Eggi Sudjana Jadi Tersangka Kasus Makar

Metrobatam, Jakarta – Tokoh 212 Eggi Sudjana mengaku telah ditetapkan sebagai tersangka kasus kejahatan terhadap keamanan negara atau makar. Eggi mengaku telah mendapatkan surat dari polisi untuk diperiksa sebagai tersangka pada Senin, 13 Mei 2019.

“Semalam saya baru pulang dari Bandung. Mampir ke rumah ada surat semalam dari polisi saya jadi tersangka,” ujar Eggi saat dihubungi CNNIndonesia.com, Kamis (9/5).

Read More

Surat tersebut, kata Eggi, adalah panggilan pemeriksaan dari penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya bernomor S.Pgl/3782/III/2019/Ditreskrimum. Eggi menyatakan dirinya diminta datang untuk diperiksa sebagai tersangka oleh penyidik pada 13 Mei 2019 pukul 10.00 WIB.

“Kasusnya dalam perkara tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara atau makar,” ujar Eggi.

Eggi pun mengaku keberatan atas penetapan dirinya sebagai tersangka tersebut. Ia menuding polisi telah melakukan pengembangan sendiri atas laporan polisi terhadap dirinya yang dilayangkan pelapor yakni Suriyanto.

“Diduga polisi mengembangkan sendiri, dan atau mengarahkan pelapor Suriyanto untuk menambahkannya pasal yang merujuk pada perbuatan makar untuk mengulingkan pemerintahan yang sah,” ujar Egi.

Eggi mempertanyakan penetapan dirinya sebagai tersangka padahal belum ada pemeriksaan termasuk dari saksi-saksi pihaknya.

Dalam foto surat yang ditunjukkan Eggi kepada CNNIndonesia.com ditulis penetapan status tersangka terhadap tokoh PA 212 itu dilakukan berdasarkan gelar perkara pada 7 Mei 2019.

Di sana ditulis gelar perkara dilaksanakan dengan kecukupan alat bukti yakni enam keterangan saksi, empat keterangan ahli, barang bukti berupa dokumen yang disita, petunjuk, dan kesesuaian alat bukti.

Orasi di Rumah Prabowo

Sebelumnya Eggi dilaporkan ke polisi terkait pernyataannya soal ‘people power’ saat berorasi di depan rumah Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto, Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta selatan.

Kala itu, dari video yang viral, Eggi berorasi, “Saya dengar tadi insyaallah setelah jam 7 atau jam 8 akan diumumkan resmi apakah betul ada kecurangan yang serius maka analisis yang telah dilakukan oleh pemimpin kita juga yaitu bapak Amien Rais maka people power mesti dilakukan. Setuju? Berani? Berani?.”

“Kalau people power itu terjadi kita tidak perlu lagi mengikuti konteks tahapan-tahapan karena ini udah kedaulatan rakyat, bahkan ini mungkin cara dari Allah mempercepat Prabowo dilantik. Tidak harus menunggu 20 Oktober. Inilah kekuatan people power, insyaallah,” demikian cuplikan penggalan video pernyataan Eggi di depan rumah Prabowo yang viral.

Pernyataan Eggi di sana kemudian diadukan Suriyanto dengan nomor laporan: LP/B/0391/IV/2019/Bareskrim pada 19 April 2019.

Dalam surat panggilan pemeriksaan Eggi, pria yang juga dikenal sebagai Caleg PAN dalam Pemilu 2019 tersebut dikenakan pasal 107 KUHP dan atau pasal 110 KUHP juncto Pasal 87 KUHP dan atau pasal 14 ayat 1 dan ayat 2 dan atau pasal 15 UU nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana

Namun, ketua tim kuasa hukum Eggi Sudjana, Damai Hari Lubis menyatakan pasal-pasal yang disangkakan kepada kliennya itu mengada-ada. Berbeda dengan pasal yang tercantum dalam pemanggilan Eggi sebagai tersangka, Damai menyatakan laporan Suriyanto justru menggunakan pasal 160 KUHP.

“Materi pasal LP berbeda dengan penetapan tersangka oleh penyidik. Ibarat dilaporkan mencuri ayam akan tetapi ditetapkan sebagai pencurian kerbau ? Sehingga perlu dipertanyakan legal standing penyidik dalam penetapan TSK-nya BES,” demikian pernyataan Damai yang disebar lewat aplikasi pesan.

Damai mempertanyakan apakah Suriyanto mengubah pasal pada pelaporannya, dan jika memang ada yang diubah seharusnya Eggi belum bisa dijadikan sebagai tersangka. Karena, sambung Damai, Eggi belum pernah diperiksa terkait penggunaan pasal yang baru tersebut.

“Apakah pasal makar adalah pengembangan atau bisa-bisanya penyidik-penyidik sendiri dengan mengarahkan pelapor Suriyanto untuk menambahkan pasal yang merujuk pada perbuatan makar untuk menggulingkan pemerintahan yang sah,” ujar DAamai.

Selain itu, Damai menegaskan substansi yang disampaikan Eggi selama ini adalah ‘bila terjadi kecurangan dalam pemilu atau pilpres, maka perlu ada people power’

“Tentu people power yang dimaksud berbagai unjuk rasa yang sering terjadi dan bisa saja diarahkan ke MA. Selaku Yudikatif oleh karena dianggap BES (Eggi Sudjana) peran eksekutif dan legislatif kurang memadai atau tumpul. Bukan Makar seperti sangkaan penyidik dalam surat panggilannya,” ujar Damai.

Sementara itu, pada 7 Mei 2019, Kapolri Jenderal Tito Karnavian menyatakan polisi akan menggunakan pasal terkait tindak pidana makar saat menyinggung gerakan massa atau people power yang diserukan sejumlah pihak pascapenyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) 2019.

Menurut dia, aturan yang tertuang dalam Pasal 107 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) itu bisa digunakan apabila gerakan people power mengandung unsur ingin menjatuhkan pemerintahan.

“Kalau seandainya ada ajakan untuk pakai people power, itu mobilisasi umum untuk melakukan penyampaian pendapat, harus melalui mekanisme ini. Kalau tidak menggunakan mekanisme ini, apalagi kalau ada bahasa akan menjatuhkan pemerintah, itu pasal 107 KUHP jelas,” kata Tito saat berbicara di Rapat Kerja Komite I DPD RI, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (7/5). (mb/cnn indonesia)

Loading...

Related posts