Wiranto Ultimatum Penyebar Fitnah Pemecah Persatuan Bangsa

Metrobatam, Jakarta – Menko Polhukam Wiranto mengingatkan pihak-pihak tertentu untuk berhenti melakukan upaya memecah belah persatuan dan mendelegitimasi lembaga pemerintah. Wiranto menegaskan aparat penegak hukum tidak akan ragu mengambil tindakan tegas jika hal tersebut tidak segera dihentikan.

“Bagi pihak-pihak yang masih terus melakukan upaya-upaya memecah belah persatuan, mendelegitimasi lembaga pemerintah, menyebarkan fitnah, dan ujaran kebencian untuk segera menghentikan kegiatannya,” ujar Wiranto usai rapat koordinasi tentang permasalahan hukum pasca pemilu di Kantor Kemenkopolhukam, Jakarta, Senin (6/5).

Read More

Wiranto mengaku sudah mendapat banyak informasi dari berbagi pihak mengenai pihak-pihak tertentu yang berencana menghasut, menyebar fitnah, menujarkan kebencian, hingga mengajak untuk melakukan langkah inkonstitusional selama bulan ramadan.

Lebih lanjut, Wiranto menyampaikan aparat juga akan mengambil tindakan tegas terhadap pihak yang berupaya mendeligitimasi penyelenggara pemilu yang saat ini tengah menuntaskan penghitungan suara dan banyaknya petugas KPPS yang meninggal dunia.

“Ini tentunya harus kita hargai. Mengapa? Karena mereka betul-betul sudah melakukan tugasnya dengan baik, aman, dan sukses. Bahkan sudah mendapatkan ucapan-ucapan selamat dan apresiasi dari banyak negara, tidak hanya dari bangsa kita sendiri,” ujar Wiranto.

Di sisi lain, Wiranto mengaku heran dengan pihak yang menyebut ada kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif dalam pemilu tahun 2019. Ia menegaskan hal tersebut tidak benar dan tidak mungkin dilakukan.

“Karena saya sebagai Menko Polhukam, kalau itu ada tentu saya tahu. Dan saya masuk di dalamnya sebagai aktor, tapi tidak pernah dilaksanakan melakukan upaya-upaya kecurangan terencana, sistematis, terstruktur, brutal. Itu tidak mungkin dan tidak akan pernah dipikirkan apalagi dilaksanakan oleh kami,” ujarnya.

Ia menambahkan Kemenko Polhukam tidak pernah melakukan konspirasi dengan KPU dan Bawaslu. Ia mengklaim pihaknya justru membantu mengatasi kekurangan yang ada pada KPU dan Bawaslu dalam bertugas.

“Ini saya sampaikan supaya masyarakat tidak terkecoh, terhasut, percaya bahwa ada kecurangan yang terstruktur, sistematis, masif, dan brutal ya,” ujar Wiranto.

Lebih dari itu, ia mengaku pemilu kali ini banyak mengalami kekurangan. Akan tetapi, ia mengingatkan kembali semua kekurangan diselesaikan dengan instrumen hukum yang berlaku.

BPN Prabowo Mempertanyakan

Pemerintah akan membentuk Tim Hukum Nasional untuk mengkaji tokoh yang melanggar hukum pasca-pemilu dan tim ini juga akan mengkaji semua ucapan, pemikiran dan tindakan tokoh yang melanggar hukum. Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mengkritik dan mempertanyakan rencana tersebut.

“Betul, kita negara hukum. Kalau ada yang melanggar, bisa diproses sesuai jalur yang ada. Tidak perlu lagi ada tim-tim baru yang dibentuk. Ada kesan pemborosan,” kata juru debat BPN, Saleh Partaonan Daulay, kepada wartawan, Senin (6/5/2019).

Saleh lantas menyoroti timing rencana pembentukan tim hukum tersebut. Saleh menduga ada suatu tujuan tertentu terkait pembentukan tim nasional yang akan mengkaji ucapan tokoh yang diduga melanggar hukum.

“Lagian, mengapa tim itu dibentuknya setelah pemilu? Jangan sampai orang menduga bahwa tim itu dibentuk untuk melegitimasi sesuatu. Padahal, tanpa tim itu pun, kalau sudah sesuai aturan yang ada, sesuatu yang benar pasti otomatis dinyatakan legal,” sebut Saleh.

Lebih jauh, Wasekjen PAN itu menyebut rencana yang disampaikan Menko Polhukam Wiranto itu kemungkinan bertentangan dengan prinsip Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal lembaga dan institusi. Dia juga mempertanyakan perihal anggaran.

“Presiden Jokowi pun menginginkan adanya penyederhanaan lembaga dan institusi. Kenapa sekarang malah buat tim-tim baru? Anggarannya dari mana?” kata Saleh Daulay.

Wiranto mengatakan tim hukum nasional ini terdiri dari beberapa pakar. Saat ini, dia mengaku sudah memanggil dan melakukan komunikasi dengan tim tersebut. Wiranto menegaskan Indonesia adalah negara yang sah. Dia tidak akan membiarkan negara ini terpecah akibat pemikiran yang memprovokasi massa.

“Hasil rapat salah satunya adalah kita membentuk tim hukum nasional yang akan mengkaji ucapan, tindakan, pemikiran dari tokoh-tokoh tertentu, siapapun dia, yang nyata-nyata melanggar dan melawan hukum,” ujar Wiranto usai memimpin Rakortas tentang ‘Permasalahan Hukum Pascapemilu’ di Kantor Kemenko Polhukam, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (6/5). (mb/cnn indonesia/detik)

Loading...

Related posts