Viral Dosen Provokasi Pasca-penggal Jokowi, Perhatikan Rambu Demokrasi

Metrobatam, Jakarta – Hermawan Susanto (27) ditangkap polisi karena mengancam akan memenggal kepala Presiden Jokowi. Tak lama berselang, muncul dosen di Cirebon, Iwan Adi Sucipto (49), membuat video provokasi bahwa 22 Mei 2019, yang akan dipakai sebagai penetapan hasil Pemilu, berbarengan dengan ultah PKI.

“Mungkin perlu diluruskan lagi yang namanya dalam rangka berdemokrasi, unjuk rasa, kebebasan berekspresi itu ada batasnya yaitu aturan perundang-undangan,” kata Ketua Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi (Mahupiki) Dr Yenti Garnasih saat berbincang dengan detikcom, Selasa (14/5/2019).

Read More

Hermawan ditangkap karena menyebar ancaman pembunuhan kepada Presiden dalam dalam aksi di depan kantor Bawaslu, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Jumat (10/5). Ancaman itu direkam oleh peserta aksi dan tersebar di media sosial. Video itu pun menjadi geger dalam hitungan jam dan pelaku ditangkap pada Minggu (13/5).

Tidak lama berselang, muncul video Iwan. Pria warga Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon, itu membuat video provokasi mengadu domba Polri-TNI hingga mengkaitkan hari penetapan Pemilu dengan ultah PKI.

“Apa pun yang dilakukan seseorang meski mengatasnamakan hak asasi, kebebasan menyatakan pendapat–misalnya sekarang ini melalui medsos–harus memperhatikan ketentuan yang ada,” ujar Yenti.

Masyarakat diminta memperhatikan cara menyampaikannya. Seperti demo harus memberi tahu sebelumnya dan tujuannya apa. Selain itu, konten atau isinya tidak boleh bertentangan dengan undang-undang.

“Misalnya tidak boleh seperti yang ada di ketentuan kejahatan terhadap keamanan negara, seperti yang belakangan terjadi, yaitu berkaitan dengan makar. Atau contoh lain tidak boleh kontennya menghina, menghasut, dan lain-lain yang dilarang oleh KUHP maupun peraturan yang lain,” papar Yenti.

Masyarakat diharapkan memperhatikan kebebasan berpendapat dengan pasal-pasal dalam KUHP, khususnya soal pidana makar. Hal itu diatur pada Pasal 104, 106, 107, dan 110 KUHP, yaitu contoh makar dengan maksud menyerang/membunuh atau merampas kemerdekaan Presiden/Wakil Presiden atau membuat Presiden dan Wapres tidak bisa menjalankan pemerintahan.

“Penegak hukum harus tegas menjaga keutuhan dan keamanan negara, sepanjang ada bukti-bukti untuk dugaan kejahatan tersebut harus dilakukan proses hukum yang profesional agar ada penjeraan/pencegahan untuk jangan sekali-kali melakukan perbuatan itu dalam konteks yang muncul belakangan ini antara lain terkait dengan makar, sebelumnya hoaks yang juga marak sekali,” pungkas Yenti. (mb/detik)

   
Loading...

Related posts