Prabowo Tolak Hitungan Curang, Mendagri: Kalau Nggak Puas Ada Aturannya

Metrobatam, Jakarta – Mendagri Tjahjo Kumolo menanggapi pernyataan capres Prabowo Subianto yang menolak hasil penghitungan Pemilu 2019 yang curang. Tjahjo meminta proses demokrasi lewat pemilu tak dicederai.

“Jangan mencederai demokrasilah, karena proses tahapan sampai hari H, pencoblosan yang sukses, yang tingkat partisipasinya adalah 80 persen lebih, itu karena kesepakatan semua pihak termasuk tim sukses, termasuk partai politik, baik menyusun PKPU di DPR maupun tahapan-tahapan KPU yang disosialisasikan oleh KPU,” kata Tjahjo di Hotel Santika Premiere, Jalan Hayam Wuruk, Jakarta Barat, Rabu (15/5).

Read More

Dia mengatakan siapa pun yang menemukan dugaan kecurangan sebaiknya langsung melaporkan ke pihak terkait. Hal itu menurutnya sudah diatur dan punya mekanisme hukum.

“Yang sukses ini jangan dicederai. Kalau Anda merasa nggak puas, ada ganjalan, menemukan sesuatu yang ganjil, disampaikan secara hukum saja lewat Panwasnya, lewat Bawaslunya, lewat MK, ada mekanisme dan ada aturanya. Jangan justru mencederai demokrasi sendiri yang itu adalah sukses semua,” imbuh Tjahjo.

Sebelumnya, Prabowo menyampaikan penolakan terhadap hasil penghitungan Pemilu 2019 yang curang. Namun dia menyatakan masih menaruh harapan kepada KPU.

Prabowo pun mengimbau KPU tidak meneruskan kecurangan yang selama ini dilakukan dalam Pemilu 2019. Masa depan Indonesia, menurut Prabowo, ada di pundak KPU.

“Kami masih menaruh harapan kepadamu (KPU). Tapi sikap saya yang jelas saya akan menolak hasil penghitungan pemilu. Hasil penghitungan yang curang. Kami tidak bisa menerima ketidakadilan dan ketidakjujuran,” kata Prabowo dalam simposium ‘Mengungkap Fakta Kecurangan Pemilu 2019’ di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Selasa (14/5).

Ketua Tim Kampanye Daerah Jokowi-Ma’ruf Amin Jabar Dedi Mulyadi sebaliknya mempertanyakan sikap Prabowo Subianto yang menolak hasil Pilpres 2019. Pasalnya, sama saja sikap itu berlaku untuk hasil pileg.

Asumsi ini mendasar mengingat pemilu tahun ini dilaksanakan satu paket kegiatan mulai dari pilpres hingga pileg. Pengawasannya juga berjenjang mulai dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan desa/kelurahan.

“Artinya bukan hanya penolakan terhadap hasil pilpres, tetapi juga hasil pemilihan DPD dan anggota legislatif dari pusat sampai daerah. Berarti konsekuensinya menolak hasil pileg di berbagai daerah,” kata Dedi via pesan singkat, Rabu (15/5/2019).

Menurutnya sikap Prabowo terhadap hasil pemilu justru menjadi bumerang bagi Partai Gerindra. Mengingat, pileg tahun ini Gerindra perolehan suaranya melejit di berbagai tingkatan.

“Kalau dianggap pemilu curang, berarti pileg juga curang. Kalau pileg curang, berarti mereka yang mengalami peningkatan suara legislatif hari ini diperoleh dari hasil kecurangan. Kan konsekuensinya itu,” ucapnya.

Ia mempertanyakan konsistensi Prabowo dan partai pengusungnya terkait hasil pemilu tersebut. “Harus konsisten, kalau menolak pilpres, ya menolak pileg juga. Tidak bisa sepotong-sepotong,” kata Dedi yang juga Ketua DPD Golkar Jabar ini.

Dedi mengatakan kubu Prabowo harus memahami dalam pemilu itu terdapat aspek logis, yakni capres memiliki dampak elektoral bagi partai pengusung.

“Itu sebelumnya sudah diprediksi oleh riset yang diumumkan lembaga survei. Ada efek elektoral yang akan ditimbulkan pilpres,” ujar Dedi

BPN Desak KPU Setop Hitung Suara

Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Djoko Santoso, meminta agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) menghentikan sistem penghitungan suara dan penghitungan suara manual yang saat ini tengah berjalan.

Desakan itu kata Djoko telah dilakukan dengan cara mengirim surat kepada KPU dengan nomor 087/BPN/PS/V 2019 tertanggal 1 Mei 2019 tentang audit tehadap IT KPU dan desakan penghentian penghitungan suara di lembaga pelaksana pemilu tersebut.

“Ya substansinya agar KPU menghentikan penghitungan suara pemilu yang kami anggap curang, terstruktur, sistematis, dan masif,” kata Djoko di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Selasa (14/5).

Djoko mengklaim pemilu saat ini telah diwarnai oleh berbagai kecurangan yang terjadi dengan terstruktur, sistematis, dan masif. Bahkan, kata dia, cenderung brutal.

“Ada ya ditambahkan (kecurangannya) brutal,” ucapnya.

Maka, kata dia, bersama rakyat Indonesia yang sadar akan hak demokrasi BPN Prabowo-Sandi menolak dengan tegas penghitungan suara di KPU yang sedang berjalan saat ini.

“Bersama rakyat kami menolak penghitungan suara yang sedang dilakukan KPU,” kata dia.

“Saya ulangi, kami BPN Prabowo-Sandi, menolak penghitungan suara di KPU RI yang sedang berjalan,” ujar dia. (mb/detik/cnn indonesia)

   
Loading...

Related posts