Soal Diskualifikasi Jokowi, KPU Tolak Rekomendasi Itjimak Ulama III

Metrobatam, Jakarta – Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan menegaskan pihaknya tak akan tunduk kepada pihak manapun saat menjalankan tugas pada Pemilu 2019. Termasuk Ijtimak Ulama dan Tokoh III yang digelar di Sentul, Bogor, Jawa Barat, kemarin.

Pernyataan Wahyu merespons salah satu rekomendasi Ijtimak Ulama dan Tokoh Nasional III yang meminta KPU mendiskualifikasi pasangan calon nomor 01 Joko Widodo-Ma’ruf Amin karena dianggap melakukan kecurangan dalam Pilpres 2019.

Read More

“KPU tidak akan tunduk kepada pihak mana pun. Itu prinsip, dari pihak mana pun kami tidak akan tunduk dan kami akan membuktikan itu. Kami juga tidak akan tunduk kepada 01 dan 02 dan siapapun. KPU hanya bertunduk kepada undang-undang,” ujar Wahyu di Kantor KPU, Jakarta, Kamis (2/5).

Wahyu menyampaikan KPU menghargai perhatian dan pendapat para ulama di ijtimak tersebut. Namun KPU tak akan menjadikannya landasan untuk membuat kebijakan.

Dia meminta semua pihak untuk menghormati hukum dan mendukung kerja KPU dalam menyelenggarakan Pemilu 2019.

“Kita minta pada semua pihak untuk memberikan kesempatan pada KPU bekerja dengan sebaik-baiknya. Jangan menekan-menekan KPU karena KPU tidak bisa ditekan oleh siapapun,” tuturnya.

Sebelumnya, Ijtimak Ulama dan Tokoh Nasional III meminta KPU dan Bawaslu untuk mendiskualifikasi Jokowi-Ma’ruf. Mereka beralasan paslon 01 tersebut melakukan kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif di Pilpres 2019.

“Mendesak Bawaslu dan KPU memutuskan membatalkan atau mendiskualifikasi pasangan calon presiden-calon wakil presiden nomor urut 01,” kata Penanggung Jawab Ijtimak Ulama dan Tokoh Nasional III Yusuf Martak saat membacakan keputusan di Hotel Lorin, Sentul, Bogor, Jawa Barat, Rabu (1/5) malam.

Ijtimak Ulama Zalimi Jokowi

Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma’ruf Amin merespons rekomendasi Ijtimak Ulama III agar KPU dan Bawaslu mendiskualifikasi capres Jokowi pada Pemilu 2019.

Wakil Ketua TKN Abdul Kadir Karding mengatakan keputusan tidak boleh dibuat berdasarkan asumsi dan kepentingan pribadi atau kelompok.

“Dalam hukum dan prinsip beragama, tidak boleh mengeluarkan keputusan yang zalim, yang didasarkan bukan pada fakta-fakta, tapi pada asumsi. Apalagi itu untuk kepentingan pribadi atau kelompok,” ujar Karding dalam pesan singkat, Kamis (2/5).

Karding menuturkan ulama yang hadir dalam ijtimak di bawah tanggung jawab Yusuf Martak tersebut bukan ulama yang sebenarnya. Sebab, ia melihat ulama dalam ijtimak tersebut tidak mengikuti prinsip ulama yang sebenarnya.

Contoh prinsip yang tidak diikuti oleh para ulama dalam ijtimak tersebut, yakni jujur dalam mengambil keputusan. Kedua, ia berkata merujuk kaidah-kaidah fiqih.

“Ketiga, berdasarkan kepentingan dan keutuhan persatuan Indonesia,” ujarnya.

Ia berkata ulama yang benar adalah yang mendasarkan diri pada aturan hukum positif yang ada. Menurut Karding para ulama seharusnya menjaga marwah ulama tersebut.

Selanjutnya, ia berkata ulama juga semestinya percaya dengan penyelenggara negara. Terlebih penyelenggara pemilu dipilih oleh partai-partai parlemen,termasuk partai pendukung Prabowo.

“Di mana yang mereka dukung, partai-partai di 02 juga ikut menyusun Undang-Undang, menentukan (komisioner) KPU dan Bawaslu, serta punya saksi pilpres maupun partai di daerah,” ujar Karding.

Lebih dari itu, ia menegaskan Ijtimak Ulama yang dilaksanakan di Hotel Lor In, Sentul, Rabu (1/5) tidak mencerminkan kepentingan ulama. Ia melihat ijtimak ulama tersebut palsu.

Para ulama tersebut dinilai tak lebih dari gerombolan-gerombolan politik yang memiliki kepentingan politik yang memang berbeda dengan 01. (mb/cnn indonesia)

Loading...

Related posts