Biaya Pindah Ibu Kota Rp 466 T, Ini Rinciannya

Metrobatam, Jakarta – Pemerintah memperkirakan dana yang dibutuhkan untuk membangun ibu kota baru mencapai Rp 466 triliun. Kebutuhan tersebut untuk menyediakan fungsi utama ibu kota seperti gedung pemerintahan, hingga pengadaan lahan.

Menteri PPN/Bappenas Bambang Brodjonegoro menjelaskan, dana Rp 446 triliun dialokasikan untuk empat hal. Yang pertama berkaitan dengan fungsi utama, meliputi gedung legislatif, yudikatif, dan eksekutif, serta istana negara dan bangunan strategis TNI/Polri.

Read More

“Skenario pertama, untuk fungsi utama gedung dan segala macam Rp 33 triliun,” kata Bambang dalam Dialog Nasional II Pemindahan Ibu Kota Negara di Gedung Bappenas, Jakarta Pusat, Rabu (26/6/2019).

Berikutnya yang kedua adalah menyediakan fungsi pendukung, meliputi rumah dinas untuk ASN dan TNI/Polri, sarana pendidikan seperti gedung sekolah dan perguruan tinggi, sarana kesehatan dan lembaga pemasyarakatan.

“Fungsi pendukung termasuk perumahan, pendidikan, kesehatan Rp 265 triliun,” sebutnya.

Selanjutnya, yang ketiga biaya pemindahan ibu kota juga untuk penyediaan fungsi penunjang, meliputi sarana dan prasarana jalan, listrik, telekomunikasi, air minum, drainase, pengolah limbah dan lain sebagainya. Terakhir adalah biaya untuk pengadaan lahan.

“Untuk sarana prasarana infrastruktur Rp 160 triliun, dan pengadaan lahan sekitar Rp 8 triliun,” tambahnya. (mb/detik)

APBN Buat Bangun Istana, BUMN Bikin Jalan

Pembangunan ibu kota baru bakal melibatkan banyak pihak, mulai dari pemerintah, badan usaha milik negara (BUMN) hingga swasta. Menteri PPN/Bappenas Bambang Brodjonegoro memaparkan peran masing-masing pihak.

Nantinya penyediaan infrastruktur pelayanan dasar akan lebih banyak mengandalkan APBN. Itu dia sampaikan dalam Dialog Nasional II Pemindahan Ibu Kota Negara.

“APBN pasti akan ada, lebih banyak untuk infrastruktur pelayanan dasar, membangun istana tentunya (istana) kepresidenan, bangunan strategis untuk TNI/Polri, perumahan dinas baik untuk ASN maupun TNI, pengadaan lahan dan ruang terbuka hijau,” di Gedung Bappenas, Jakarta, Rabu (26/6/2019).

Berikutnya adalah pembangunan infrastruktur di sektor transportasi yang bakal lebih banyak mengandalkan peran dari BUMN.

“BUMN akan kita dorong untuk meningkatkan infrastruktur, bandara, pelabuhan maupun jalan,” sebutnya.

Sisanya akan lebih banyak menggunakan skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU), mulai dari gedung-gedung perkantoran, listrik, air bersih, sarana pendidikan dan kesehatan, serta hotel, restoran dan pusat perbelanjaan.

“Akan kita dorong lebih banyak adalah kerja sama pemerintah dengan badan usaha atau KPBU,” terangnya.

“Jadi intinya semua pihak akan dilibatkan sehingga APBN tidak menanggung ini sendirian, tidak menanggung beban sendirian. Dan kami coba pilah ya dari (kebutuhan dana) Rp 446 triliun,” tambahnya.

Pemindahan ibu kota negara diyakini bakal berimbas positif terhadap perekonomian nasional. Berdasarkan hitung-hitungan Kementerian PPN/Bappenas kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi sebesar 0,1%.

“Nah kami melakukan perhitungan dampak pemindahan ibu kota baru terhadap perekonomian nasional akan menambah riil GDP nasional 0,1%,” kata Bambang.

Dia mencontohkan, dengan asumsi pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5% maka dengan pemindahan ibu kota akan membuat pertumbuhan ekonomi menjadi 5,1%. Menurutnya pertumbuhan ekonomi yang naik 0,1% ini tidak bisa dianggap sepele atau kecil. Dengan PDB nasional Rp 15.000 triliun, pertumbuhan ekonomi 0,1% sama dengan Rp 15 triliun.

“Ini tidak bisa dikatakan kecil, jelas bukan angka yang kecil karena PDB kita hari ini yang sekitar Rp 15.000 triliun. Jadi 0,1% itu dampak langsungnya mungkin Rp 15 triliun dari pemindahan ibu kota,” jelasnya.

Selain itu, Bambang mengatakan pemindahan ibu kota tak akan membuat pertumbuhan ekonomi di wilayah lain terdampak negatif.

“Kalau kita pindahkan ibu kota ini ke luar Pulau Jawa tidak akan menyebabkan kontraksi ekonomi atau pengurangan kegiatan ekonomi di wilayah lain apabila lokasi alternatif ibu kota memiliki sumber memadai dan keterkaitan aktivitas ekonomi yang positif di wilayah tersebut,” tambahnya. (mb/detik)

Loading...

Related posts