Luhut Soal Ricuh 22 Mei: Kalau Masih Tentara Saya Libas Juga

Metrobatam, Surabaya – Saat menyaksikan langsung peristiwa kerusuhan di Bawaslu RI, Jakarta, pada 22 Mei, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman (Menko Maritim) Luhut Binsar Pandjaitan mengaku kesal.

Pasalnya, ribuan massa rusuh melempari aparat kepolisian dengan batu. Ia bahkan mengaku ingin melibas massa tersebut jika masih aktif sebagai perwira TNI.

Read More

“Ya hari itu kira-kira 6.000 massa. Dan polisi itu dilempari batu, sampai polisi pakai tameng. Untung saya sudah enggak jadi tentara, kalau masih jadi tentara saya libas juga itu,” ujar purnawirawan TNI dengan pangkat terakhir Jenderal itu, saat ditemui di Surabaya, Minggu (26/5).

Ketika peristiwa terjadi, dirinya tengah berada di dalam kantor Kemenko Maritim yang letaknya tak jauh dari Gedung Bawaslu RI, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat.

“Kantor saya itu berdampingan dengan Bawaslu jadi saya lihat semua kejadian di Jakarta itu,” kata Luhut.

Ia pun menceritakan kejadian itu dilihatnya sekitar pukul 21.00 WIB. Menurutnya saat itu polisi juga masih menahan diri dan tak melakukan tindakan-tindakan represif terhadap massa.

“Polisi itu masih nahan diri, jadi teman teman semua kalau ada yang mengatakan polisi bertindak keterlaluan saya lihat sendiri sampai jam 9 malam. Janjinya itu hanya sampai maghrib tapi polisi memberi waktu sampai selesai tarawih,” kata dia.

Tak hanya itu, Luhut menduga bahwa massa perusuh tersebut adalah massa bayaran. Hal itu berdasarkan informasi yang didapatnya dari seorang staf yang, melihat langsung bagaimana ada transaksi yang terjadi.

“Saya ingin sampaikan anggota dan staf saya iseng juga turun ke lapangan pagi pagi melihat demonstran banyak dibayar Rp200, Rp300 sampai Rp400 ribu per orang. Jadi tidak murni semua demonstran,” pungkasnya.

Diketahui, aksi demonstrasi 21-22 Mei dinodai aksi kericuhan oleh massa, yang disebut polisi, bayaran. Mereka berbeda dengan massa yang berdemo dengan damai. Ratusan orang pun ditangkap karena melakukan penyerangan pada polisi dengan melempar petasan, batu, serta merusak fasilitas umum.

Negara Besar Jawab ‘Yes’

Luhut juga mengklaim ucapan selamat dari sejumlah negara besar terkait gelaran Pemilu 2019 merupakan tanda bahwa pesta demokrasi itu dilakukan secara jujur dan adil.

Menurutnya, ucapan selamat itu terkait kemenangan pasangan calon nomor urut 01 Joko Widodo-KH Ma’ruf Amin dan apresiasi atas kesuksesan Pemilu 2019. Luhut menyebut negara-negara besar itu juga menilai pemilu Indonesia sebagai yang terbaik di dunia.

“Tanggal 22 Mei kemarin hampir 10 [negara] yang saya tahu, kepala negara sudah melakukan selamat kepada Pak Jokowi, mulai Amerika, Rusia, China, Australia, Jepang, Korea, Asean semua sudah,” ujarnya.

“Saya bahkan dengan duta besar Amerika, berapa hari lalu, dan juga Dubes China ke kantor, dan Rusia, yg besar-besar itu, ada juga Singapura itu semua mengatakan bahwa pilpres di Indonesia ini salah satu pemilihan presiden terbaik di dunia,” tambahnya.

Menurut Luhut, hal itu berarti pengakuan negara-negara itu atas keberhasilan Indonesia menyelenggarakan pemilu yang jujur dan adil (jurdil).

“Kalau negara besar ini sudah mengucapkan selamat, tentu mereka juga melihat apakah pemilu itu dilakukan dengan jurdil, dan itu mereka mengatakan ‘yes’,” cetusnya.

Lebih lanjut, para perwakilan negara besar itu, kata Luhut bahkan menyebut Indonesia seharusnya berbangga, sebab pemilihan presiden, DPD, DPR RI, DPRD kota dan DPRD provinsi berhasil digelar serentak dengan memakan waktu hanya enam jam lamanya.

Apalagi, tingkat partisipasi masyarakat Indonesia dalam Pemilu 2019 kali ini mencapai 81 persen atau diikuti oleh 153 juta pemilih. Jumlah tersebut kata Luhut telah melebihi partisipasi Pemilu Amerika 2016.

“Jadi negara kita ini sebenarnya negara demokratis terbesar nomor 1 di dunia, karena Amerika itu peserta yang qualified ikut pemilu 230 juta, tapi karena yang hadir cuma 50 sekian persen, maka yang datang ke TPS itu kira-kira hanya 130 juta,” kata dia.

Sebelumnya, pihak paslon nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menyatakan tak menerima hasil rekapitulasi KPU dan menuding ada kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masih dalam Pilpres 2019. Kubu 02 pun mengadukannya ke Mahkamah Konstitusi.

Selain itu, Pemilu 2019 diwarnai dengan kematian ratusan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang menuai polemik. (mb/cnn indonesia)

Loading...

Related posts