Pemkab Malra Raih Opini WTP 5 Tahun Berturut-turut

Wakil Bupati Malra, Petrus Beruatwarin

Metrobatam.com, Malra – Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2018 yang diserahkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Maluku, ada delapan Kabupaten/Kota di Maluku yang menerima predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan predikat Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

Dari 8 Kabupaten/Kota yang diberikan LHP tersebut, BPK menyatakan ada 4 Kabupaten/Kota yang meraih predikat WTP yakni Kabupaten Maluku Tenggara (Malra), Kabupaten Maluku Tengah (Malteng), Kabupaten Buru dan Kota Tual. Sementara 4 kabupaten yang mendapat predikat WDP yakni Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD), Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) dan Kabupaten Buru Selatan (Bursel).

Read More

Kepada mwak media di Langgur, Selasa (28/5), Wakil Bupati Malra, Petrus Beruatwarin mengatakan, hasil ini tentu memberikan arti dan warna terhadap manajemen pengelolaan keuangan di Kabupaten Malra. Untuk itu kedepannya nanti laporan keuangan Pemkab Malra akan semakin transparan, akuntabel, efektif dan efisien dan lebih berkualitas dalam penyajiannya.

“selaku pimpinan daerah (wakil bupati), saya mengajak semua pihak agar jangan pernah merasa puas penghargaan Opini WTP dari BPK ini, walaupun untuk kabupaten Malra sendiri sudah meraih penghargaan dari BPK yakni Opini WTP yang kelima (5 tahun berturut-turut),” ujarnya.

Beruatwarin menjelaskan, Opini WTP adalah, menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan pemerintah daerah tanggal 31 Desember 2018 dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

“Opini WTP 5 tahun berturut-turut ini merupakan pertanggungjawaban konstitusional kepada negara, dan pertanggungjawaban moral kepada selurtuh masyarakat Malra,” jelasnya.

Untuk itu, seluruh ASN dalam lingkup Pemkab Malra mampu dan mempertahankan capaian ini dengan kerja keras, kerja cerdas dan kerja tuntas, sehingga kedepan nanti Pemkab Malra terus berpacu dengan melakukan perbaikan-perbaikan, pembenahan-pembenahan pengelolaan keuangan yang lebih maksimal.

“Saya tegaskan kepada seluruh ASN maupun OPD dalam lingkup Pemkab Malra, jika ada yang lambat merespon atau lambat menindaklanjuti catatan oleh Auditro BPK RI terhadap apa yang ditemukan di lapangan (dalam hal ini SKPD-SKPD) maka kami akan melakukan evaluasi, karena ini telah menjadi komitmen Pemkab Malra dibawah pimpinan Bupati Malra M. Thaher Hanubun,” tandasnya.

Beruatwarin juga mengucapkan terima kasih kepada Tim Auditor BPK RI, para Pimpinan dan Anggota DPRD Malra, kepala-kepala OPD dalam lingkup Pemkab Malra, yang telah mendukung dan bekerja sama secara baik, sehingga meraih predikat Opini WTP ke-5 berturut-turut.

Turut hadir dalam penyerahan LHP tersebut yakni Wakil Bupati Malra, Plh. Bupati MBD, Bupati Malteng, Bupati Buru, Walikota Tual, Bupati SBB, Sekda MBD, sekda SBT, dan Sekda Bursel. (Gerald)

Loading...

Related posts