KPAI Akan Ke MK, Minta Anak-anak dalam Aksi Massa Dipulangkan

Metrobatam, Jakarta – Massa yang terdiri atas usia anak-anak hingga remaja ikut dalam aksi di sekitar gedung Mahkamah Konstitusi (MK). Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) meminta aparat keamanan untuk melakukan tindakan persuasif agar massa ini bersedia pulang.

Pantauan detikcom, Rabu (26/6/2019), salah satu kelompok massa ada yang terdiri atas usia anak-anak hingga remaja. Mereka bernyanyi meminta Habib Bahar bin Smith dibebaskan. Mereka adalah bagian massa yang mengelar aksi kawal MK mulai datang di sekitar Patung Kuda Arjuna Wijaya Monas sejak pukul 08.30 WIB. Mereka tampak memakai sarung dan peci, kemudian bernyanyi di tengah-tengah massa di Patung Kuda Monas, Jakarta Pusat.

Read More

Terkait keterlibatan anak-anak hingga remaja dalam aksi di MK ini, KPAI merasa terusik. Rencananya, KPAI akan langsung mengecek ke lapangan.

“Ini saya mau ke lokasi. Ingin mengecek langsung dan mengingatkan,” kata komisioner KPAI Bidang Trafficking dan Eksploitasi Anak Ai Maryati Solihah kepada wartawan, Rabu (26/6/2019).

Ai Maryati mengatakan, keterlibatan anak-anak dalam aksi demo di MK sudah melanggar UU No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Dalam UU tersebut, lanjut dia, sudah secara tegas melarang keterlibatan anak-anak dalam kegiatan yang berbau politis.

“Area MK ini kan sedang dalam masa pengamanan, dan sudah berulang kali diimbau untuk tidak berdemo. Kok malah ada anak-anak. Ini melanggar. Padahal di Undang-Undang Perlindungan Anak, secara tegas anak-anak dilarang dilibatkan dalam kegiatan yang berbau politis. Meskipun politis itu bisa bermacam-macam,” tuturnya.

Oleh karena itu, Ai Maryati juga meminta aparat keamanan yang sedang bertugas agar bisa melakukan tindakan persuasif terhadap massa anak-anak dan remaja ini. Bahkan, menurutnya, massa ini dirayu agar bersedia pulang.

“Ya, kami harap aparat bisa melakukan tindakan persuasif terhadap anak-anak yang berdemo di MK ini. Tolong dirayu agar pulang. Atau kalau bahasa saya, diberi permen agar mau pulang,” ujarnya.

Sebelumnya, diberitakan massa dari berbagai ormas dan gerakan menggelar aksi kawal MK di depan Patung Kuda. Massa tersebut di antaranya berasal dari PA 212, Gerakan Kedaulatan Rakyat (GKR), dan Emak-emak Jabar. Saat ini, massa sudah tampak datang di lokasi.

Puluhan Massa Bawah Umur

Puluhan orang yang ikut aksi Tahlil Akbar 266 di Bundaran Patung Kuda Monas, Jakarta berusia di bawah 17 tahun. “Kami dari Cianjur, Jawa Barat, datang ke sini sekitar 25 orang,” kata peserta aksi berinisial RJ (17) seperti dikutip Antara, Rabu (26/6).

Ia bersama rekannya yang lain masih berstatus pelajar di sebuah pesantren di Jawa Barat. RJ mengaku datang karena keinginan pribadi, bukan perintah dari orang-orang tertentu atau pesantren tempatnya menimba ilmu.

“Pesantren membolehkan. Saya ke sini tidak disuruh siapa-siapa, panggilan hati saja,” kata RJ.

Ia dan rekan satu pesantren berangkat menuju Ibu Kota sejak Selasa (25/6) siang, menumpang pada truk-truk barang.

“Kami nebeng gratis, kami duduk di tengah (bak) truk,” katanya.

Rekan RJ lainnya, AD (16) yang juga berasal dari Jawa Barat mengaku tahu ada aksi tersebut dari selebaran undangan Tahlil Akbar yang beredar di media sosial.

“Tidak ada yang menyuruh kami datang, ke sini karena panggilan hati, ingin imam besar Habib Rizieq Shihab bisa pulang ke Indonesia,” ujarnya.

Sekretaris PA 212 Bernard Abdul Jabbar mengatakan acara itu diinisiasi tak hanya oleh pihaknya, tetapi juga oleh GNPF Ulama dan FPI serta Ormas Islam lainnya.

“Gabungan PA 212, GNPF Ulama, dan FPI dan ormas-ormas lain,” ucap Bernard saat dihubungi CNNIndonesia.com, Selasa (25/6).

Berdasarkan poster yang beredar di media sosial, Tahlil Akbar 266 dilaksanakan untuk mendoakan petugas kelompok penyelenggara pemilihan umum (KPPS) yang meninggal dunia. Doa juga akan dipanjatkan untuk korban meninggal dunia pada 21-22 Mei.

Bernard membenarkan poster yang beredar di media sosial itu. Namun Bernard tidak menjelaskan secara rinci jumlah massa yang akan hadir dalam Tahlil Akbar 266. Dia hanya mengatakan massa tidak berasal dari Jabodetabek saja.

Sementara, Polda Metro Jaya telah melarang aksi di MK saat pembacaan putusan MK, 27 Juni 2019.

Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Argo Yuwono mengatakan, larangan itu berkaca dari aksi massa yang berakhir rusuh di depan Gedung Bawaslu pada 21-22 Mei. (mb/cnn indonesia)

Loading...

Related posts