakan efisiensi. Wilayah ibu kota baru ini dekat dengan wilayah yang existing secara ekonomi. Tidak usah membangun bandara baru, dan akses jalannya relatif sudah tersedia,” jelasnya.

Bambang menjelaskan kriteria lokasi ibu kota baru perlu dekat dengan laut, soalnya negara ini adalah negara maritim. Keterjangkauan dengan laut perlu menjadi pertimbangan.

“Lokasinya kami harapkan tidak terlalu jauh dari pantai. Indonesia negara maritim artinya konektivitas laut itu penting,” kata Bambang.

Dalam aspek pertahanan, kriteria yang perlu ada pada calon ibu kota baru adalah tingkat konflik sosial yang minimal. Konflik sosial yang dimaksud adalah yang terjadi antara warga lokal dan pendatang.

“Harus juga bisa menjaga agar potensi konflik sosial itu rendah. Masih punya budaya terhadap para pendatang,” kata Bambang.

Bambang menjelaskan, ibu kota nanti punya konsep ‘smart, green, and beautiful city’ atau ‘kota yang pintar, hijau, dan indah’. Kota dengan konsep seperti itu bakal meningkatkan daya saing ibu kota secara regional ataupun internasional.

Terkait dengan pemindahan ibu kota ini, Bambang menyebut perlu ada dukungan politik yang kuat dalam bentuk undang-undang. Peraturan yang ada sekarang masih menetapkan Daerah Khusus Ibu Kota untuk Jakarta.

“Jadi dari awal, nantinya harus ada dukungan politik dari bentuk perundang-undangan. Kan sekarang DKI dasarnya Jakarta, jadi ibu kota ada UU DKI-nya,” ucap Bambang.

Lebih lanjut, Bambang menuturkan penyusunan undang-undang baru menjadi bagian dari penyiapan awal rencana pemindahan ibu kota. Pemerintah, menurut Bambang, akan berkoordinasi dengan DPR terkait hal ini.

“DPR sifatnya pasti konsultatif, tapi nantinya harus ada persetujuan undang-undang. Kan ada undang-undang daerah khusus ibu kota, ada,” ungkapnya.

Gubernur Kalteng Tawarkan Tiga Daerah

Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) Sugianto Sabran mengatakan pernah menawarkan tiga daerah di wilayahnya kepada Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) untuk dijadikan ibu kota Indonesia yang baru.

Tiga daerah yang ditawarkan Sugianto antara lain Palangka Raya dengan luas area sekitar 66 ribu hektare, Kabupaten Katingan dengan luas area sekitar 120 ribu hektare, dan Kabupaten Gunung Mas dengan luas area sekitar 121 ribu hektare.

“Kami siapkan, saya jawab waktu itu sekitar 300-500 ribu hektare. kenapa disiapkan 300-500 ribu hektare? Pak Menteri tadi menyampaikan bahwa kita butuh cuma 40 ribu hektare (untuk ibu kota),” kata Sugianto dalam diskusi media di Kantor Staf Kepresidenan, Jakarta, Senin (6/5).

Sugianto menyebut dengan wilayah yang 1,5 kali lebih luas dari Pulau Jawa, ketersediaan lahan di Kalteng dinilainya sangat cukup untuk membangun ibu kota baru. Oleh karena itu, sambungnya, ratusan ribu lahan itu pun siap untuk dikembangkan menjadi penopang andai jadi ibu kota baru Indonesia.

“Bahwa lahan itu terus ada untuk dikembangkan, tidak mungkin nanti ada pusat pemerintahan, semua pasti akan terjadi kepadataan penduduk seperti di Jakarta. Ada semut ada gula,” ujarnya.

Politikus PDIP itu juga menjamin ketersediaan untuk kebutuhan air tawar di Kalteng. Sugianto memaparkan di wilayah Kalteng memiliki 11 daerah aliran sungai (DAS) dengan ratusan sungai kecil yang mengalir. Dia pun mengungkapkan ada dua DAS besar yakni Katingan dan Kahayan. Ia juga menjelaskan bahwa Kalteng memiliki garis pantai sepanjang sekitar 750 kilometer.

“Ini juga akan menjadi keunggulan dari ibu kota pusat pemerintahan kalau betul nanti akan dipercaya presiden menjadi pusat pemerintahan. Kalau kalteng diberikan kepercayaan, kami siap intinya,” tuturnya.

Sugianto mengatakan masyarakat Dayak juga selalu terbuka dan memiliki jiwa nasionalis. Menurutnya, mereka siap menyambut andai nantinya ibu kota baru akan berada di wilayah Kalteng.

“Dengan pemindahan itu tentu akan ada pemerataan pembangunan dan ekonomi akan tumbuh. Secara tidak langsung akan datang investor yang biasanya senang ke penduduknya banyak,” katanya.

Hilirisasi Industri Sawit

Selain itu, andai ibu kota RI jadi di wilayah Kalteng, Sugianto meyakini hilirisasi produk Kelapa Sawit akan tumbuh. Menurutnya, meski Kalteng sebagai salah satu penghasil sawit terbesar tetapi hilirisasi produknya terjadi di Jawa.

Sugianto juga menjamin masalah ketersediaan pangan dan pertahanan juga tak akan menjadi masalah bila ibu kota dipindahkan ke wilayah di Kalteng.

Sebelumnya, pemerintah pusat berencana memindahkan ibu kota dari DKI Jakarta ke wilayah lain di luar Pulau Jawa. Jokowi dalam rapat terbatas pekan lalu memberikan sinyal keinginan untuk memindahkan ibu kota ke Pulau Kalimantan.

“Pak Jokowi ini berani, walaupun menuai kritikan, anggaran Rp400 triliun, ini kecil dibandingkan dengan negara kita. Kecil sekali anggaran 400 triliun memindahkan suatu ibu kota,” puji Sugianto.

Sementara itu pada momen diskusi yang sama, Kepala Bappenas Bambang Brodjonegero menyatakan ibu kota baru Indonesia nantinya tak didesain agar sebesar Jakarta.

Bambang mengungkapkan skenario ibu kota baru nanti dirancang hanya dihuni 900 ribu sampai 1,5 juta penduduk. Menurutnya, bila jumlah penduduk ibu kota baru nanti disandingkan dengan kota lain tetap tak masuk dalam 10 kota dengan penduduk terbesar.

“Jadi Ibu kota baru ini tidak harus menjadi kota besar,” ujarnya.

Lebih lanjut, Bambang menyatakan yang paling penting ibu kota baru berfungsi sebagai pusat pemerintahan, dan bisa menumbuhkan kegiatan ekonomi di wilayah tersebut. Menurutnya, pusat pemerintahan memiliki nilai ekonomi yang tak kecil.

“Pusat pemerintahan bagaimana pun itu punya nilai ekonomi yang tidak kecil, yang akan bisa kemudian menjadi faktor yang menumbuhkan ekonomi di sekitar wilayah ibu kota baru tersebut,” katanya. (mb/detik)

Metrobatam.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE