Ketua Komisi II Tolak Bongkar Jenazah KPPS: BPN Politisir Orang Wafat

Metrobatam, Jakarta – Kubu Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga mengusulkan agar jenazah Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dibongkar untuk diautopsi. Ketua Komisi II DPR menolak usulan itu dan menilai BPN telah mempolitisir orang yang sudah wafat demi kepentingannya sendiri.

“Itu namanya mempolitisasi orang yang sudah meninggal. Sudah lah, kita saja yang masih hidup yang berpolitik, jangan mengajak-ajak orang yang sudah almarhum,” kata Ketua Komisi II DPR, Zainudin Amali, kepada wartawan, Sabtu (4/5/2019).

Read More

Komisi II DPR yang membidangi masalah Pemilu dinyatakannya tengah prihatin dan bersedih dengan meninggalnya ratusan anggota KPPS. Pemilu 2019 harus dibayar dengan nyawa yang tak sedikit. Menurut Amali, usulan membongkar jenazah itu sudah melampaui batas. Dia memperkirakan keluarga para almarhum dan almarhumah juga menolak usulan BPN itu.

“Usulan itu berlebihan. Tentu pihak keluarga tidak mau lah. Mereka sudah ikhlas dengan kepergian anggota keluarganya, kemudian tiba-tiba dikait-kaitkan dengan politik,” kata Amali.

Menurut Amali, banyaknya petugas KPPS yang meninggal pada Pemilu 2019 diakibatkan oleh kelelahan yang fatal. Mereka bekerja mulai sehari sebelum hari pemungutan suara hingga sehari setelah pemungutan suara. Amali mendengar ada petugas KPPS yang tidak tidur selama tiga hari karena mengurusi Pemilu.

“Saya melihat, beban mereka begitu memakan energi, di sisi lain mereka dituntut untuk tetap berkonsentrasi. Itu yang mengakibatkan kelelahan,” kata Amali.

Amali menilai memang ada tekanan atau stres yang dialami petugas KPPS, namun itu bukan karena tekanan politik melainkan karena tuntutan teknis pekerjaan. Hajatan berat itu harus mereka urus sampai beres. Tugas itu butuh fisik yang prima, namun bakal sangat berbahaya bila orang yang bersangkutan sedang sakit.

“Pengorbanan mereka untuk proses demokrasi itu luar biasa. Harus dibayar dengan nyawa begitu,” kata Amali.

Sebelumnya, anggota BPN Mustofa Nahrawardaya mengemukakan penilaiannya soal meninggalnya ratusan anggota KPPS itu. Dia merasa ada yang janggal karena banyaknya jumlah petugas yang meninggal. Maka perlu adanya autopsi supaya kecurigaan sirna.

“Kami mengusulkan kemarin kalau dipandang perlu maka seluruh jenazah yang meninggal misterius karena kami tidak mendengar secara detail penyebabnya apa secara medis, maka jika perlu semua jenazah itu dibongkar untuk dilakukan autopsi. Supaya tidak ada kecurigaan di antara masyarakat,” kata anggota BPN, Mustofa Nahrawardaya di Bawaslu, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Jumat (3/5) kemarin.

KPU menyatakan, hingga Jumat (3/5) pukul 19.00 WIB tadi malam, jumlah anggota KPPS yang wafat ada 424 orang. Jumlah anggota KPPS yang sakit ada 3.668 orang. Total petugas yang sakit dan meninggal dunia sebanyak 4.092 orang.

Din Dorong Pembentukan TPF

Sementara Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Din Syamsuddin mendorong pembentukan Tim Pencari Fakta (TPF) merespons ratusan petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) meninggal dunia usai bertugas. Komisi Pemilihan Umum mencatat hingga Jumat (3/5), petugas KPPS yang meninggal mencapai 474 orang.

Din menilai pihak berwajib dan yang bertanggung jawab perlu melakukan penyelidikan mendalam dan serius. Pembentukan Tim Pencari Fakta, kata Din, perlu melibatkan unsur masyarakat madani.

Din menyatakan wantim MUI mengungkapkan keprihatinan yang mendalam atas terjadinya musibah, yang dinilainya dapat disebut sebagai kejadian luar biasa.

“Dapat disebut sebagai Kejadian Luar Biasa (KLB) yang belum pernah terjadi di Indonesia maupun di negara-negara lain,” ujarnya dalam siaran pers, Jumat (3/5).

“Kami menyampaikan rasa duka cita yang mendalam kepada keluarga korban dan berdoa semoga Allah SWT merahmati para korban wafat dan memberi kesembuhan kepada korban sakit,” sambungnya.

Din meminta semua pihak, khususnya pemerintah, untuk memberi perhatian serius terhadap kejadian luar biasa tersebut dengan melakukan langkah-langkah penanggulangan atas korban meninggal dan pencegahan atas korban sakit. Dia juga mengajak segenap keluarga besar bangsa, khususnya umat Islam untuk senantiasa berdoa kehadirat Allah SWT agar bangsa Indonesia terhindar dari marabahaya dan malapetaka.

Seperti diberitakan sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) mencatat sudah ada 474 orang petugas KPPS yang meninggal dunia saat bertugas di Pemilu 2019. Santunan sudah disiapkan dan akan diberikan mulai Jumat (2/5).

Komisioner KPU Wahyu Setiawan mengatakan pihaknya akan segera menyalurkan santunan yang telah disetujui oleh Kementerian Keuangan. Menteri Keuangan Sri Mulyani diketahui merestui santunan untuk petugas meninggal dunia adalah Rp36 juta, maksimal Rp30 juta untuk penyandang cacat, dan Rp16 juta untuk luka-luka.

Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Aburizal Bakrie juga berharap pemerintah menyelidiki penyebab ratusan petugas KPPS meninggal. Menurut politikus yang kerap disapa Ical itu, pemerintah tidak bisa mengabaikan begitu saja jatuhnya korban jiwa itu.

“Ini jumlah korban jiwa yang sangat banyak. Ini tidak bisa didiamkan dan merupakan tragedi nasional,” ucap Ical melalui keterangan tertulis, Jumat (3/5). (mb/detik/cnn indonesia)

Loading...

Related posts