KONI Pusat Punya Banyak Tunggakan, Jabatan Ketua Umum pun Sepi Peminat

Metrobatam, Jakarta – Pemilihan ketua umum KONI Pusat periode 2019-2023 hanya diminati dua sosok. Kenapa?

KONI Pusat membentuk Tim Penjaringan dan Penyaringan Pemilihan Umum untuk mencari ketua umum KONI Pusat yang baru. Setelah periode pendaftaran ditutup pada 21 Juni, tim yang dipimpin oleh Amir Karyatin menjaring dua calon, mantan Ketua Umum KONI Sumatera Selatan, Muddai Madang, dan eks Badan Intelijen Nasional, Marciano Norman. Hendardji Sopeandji yang sebelumnya bakal meramaikan bursa urung ikut serta sampai-sampai tak mengembalikan formulir pendaftaran.

Read More

Dalam prosesnya, hanya Marciano yang dianggap lolos secara administrasi, di antaranya mendapatkan dukungan minimal 11 dari KONI Provinsi dan 20 PP/PB cabang olahraga. Total dukungan minimal 31 dari dua unsur itu. Sementara itu, Muddai hanya mendapat dukungan sembilan KONI Provinsi.

Pemerhati olahraga nasional, Tommy Apriantono, minimnya peminat untuk menjadi ketua umum KONI Pusat itu dikarenakan masalah internal payung induk organisasi olahraga Tanah Air itu. Salah satu masalah yang mengemuka adalah tunggakan gaji pegawai selama lima bulan.

“Sebetulnya, pengalaman Bapak Tono Suratman (Ketua KONI Pusat) itu memperlihatkan kalau dulu figur ketua KONI selalu purnawirawan TNI. Misalnya, TNI AD dan itu mendapat dana dari pemerintah, kemudian didistribusikan kepada cabor. Namun, sekarang dana pemerintah itu tidak lagi lewat KONI (melainkan langsung dari cabor),” kata Tommy kepada detikSport, Kamis (27/6/2019).

“Pegawai KONI tak digaji toh, jadi membuat orang ragu-ragu,” dia melanjutkan.

Maka, menurut Tommy, kurangnya peminat disinyalir karena beberapa pertimbangan tersebut.

“Harusnya takut. Kalau enggak punya manajemen bagaimana mendatangkan uang? harusnya ngeri karena murni uang dari swasta, sementara pemerintah kemungkinan hanya 50 persen saja. Nah, saya merasa Bapak Muddai sebagai pengusaha sudah mulai berpikir. Jika purnawirawan pasti minta sana sini,” dia menjelaskan.

Seandainya lolos, Muddai mengaku sudah menyiapkan diri untuk mengatasi kondisi sulit seperti menggaji karyawan KONI. Salah satunya dengan menggunakan Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai pegawainya. Soal itu, Tommy bilang tak akan mudah.

“Memberikan Bantuan Kendali Operasi (BKO) itu tak mudah karena ada aturan di ASN. Pemerintah sendiri juga butuh pegawai, masa di-BKOkan. Kecuali kalau pemerintah buat lembaga sendiri, misalnya di bawah deputi IV Kemenpora dibentuk khusus seperti Satlak Prima, tapi orang-orangnya harus kredibel. Jika di bawah Marciano dan Muddai ya tidak bisa,” dia menjelaskan.

“Namun, jika Bapak Norman tertarik ya mudah-mudahan dia sudah punya sumber dananya, jangan sampai terjadi seperti kejadi Bapak Tono,” ujar dia.

“Intinya, calon ketum KONI harus bisa menghadirkan keuangan dan jangan bergantung pemerintah,” Tommy mengharapkan. (mb/detik)

Loading...

Related posts