Soal People Power, Ketum Muhammadiyah Ingatkan Elit Bangsa Jadi Teladan

Metrobatam, Jakarta – Ketua Umum Muhammadiyah, Haedar Nashir, mengingatkan para elit politik Indonesia agar semakin santun dan bisa jadi teladan. Dia juga percaya para elit akan mendorong terciptanya rekonsiliasi, bukan people power.

“Saya percaya bangsa Indonesia dan para elit bangsa itu semakin hari akan semakin mengarah pada rekonsiliasi kerukunan dan persatuan. Di sana sini ada perbedaan itu terus usahakan masing-masing berdialog. Kami juga mengimbau para elit di negeri ini untuk semakin santun dan memberi uswah hasanah (teladan yang baik). Saya percaya bahwa jiwa kenegarawanan itu akan menjadi karakter kolektif elit di Indonesia ya,” kata Haedar, di ITB Ahmad Dahlan, Jl. Ciputat Raya No.77, Cireundeu, Ciputat Timur, Tangerang Selatan, Minggu (12/5/2019).

Read More

Selain itu, dia pun mengingatkan agar semua pihak tidak saling menghakimi atau mencari-cari kesalahan sesamanya. Menurut dia, sekarang adalah waktunya untuk menjujung kebersamaan.

“Jadi menjugdment itu memberi label-label negatif dalam islam disebut tajasus, juga mencari-cari kesalahan. Kemudian, juga saling membutuhkan itu mestinya dihindari. Sekarang saatnya kita membangun peradaban publik lebih bermoral, menjunjung tinggi kebersamaan. Dan nilai-nilai utama agar kita ini sebagai bangsa meskipun berbeda pilihan politik tetapi tepat kembali rukun dan bersatu membawa Indonesia menjadi bangsa yang berkemajuan,” ujarnya.

Hal senada juga disampaikan oleh Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah Sunanto. Dia menegaskan, bahwa people power bukanlah solusi. Menurut dia, jalan terbaik justru saat mematuhi mekanisme hukum yang ada.

“Sekarang Muhammadiyah tetap megatakan bahwa mekanisme hukum adalah satu jalan terbaik, bukan people power menjadi solusi dari persoalan-persoalan itu, karena semua instrumen hukum, semua instrumen kenegaraan dan hukum itu sudah ada, sudah dipenuhi semua,” katanya.

Dia pun mengingatkan agar jangan sampai seruan people power didahulukan ketimbang hukum. Menurutnya, segala macam perkara terkait Pemilu bisa diselesaikan dengan baik berdasarkan fakta dan data.

“Jadi kalau ada mekanisme-mekanisme itu, berdasarkan data dan faktanya, seharusnya pake jalur itu dulu, jangan people power dulu terus hukum ditinggalkan. Seharusnya hukum didahulukan. Persoalan lain (terkait pemilu) yang ditemukan fakta-fakta yang mengecewakan yang berdasarkan fakta ya silakan saja, tapi itu harus berdasarkan fakta dan data,” ujarnya. (mb/detik)

Loading...

Related posts