Metrobatam, Jakarta – Hermawan Susanto (27) ditangkap polisi karena mengancam akan memenggal kepala Presiden Jokowi. Tak lama berselang, muncul dosen di Cirebon, Iwan Adi Sucipto (49), membuat video provokasi bahwa 22 Mei 2019, yang akan dipakai sebagai penetapan hasil Pemilu, berbarengan dengan ultah PKI.

“Mungkin perlu diluruskan lagi yang namanya dalam rangka berdemokrasi, unjuk rasa, kebebasan berekspresi itu ada batasnya yaitu aturan perundang-undangan,” kata Ketua Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi (Mahupiki) Dr Yenti Garnasih saat berbincang dengan detikcom, Selasa (14/5/2019).

Hermawan ditangkap karena menyebar ancaman pembunuhan kepada Presiden dalam dalam aksi di depan kantor Bawaslu, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Jumat (10/5). Ancaman itu direkam oleh peserta aksi dan tersebar di media sosial. Video itu pun menjadi geger dalam hitungan jam dan pelaku ditangkap pada Minggu (13/5).

Tidak lama berselang, muncul video Iwan. Pria warga Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon, itu membuat video provokasi mengadu domba Polri-TNI hingga mengkaitkan hari penetapan Pemilu dengan ultah PKI.

“Apa pun yang dilakukan seseorang meski mengatasnamakan hak asasi, kebebasan menyatakan pendapat–misalnya sekarang ini melalui medsos–harus memperhatikan ketentuan yang ada,” ujar Yenti.

Masyarakat diminta memperhatikan cara menyampaikannya. Seperti demo harus memberi tahu sebelumnya dan tujuannya apa. Selain itu, konten atau isinya tidak boleh bertentangan dengan undang-undang.

“Misalnya tidak boleh seperti yang ada di ketentuan kejahatan terhadap keamanan negara, seperti yang belakangan terjadi, yaitu berkaitan dengan makar. Atau contoh lain tidak boleh kontennya menghina, menghasut, dan lain-lain yang dilarang oleh KUHP maupun peraturan yang lain,” papar Yenti.

Masyarakat diharapkan memperhatikan kebebasan berpendapat dengan pasal-pasal dalam KUHP, khususnya soal pidana makar. Hal itu diatur pada Pasal 104, 106, 107, dan 110 KUHP, yaitu contoh makar dengan maksud menyerang/membunuh atau merampas kemerdekaan Presiden/Wakil Presiden atau membuat Presiden dan Wapres tidak bisa menjalankan pemerintahan.

“Penegak hukum harus tegas menjaga keutuhan dan keamanan negara, sepanjang ada bukti-bukti untuk dugaan kejahatan tersebut harus dilakukan proses hukum yang profesional agar ada penjeraan/pencegahan untuk jangan sekali-kali melakukan perbuatan itu dalam konteks yang muncul belakangan ini antara lain terkait dengan makar, sebelumnya hoaks yang juga marak sekali,” pungkas Yenti. (mb/detik)

Metrobatam.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

BERITA TERKINI

Gubernur Kepri Sidak Pelabuhan SBP, Perjalanan Mudik Masyarakat harus Nyaman

Metrobatam.com, Tanjungpinang - Gubernur H Nurdin Basirun ingin memastikan musim mudik Lebaran tahun ini berjalan lancar. Pelayanan tahun ini harus semakin baik dari tahun-tahun...

Koordinator Tur Jihad ke Jakarta Minta Maaf, Polisi: Tetap Kita Proses

Metrobatam, Surabaya - Koordinator Tur Jihad Muhammad Roni dan Feni Lestari meminta maaf telah menimbulkan keresahan di masyarakat. Keduanya juga telah menulis surat pernyataan...

2 Elite Balik Badan, Demokrat Pertimbangkan Keluar dari Koalisi Prabowo

Metrobatam, Jakarta - Dua elite Partai Demokrat (PD) balik badan dari barisan pendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Partai pimpinan Ketum Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu...

Pemeriksaan Pilot yang Ajak Rusuh 22 Mei Libatkan Densus 88

Metrobatam, Jakarta - Polres Metro Jakarta Barat melibatkan tim Densus 88 Polri dalam memeriksa pilot IR yang ditangkap karena menyebar posting-an ajakan untuk rusuh...

Zulkifli Beri Selamat ke Ma’ruf, Bara Hasibuan: Indikasi Sikap Resmi PAN

Metrobatam, Jakarta - Ketua MPR yang juga Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan mengucapkan selamat kepada cawapres Ma'ruf Amin. Waketum PAN Bara Hasibuan mengatakan ucapan...

Bukti Cuma Link Berita, Laporan BPN soal TSM Kembali Ditolak Bawaslu

Metrobatam, Jakarta - Bawaslu kembali tidak menerima laporan BPN Prabowo-Sandi atas dugaan kecurangan pemilu terstruktur, sistematis, dan masif (TSM). Itu karena bukti yang diajukan...

Wagub Kepri H. Isdianto Safari Ramadhan di Masjid Al Istiqomah

Metrobatam.com, Tanjungpinang - Wakil Gubernur Kepulauan Riau H. Isdianto mengajak masyarakat Kepri untuk terus menjaga hubungan silaturahmi satu sama lain, terutama paska pelaksanaan Pileg...

Polisi Tangkap Lieus Sungkharisma Terkait Dugaan Makar

Metrobatam, Jakarta - Polisi menangkap Juru bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Li Xue Xiung alias Lieus Sungkharisma. Lieus dilaporkan oleh seseorang...

Trump: Jika Iran Menyerang, Itu Akan Jadi Akhir bagi Mereka

Washington DC - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump melontarkan peringatan terbaru untuk Iran di tengah ketegangan kedua negara. Trump menegaskan bahwa Iran akan...

Seperti Ferdinand, Ketua Demokrat Jansen Balik Badan Tinggalkan Prabowo

Metrobatam, Jakarta - Kadiv Hukum dan Advokasi Partai Demokrat (PD) Ferdinand Hutahaean menyatakan mundur dari barisan pendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno karena menuding buzzer pasangan...

Ketum FBR Tolak Aksi 22 Mei: Puasa Oke, People Power Ogah

Metrobatam, Jakarta - Ketua Umum Forum Betawi Rempug (FBR), Luthfi Hakim menyatakan tidak akan ikut dalam aksi people power menolak hasil penghitungan suara yang...

Malaysia Minta Warganya di Indonesia Jauhi Demo 22 Mei

Metrobatam, Jakarta - Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta memberi peringatan kepada warganya terkait rencana demo pada 22 Mei 2019. Warga Malaysia diminta menjauhi lokasi...