Metrobatam, Jakarta – Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono mengajak seluruh pendukung capres Prabowo Subianto untuk menolak membayar pajak dan tidak mengikuti aturan pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin. Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf menilai sikap Poyuono itu bisa dikenakan sanksi.

“Artinya Arif Poyuono bisa dikenakan sanksi penghasutan, tetapi sepertinya ini modus ingin bikin gaduh saja menjelang pengumuman KPU,” ujar anggota TKN, Irma Chaniago kepada wartawan, Rabu (15/5/2019) malam.

Irma menilai pernyataan Poyuono ini sebuah pemaksaan kehendak. Dia juga menilai sikap Poyuono ini salah satu bentuk intimidasi.

“Pemaksaan kehendak, tetapi maling teriak maling ini namanya, ini namanya intimidasi secara halus pada pemerintah yang sah!.” katanya.

Sementara itu, Wakil Sekretaris TKN, Raja Juli Antoni mengatakan sikap pendukung Prabowo-Sandi saat ini panik dan tidak siap kalah. Terkait imbauan untuk tidak membayar pajak, Toni menegaskan setiap warga negara siapapun presidennya wajib membayar pajak.

“Saya melihat pendukung Pak Probowo-Sandi semakin tidak proporsional, panik dan kalap, akkhirnya seruduk sana, seruduk sini. Semua ini terjadi karena mereka tidak siap kalah, padahal kalah merupakan satu hal yang sangat biasa dalam kompetisi demokrasi. Pajak adalah kewajiban rakyat siapa pun pemerintahnya, tidak ada hubungannya dengan pilpres, kalau Pak Prabowo menang, misalkan, saya tetap harus bayar pajak,” katanya.

Sebelumnya, Arief Poyuono kembali membuat manuver sensasional. Dia menyeru masyarakat yang tak terima pemerintahan hasil Pilpres 2019 menolak membayar pajak.

“Masyarakat yang telah memberikan pilihan pada Prabowo-Sandi tidak perlu lagi mengakui hasil Pilpres 2019, dengan kata lain, jika terus dipaksakan hasil Pilpres 2019 untuk membentuk pemerintahan baru, maka masyarakat tidak perlu lagi mengakui pemerintahan yang dihasilkan Pilpres 2019,” kata Poyuono dalam keterangan tertulis kepada wartawan.

Masyarakat Tak Akan Ikuti Poyuono

Ajakan boikot pajak dari tim sukses kubu capres 02 Prabowo-Sandi menjadi kontroversi. Namun, Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak mengatakan bahwa masyarakat tak akan ikuti ajakan tersebut.

“Masyarakat kan pasti paham. Mereka enggak akan mengikuti ajakan itu,” kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Ditjen Pajak Hestu Yoga Saksama kepada detikFinance, Kamis (16/5/2019).

Menurut Hestu, masyarakat kini memiliki pemahaman atas kewajiban membayar pajak. Salah satunya adalah pemahaman bahwa pajak menjadi faktor utama dalam pembangunan negara ini.

“Masyarakat itu memahami kewajiban perpajakan, termasuk juga dari pajak itu kan untuk membangun negara ini. Kalau nggak ada pajak kan nggak jalan negara ini,” ujar Hestu.

Ia menambahkan, negara yang dicita-citakan untuk menjadi negara maju harus memiliki kepatuhan terhadap pajak. Karena, pajak dapat mengangkat taraf hidup orang-orang miskin, membantu kebutuhan sekolah untuk anak-anak yang tidak mampu secara finansial, dan juga bantuan kesehatan.

“Semua kan dari pajak dan masyarakat juga paham lah masalah itu,” tegasnya.

Hestu mengatakan, Ditjen Pajak tak menganggap ajakan boikot pajak ini akan memberi dampak kepada pemerintah. Sehingga, ia hanya menyampaikan kekecewaannya atas ajakan negatif ini ke luar dari mulut seorang politisi.

Sebagai informasi, ajakan boikot pajak ini dinyatakan oleh salah satu timses capres no 02 yang juga Waketum Partai Gerindra Arief Poyuono.

Ia menyerukan kepada masyarakat yang tak terima dengan pemerintahan hasil Pilpres 2019 menolak membayar pajak.

“Langkah-langkah yang bisa dilakukan masyarakat yang tidak mengakui hasil pemerintahan dari Pilpres 2019 di antaranya tolak bayar pajak kepada pemerintahan hasil Pilpres 2019 yang dihasilkan oleh KPU yang tidak legitimate. Itu adalah hak masyarakat karena tidak mengakui pemerintahan hasil Pilpres 2019,” klaim Poyuono. (mb/detik)

Metrobatam.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE