Jadwal Mundur, Tenggat Putusan Sengketa Pilpres Tetap 28 Juni

Metrobatam, Jakarta – Juru bicara Mahkamah Konstitusi (MK) Fajar Laksono menyatakan sidang pembacaan putusan sengketa Pilpres 2019 akan tetap digelar pada 28 Juni mendatang.

Proses sidang sebelumnya diprediksi molor lantaran jadwal mendengarkan keterangan Komisi Pemilihan Umum (KPU) selaku termohon dan paslon nomor urut 01 Pilpres 2019, Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf Amin sebagai pihak terkait mundur jadi 18 Juni 2019.

Read More

“Sejauh ini tidak ada perubahan. Agenda tetap, putusan insyaallah tetap 28 Juni 2019,” ujar Fajar di gedung MK, Jakarta, Senin (17/6).

Sesuai aturan UU MK, penyelesaian sengketa pilpres dibatasi 14 hari kerja. Majelis hakim, kata Fajar, tak boleh melewati tenggat tersebut.

“Kalau sampai diputus melampaui 28 Juni tentu tidak sesuai UU, karena tanggal itu sudah maksimal dari rentang waktu kerja setelah registrasi,” katanya.

Lebih lanjut, Fajar mengatakan proses pemeriksaan alat bukti harus dirampungkan pada 24 Juni mendatang. Namun, katanya, tak menutup kemungkinan majelis hakim mengambil celah waktu sebelum tanggal 28 Juni jika proses pemeriksaan tak selesai.

“Nanti kita lihat tergantung dinamika persidangan apakah sampai 24 Juni terpenuhi semua. Atau hakim bisa ambil jadwal 25 Juni (untuk periksa). Yang jelas tidak sampai mengundurkan jadwal putusan,” ujarnya.

Setelah sidang pemeriksaan pendahuluan pada 14 Juni lalu, sidang sengketa pilpres akan dilanjutkan pada 18 Juni dengan agenda mendengarkan keterangan termohon dan pihak terkait.

Sidang mendengarkan keterangan termohon dan pihak terkait semula dijadwalkan pada hari ini, 17 Juni 2019. Namun lantaran ada perbaikan permohonan, majelis hakim memutuskan memundurkan jadwal pada 18 Juni 2019 untuk memperpanjang waktu bagi termohon dan pihak terkait menyusun tanggapan.

Sesuai jadwal, proses pemeriksaan bukti-bukti akan dilakukan hingga 24 Juni 2019. Sementara Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) dijadwalkan pada 25 hingga 27 Juni 2019.

Fadli Zon Kritik Terlalu Pendek

Sementara Waketum Gerindra Fadli Zon mempersoalkan jadwal sidang gugatan hasil Pilpres di MK yang sangat padat. Dia menilai rentang penyelenggaraan sidang terlalu pendek.

“Saya melihat memang jadwal sidang-sidang MK ini sangat ketat, sangat padat. dan sebenarnya secara logika sebenernya waktunya sangat pendek ya, terlalu pendek. Bahkan untuk mengurai sebuah persoalan yang dalam, persoalan nasional,” kata Fadli Zon di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (17/6/2019).

Fadli mengatakan, semestinya MK memberi waktu lebih banyak. Sehingga pihaknya bisa mengurai persoalan dan mencari kebenaran dengan lebih mendalam.

“Seharusnya memang waktu yang diberikan itu lebih panjang lagi, untuk semua pihak gitu ya. Sehingga bisa mengeksplorasi, karena kita mencari kebenaran dan mencari keadilan di sini. Jadi kebenaran dan keadilan yang final menurut hukum yang ada di negara kita gitu loh terkait dengan pilpres maupun pileg,” tutur Wakil Ketua DPR itu.

Kendati demikian, Fadli tetap optimistis Prabowo Subianto-Sandiaga Uno akan memenangkan gugatan Pilpres 2019. Dia meyakini hakim akan mempertimbangkan semua bukti dan saksi yang dihadirkan Tim Hukum pasangan nomor urut 02 tersebut.

“Saya yakin masih ada kebenaran dan keadilan di negara kita ini,” ujar Fadli.

Sidang lanjutan gugatan Pilpres akan digelar besok, Selasa (18/6/2019). Sidang perdana sebelumnya digelar pada Jumat (14/6) lalu.

Aturan soal perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) untuk Presiden dan Wapres diatur dalam UU Pemilu No 7 tahun 2017 pasal 475 ayat 3. Dalam aturan itu disebut MK diberikan waktu 14 hari untuk menuntaskan perkara PHPU. (mb/detik)

   
Loading...

Related posts