Metrobatam, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto panen kritik. Tim Asistensi Hukum bentukannya dikritik sebagai lembaga represif, bahkan dinilai perlu dibubarkan.

Tim Asistensi Hukum sudah mulai bekerja pada Kamis (9/5) pekan lalu. Ada 24 pakar yang bakal mengkaji pelanggaran-pelanggaran hukum. Penegak hukum bisa mantap beraksi dilandasi masukan dari para pakar itu.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) adalah salah satu yang menyumbang kritik ke Wiranto. Menurut Komnas HAM, Tim Asistensi Hukum berisiko mengancam kebebasan berpendapat, padahal kebebasan berpendapat dijamin oleh konstitusi. Ini juga bisa menjadi bentuk intervensi pemerintah terhadap hukum.

“Kemudian mencermati Tim Asistensi Hukum Kemenko Polhukam dibentuk sebagai respons atas dinamika politik yang muncul setelah pilpres pada tanggal 17 April 2019, maka pembentukan Tim Asistensi Hukum tersebut berpotensi diartikan bahwa pemerintah sedang mendayagunakan pendekatan politik-kekuasaan untuk mengintervensi independensi hukum. Apalagi kita ketahui bahwa penegak hukum, seperti Kepolisian Republik Indonesia dan Jaksa Agung, itu berada di bawah garis koordinasi Kemenko Polhukam,” kata Wakil Ketua Komnas HAM Bidang Internal, Hairansyah, dalam jumpa pers di kantor Komnas HAM, Jl Latuharhary, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (10/5/2019).

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) melihat Tim Asistensi Hukum membahayakan demokrasi di negeri ini. Tim itu dilihat sebagai salah satu hasil kebijakan pemerintah yang perlu dibubarkan.

“Dengan adanya Tim Asistensi, seolah-olah tim ini menjadi lembaga yang akan mengevaluasi omongan kita semua, para jurnalis juga bisa kena, kemudian dia memberikan kepada polisi. Saya membayangkan, ketika polisi mendapat rekomendasi dari tim ini, yang dibentuk Menko Polhukam, masa polisi mau nolak?” kata Ketua Umum YLBHI Asfinawati di gedung YLBHI, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Selasa (14/5/2019).

Ada 13 aktivitas tokoh yang sedang dikaji Tim Asistensi Hukum. Di dalamnya ada nama Bachtiar Nasir, Kivlan Zen, Eggi Sudjana, hingga Amien Rais. Dari partai politik, ada PAN yang mengkritik. Lembaga itu dinilai PAN kontraproduktif.

“Kenapa kontraproduktif? Karena justru akan semakin menimbulkan kemarahan dan, kalau tujuannya untuk menakut-nakuti, pasti tidak akan takut, apalagi tokoh seperti Pak Amien,” ujar Wakil Ketua Dewan Kehormatan PAN Dradjad Wibowo, Sabtu (11/5/2019). Amien Rais sebagai salah satu tokoh yang dikaji Tim Asistensi Hukum, adalah senior yang dihormati di PAN.

Wakil Ketua Komisi III DPR dari Fraksi Partai Demokrat, Erma Suryani Ranik, meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) membubarkan Tim bentukan Wiranto itu. Tim itu dinilai Erma tidak berguna karena dalam hal penegakan hukum, sudah ada lembaga Polisi dan Kejaksaan Agung.

“Saya minta Pak Jokowi perintahkan Menko Polhukam untuk bubarkan itu tim. Timnya tidak berguna,” kata Erma di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (13/5/2019).

Dari Istana Kepresidenan, Ali Mochtar Ngabalin pasang badan untuk membela kebijakan pemerintahan Presiden Jokowi itu. Staf Ahli Kedeputian IV Kantor Staf Kepresidenan (KSP) ini tak melihat ada yang salah dari Tim Asistensi Hukum. Jadi, kritik dari Erma Suryani Ranik untuk membubarkan Tim itu tak perlu dituruti.

“Jadi saya yakin beliau-beliau memberikan masukan, mengasistensi (membantu) pemerintah dalam hal ini adalah Pak Menko Polhukam dengan pikiran-pikiran yang jernih, pikiran-pikiran yang bisa membantu pemerintah, membantu Menko Polhukam dalam mengambil kebijakan yang terkait dengan situasi keamanan dalam negeri pascapemilihan umum kemarin. Di mana salahnya?” kata Ngabalin saat dihubungi, Senin (13/5/2019).

Soal kritik bahwa sudah ada lembaga penegak hukum sebelum Tim Asistensi Hukum dibentuk Wiranto, Ngabalin juga menjawab. Menko Polhukam memang bertugas mengkoordinasi lembaga pemerintah, termasuk lembaga hukum dan keamanan. Ngabalin ingin Erma paham tugas Menko Polhukam, sehingga tak lagi melihat tugas tim bentukan Menko Polhukam sebagai lembaga yang tumpang tindih dengan lembaga penegak hukum lainnya, polisi dan kejaksaan misalnya.

“Mestinya Ibu Erma harus memahami, mendalami lagi lebih dalam karena tugas dan kerja Menko Polhukam, itu adalah mengkoordinasi semua menteri dan instansi lembaga pemerintah yang ada di bawah koordinasi Menko Polhukam. Mestinya ibu itu (Erma) tahu, apa urusannya DPR minta dibubarkan,” tutur Ngabalin. (mb/detik)

Metrobatam.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

BERITA TERKINI

Gubernur Kepri Sidak Pelabuhan SBP, Perjalanan Mudik Masyarakat harus Nyaman

Metrobatam.com, Tanjungpinang - Gubernur H Nurdin Basirun ingin memastikan musim mudik Lebaran tahun ini berjalan lancar. Pelayanan tahun ini harus semakin baik dari tahun-tahun...

Koordinator Tur Jihad ke Jakarta Minta Maaf, Polisi: Tetap Kita Proses

Metrobatam, Surabaya - Koordinator Tur Jihad Muhammad Roni dan Feni Lestari meminta maaf telah menimbulkan keresahan di masyarakat. Keduanya juga telah menulis surat pernyataan...

2 Elite Balik Badan, Demokrat Pertimbangkan Keluar dari Koalisi Prabowo

Metrobatam, Jakarta - Dua elite Partai Demokrat (PD) balik badan dari barisan pendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Partai pimpinan Ketum Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu...

Pemeriksaan Pilot yang Ajak Rusuh 22 Mei Libatkan Densus 88

Metrobatam, Jakarta - Polres Metro Jakarta Barat melibatkan tim Densus 88 Polri dalam memeriksa pilot IR yang ditangkap karena menyebar posting-an ajakan untuk rusuh...

Zulkifli Beri Selamat ke Ma’ruf, Bara Hasibuan: Indikasi Sikap Resmi PAN

Metrobatam, Jakarta - Ketua MPR yang juga Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan mengucapkan selamat kepada cawapres Ma'ruf Amin. Waketum PAN Bara Hasibuan mengatakan ucapan...

Bukti Cuma Link Berita, Laporan BPN soal TSM Kembali Ditolak Bawaslu

Metrobatam, Jakarta - Bawaslu kembali tidak menerima laporan BPN Prabowo-Sandi atas dugaan kecurangan pemilu terstruktur, sistematis, dan masif (TSM). Itu karena bukti yang diajukan...

Wagub Kepri H. Isdianto Safari Ramadhan di Masjid Al Istiqomah

Metrobatam.com, Tanjungpinang - Wakil Gubernur Kepulauan Riau H. Isdianto mengajak masyarakat Kepri untuk terus menjaga hubungan silaturahmi satu sama lain, terutama paska pelaksanaan Pileg...

Polisi Tangkap Lieus Sungkharisma Terkait Dugaan Makar

Metrobatam, Jakarta - Polisi menangkap Juru bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Li Xue Xiung alias Lieus Sungkharisma. Lieus dilaporkan oleh seseorang...

Trump: Jika Iran Menyerang, Itu Akan Jadi Akhir bagi Mereka

Washington DC - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump melontarkan peringatan terbaru untuk Iran di tengah ketegangan kedua negara. Trump menegaskan bahwa Iran akan...

Seperti Ferdinand, Ketua Demokrat Jansen Balik Badan Tinggalkan Prabowo

Metrobatam, Jakarta - Kadiv Hukum dan Advokasi Partai Demokrat (PD) Ferdinand Hutahaean menyatakan mundur dari barisan pendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno karena menuding buzzer pasangan...

Ketum FBR Tolak Aksi 22 Mei: Puasa Oke, People Power Ogah

Metrobatam, Jakarta - Ketua Umum Forum Betawi Rempug (FBR), Luthfi Hakim menyatakan tidak akan ikut dalam aksi people power menolak hasil penghitungan suara yang...

Malaysia Minta Warganya di Indonesia Jauhi Demo 22 Mei

Metrobatam, Jakarta - Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta memberi peringatan kepada warganya terkait rencana demo pada 22 Mei 2019. Warga Malaysia diminta menjauhi lokasi...