TKN Yakin Gugatan Sengketa Pilpres Prabowo Akan Ditolak MK

Metrobatam, Jakarta – Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo- Ma’ruf Amin, Irma Suryani Chaniago meyakini gugatan hasil sengketa pemilihan presiden (Pilpres) 2019 yang diajukan oleh pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno akan ditolak pihak Mahkamah Konstitusi (MK).

“Pasti nasibnya sama seperti yang di Bawaslu, karena memang tidak punya bukti,” kata Irma kepada CNNIndonesia.com, Senin (27/5).

Read More

Politikus Partai NasDem itu merinci pasangan Prabowo-Sandiaga tak memiliki bukti kuat dan pernah ditolak oleh pihak Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) beberapa waktu lalu.

Kata dia, bukti-bukti yang diajukan Prabowo-Sandiaga sebagian besar hanya berasal dari media daring. Ia menyebut bukti-bukti tersebut sangat lemah dan berpotensi besar ditolak MK.

“Mereka juga cuma suguhkan kliping-kliping berita online yang justru mereka sendiri teriak-teriak dan menuding-nuding lalu dimuat di media. Tentu saja laporan dengan bukti itu bukan saja lemah tapi abal-abal itu ditolak,” kata Irma.

Tak hanya itu, Irma menyebut lima bukti laporan kecurangan yang dibawa pihak Prabowo-Sandiaga hanya omong kosong dan sebatas narasi politik semata.

BPN dalam gugatannya menyebut lima jenis kecurangan itu adalah penyalahgunaan anggaran belanja negara dan atau program kerja pemerintah, ketidaknetralan aparat negara (polisi dan intelijen), penyalahgunaan birokrasi dan BUMN, pembatasan kebebasan media dan pers, serta diskriminasi perlakuan dan penyalahgunaan penegakan hukum.

Irma mengatakan tudingan penyalahgunaan program kerja pemerintah yang dilakukan Jokowi tidak benar. Ia lantas menyindir semua anggota legislatif DPR RI turut menggunakan program kerja pemerintah saat turun ke masing-masing konstituennya.

Selain itu, Irma menyatakan tuduhan penyalahgunaan penegakkan hukum yang dilakukan Jokowi juga tidak berdasar.

“Dengan narasi “tidak netral” sejak awal. Bahkan mereka mengkriminalisasi masyarakat yang berseberangan dengan berbagai aksi demo berjilid- jilid,” kata Irma.

Melihat hal itu, Irma menilai upaya Prabowo-Sandi ajukan permohonan sengketa pemilu MK hanya strategi untung-untungan semata.

Bila ditolak MK, Irma menduga pasangan Prabowo-Sandiaga hanya menciptakan daya tawar yang lebih naik di hadapan lawan-lawan politiknya.

“Jika berhasil mereka menang, tapi jika tidak berhasil, paling tidak mendapatkan bargaining position yang lebih baik,” kata Irma.

Ragam Tautan Berita Jadi Bukti Prabowo-Sandi

Pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto-Sandiaga Uno telah mengajukan 51 bukti sengketa Pilpres 2019 ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Tim hukum nomor urut 02 itu mendalilkan permohonannya pada pelaksanaan Pemilu 2019 yang dinilai curang secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM). Untuk membuktikannya, mereka banyak menggunakan bukti berupa tautan berita media online.

Dari berkas permohonan yang diterima CNNIndonesia.com, tim hukum menjabarkan bentuk kecurangan TSM itu menjadi lima kategori, yakni ketidaknetralan aparatur negara, diskriminasi perlakuan dan penyalahgunaan penegakan hukum, penyalahgunaan birokrasi dan BUMN, penyalahgunaan APBN, serta penyalahgunaan anggaran BUMN. Di tiap kategori pelanggaran itu, mereka menyertakan bukti tautan berita.

Tautan berita CNNIndonesia.com termasuk salah satu yang banyak digunakan tim hukum sebagai bukti yang diajukan. Pada kategori ketidaknetralan aparatur negara misalnya, mereka menyertakan bukti P-12 berupa berita berjudul ‘Polisi Diduga Mendata Kekuatan Dukungan Capres Hingga ke Desa’ yang dimuat CNNIndonesia.com pada 26 Maret 2019.

Kemudian pada kategori diskriminasi perlakuan dan penyalahgunaan penegakan hukum, tim hukum melampirkan 10 bukti di antaranya bukti P-31 berita CNNIndonesia.com 7 Januari 2019 berjudul ‘Pose Dua Jari di Acara Gerindra, Anies Terancam 3 Tahun Penjara’, bukti P-16 berita CNNIndonesia.com 12 Maret 2019 berjudul ‘Bawaslu Setop Kasus 15 Camat Makassar Deklarasi Dukung Jokowi’, dan bukti P-20 berita Kompas.com 9 April 2019 berjudul ’12 Kepala Daerah di Sumatera Barat Deklarasi Dukungan Jokowi’.

Pada bagian penyalahgunaan birokrasi dan BUMN tim hukum melampirkan sembilan bukti di antaranya bukti P-29 berita CNNIndonesia.com 24 Agustus 2018 berjudul ‘Tidak Masalah Jokowi Gaet TNI-Polri Sosialisasikan Program Pemerintah’, bukti P-30 berita JawaPos.com 30 Januari 2019 berjudul ‘Satpol PP Diminta Kampanyekan Jokowi’, dan bukti P-31 berita CNNIndonesia.com 12 Februari 2019 berjudul ‘Jokowi Perintahkan Menteri Pamer Keberhasilan’.

Selanjutnya di bagian penyalahgunaan APBN ada 14 bukti yang dilampirkan di antaranya bukti P-35 berita Kompas.com 27 November 2018 berjudul ‘Jokowi Mengakui Pembangunan Infrastruktur untuk Kepentingan Pemilu 2019’, bukti P-43 berita CNNIndonesia.com 7 Desember 2018 berjudul ‘Gaji PNS akan Dinaikkan Mulai April, Januari-Maret Dirapel’, dan bukti P-46 berita Tirto.id 24 Maret 2019 berjudul ‘Peresmian MRT, Agenda Publik yang Jadi Ajang Politik’.

Sementara pada bagian penyalahgunaan anggaran BUMN, tim hukum mendalilkan buktinya dengan sikap calon presiden petahana Joko Widodo yang memanfaatkan BUMN dengan mengeluarkan program -program populis seperti gratis naik Trans Jakarta pada Maret-April 2019 hingga jual 1 juta paket sembako murah pada 1-13 April 2019.

Tim hukum juga menyertakan dalil tentang pembatasan kebebasan media dan pers dengan melampirkan bukti berupa berita reuni 212 yang tidak diliput media mainstream, pembatasan tayangan TV One, hingga pemblokiran situs jurdil2019.org.

Selain tautan berita, tim hukum juga mencantumkan akun media sosial sebagai bukti yang diajukan. Mereka menduga ?Polri memiliki tim buzzer di media sosial untuk mendukung pasangan calon nomor 01.

Hal ini diketahui dari akun twitter @Opposite6890 yang mengunggah sejumlah video dengan narasi ‘polisi tim buzzer 100 orang per polres di seluruh Indonesia yang terorganisir dari polres hingga mabes’.

Tim buzzer yang dimaksud diketahui dari akun instagram @AlumniShambar yang hanya mem-follow atau mengikuti satu akun yakni milik Jokowi. Hal ini diketahui dari penggunaan aplikasi APK Shambar yang disebut menggunakan alamat IP (Internet Protocol) polri yang diklaim wajib diunduh para buzzer polri.

Unggahan video di akun tersebut menjadi bukti pada kategori pelanggaran indikasi ketidaknetralan aparatur negara.

Prabowo-Sandi diketahui telah mengajukan sengketa Pilpres 2019 ke MK pada hari terakhir pendaftaran gugatan Jumat (24/5). Pendaftaran itu diwakili oleh tim hukum calon nomor urut 02 yang diketuai oleh mantan pimpinan KPK Bambang Widjojanto.

Bambang sebelumnya menyatakan tak menutup kemungkinan jumlah bukti yang diajukan akan bertambah dalam proses persidangan. Sidang perdana sendiri akan dimulai pada 14 Juni 2019. Sementara pembacaan putusan pada 28 Juni 2019. (mb/cnn indonesia)

   
Loading...

Related posts