Jokowi di Depan Kepala Daerah: 5 Tahun Lagi Saya Sudah Tak Ada Beban

Metrobatam, Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendorong kementerian hingga pemerintah daerah untuk menyederhanakan perizinan guna menyongsong Indonesia sebagai negara dengan perekonomian terbesar di dunia. Jokowi menegaskan akan ikut terlibat aktif sampai akhir masa jabatannya.

“Hati-hati, jangan terjebak rutinitas, pola lama setop. Kita harus berhenti. Lima tahun ke depan mohon maaf saya udah nggak ada beban. Saya udah nggak bisa nyalonkan lagi. Apa pun yang paling baik bagi negara akan saya lakukan,” ujar Jokowi saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) di Hotel Shangri-La, Jakarta Pusat, Kamis (9/5/2019).

Read More

Tidak lupa, Jokowi menekankan betapa pentingnya efisiensi lembaga. Lembaga yang dinilai tidak berkontribusi, kata Jokowi, bisa saja ditutup.

“Tanpa itu jangan bermimpi. Ini segera dimulai. Lembaga-lembaga yang tidak memberikan kontribusi, kalau saya tutup, hapus. Banyak-banyakin biaya. Daerah juga, makin simpel makin cepat kita berlari, makin cepat fleksibel, karena perubahan global sangat cepat,” kata Jokowi.

Strategi lainnya untuk mendorong perekonomian Indonesia adalah investasi. Jokowi menyentil sejumlah daerah, termasuk Jakarta, yang belum menyelesaikan masalah perizinan sehingga investor cenderung enggan menanamkan modalnya.

“Investasi, perizinan berbelit, baik di pusat atau daerah. Baik di Jakarta, provinsi, kabupaten, kota, belum ada penyelesaian drastis. Lima tahun lalu investor berbondong datang, tapi yang netas, sangat kecil sekali,” kata Jokowi.

Padahal, kata Jokowi, kunci untuk menyelesaikan defisit transaksi berjalan adalah dengan investasi dan ekspor. Hanya saja, proses investasi di tanah air masih terganjal karena prosesnya yang ruwet.

“Setiap hari investor berbondong bondong datang mau investasi, tapi yang netas cuma kecil, orangnya datang, ingin tapi tidak netas, izin ruwet, ruwet,” kata Jokowi saat membuka sekaligus meresmikan forum perencanaan Musrenbangnas 2019 dan RKP 2020 di Hotel Shangri-La, Jakarta Selatan, Kamis (9/5/2019).

Jokowi bilang, seharusnya pemerintah bisa mempercepat proses perizinan bagi investasi yang berorientasi ekspor dan berorientasi produk substitusi impor. Hal ini penting dalam menyelesaikan defisit transaksi berjalan hingga defisit neraca perdagangan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa kejengkelan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengenai proses perizinan yang masih ruwet menjadi pesan buat seluruh pejabat negara.

Pejabat negara yang dimaksud pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. “Berarti kita harus kerjakan lebih baik lagi. Masalah perizinan, masalah proses yang berhubungan dengan birokrasi di pusat dan daerah. Itu berarti pesan buat kita semua,” kata Sri Mulyani usai mendampingi Jokowi. (mb/detik)

Loading...

Related posts