MK Ingin Momen Manis Sidang Putusan Pilpres: Jokowi-Prabowo Berpelukan

Metrobatam, Jakarta – Dua pasangan capres-cawapres Jokowi-Ma’ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno diharapkan menghadiri sidang putusan gugatan Pilpres pada Jumat, 28 Juni. Bertemunya dua paslon diharapkan jadi momentum menunjukkan sikap legawa atas putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Hal ini disampaikan Juru Bicara MK Fajar Laksono menanggapi perlu-tidaknya Jokowi dan Prabowo hadir dalam sidang putusan. Menurutnya kehadiran paslon dalam sidang putusan memang sudah terwakili tim kuasa hukum.

Read More

“Tapi kalau pun hadir itu tentu sangat bagus momentumnya. Bagaimana kemudian Mahkamah Konstitusi menutup persidangan sengketa Pilpres ini disertai dengan misalnya kedua pasangan calon bersalaman, berpelukan dan seterusnya itu sangat baik,” ujar Fajar kepada wartawan di gedung MK, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (24/6/2019).

Saat ini hakim konstitusi menggelar rapat permusyawaratan hakim (RPH). RPH membahas dan mengambil keputusan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, alat bukti dan keyakinan hakim atas permohonan gugatan Pilpres yang diajukan Prabowo-Sandiaga.

Tim hukum capres-cawapres Prabowo-Sandiaga dalam permohonan gugatan hasil Pilpres 2019 meminta MK mendiskualifikasi capres-cawapres Jokowi-Ma’ruf Amin. Prabowo-Sandiaga dalam petitumnya memohon ditetapkan sebagai pemenang Pilpres 2019.

Sedangkan KPU sebagai pihak termohon dan tim hukum Jokowi-Ma’ruf Amin sebagai pihak terkait dalam jawaban atas gugatan meminta MK menolak seluruh permohonan tim Prabowo-Sandiaga.

Fajar juga mengatakan, MK saat ini tengah menggelar rapat permusyawaratan hakim (RPH) sebelum pembacaan putusan PHPU Pilpres 2019 yang dijadwalkan pada Jumat (28/6). Namun pembacaan putusan itu bisa dilakukan lebih cepat dari jadwal semula.

Jubir MK Fajar Laksono mengatakan putusan sengketa Pilpres bisa dibacakan lebih cepat jika semua sudah dianggap selesai dalam RPH sembilan hakim konstitusi yang sudah dilakukan sejak pagi ini pukul 09.00 WIB.

“Apakah putusannya bisa dipercepat? Mungkin saja kalau semua sudah dianggap selesai dan siap, bisa saja jadwal dimajukan sebelum tanggal 28 Juni 2019,” ujarnya.

Menurut Fajar tahapan agenda sidang terbuka sengketa Pilpres 2019 yang dilaksanakan selama sepekan sejak Jumat (14/6) telah menghasilkan sejumlah fakta persidangan dari pihak terlapor maupun pelapor.

Seluruh fakta persidangan berdasarkan hasil dengar pendapat maupun barang bukti yang terkumpul, kata Fajar, saat ini sedang dinilai dan dibahas dalam RPH untuk memperoleh pendapat dari sembilan hakim MK.

Agenda RPH perdana yang dimulai hari ini (Senin) diikuti oleh seluruh hakim berikut sejumlah pegawai yang telah disumpah di Gedung MK Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat.

“Agenda RPH ini dilakukan secara tertutup. Sejak pagi tadi, kegiatan rapat berjalan kondusif. Selain hakim, hanya sejumlah pegawai yang sudah diambil sumpahnya hadir dalam agenda itu,” katanya.

Fajar menambahkan jalannya sidang RPH membahas terkait seluruh dinamika fakta persidangan terbuka untuk proses pengambilan keputusan, termasuk pembuatan draft putusan yang akan diumumkan kepada publik.

Sesuai dengan ketentuan, MK tidak diperkenankan membacakan putusan terkait kesimpulan RPH tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada sejumlah pihak berperkara paling lambat tiga hari.

Pihak terkait yang dimaksud adalah tim hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno selaku pemohom, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI selaku pihak termohon, serta tim hukum Joko Widodo-KH Ma’ruf Amin selaku pihak terkait, dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI selaku pihak pemberi keterangan.

Pemberitahuan tersebut akan dimuat melalui website resmi MK untuk diketahui oleh publik terkait waktu pengumuman putusan sidang.

Jalannya sidang RPH pada hari ini, kata Fajar, belum diketahui kapan akan berakhir. Seluruhnya bergantung pada dinamika pembahasan atas berkas fakta persidangan oleh hakim.

KPU Siap Terima Apa pun

Sementara KPU menyatakan siap menerima apa pun putusan MK termasuk bila ada permohonan gugatan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno yang dikabulkan.

“Apabila ada dari petitum yang dikabulkan oleh Mahkamah, KPU akan melaksanakan sesuai dengan putusan dari mahkamah. Misalnya pemilu ulang atau Pemilu sebagian,” ujar komisioner KPU Viryan Aziz di kantor KPU, Jl Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Senin (24/6/2019).

Bila permohonan tim hukum Prabowo-Sandiaga ditolak, KPU tetap akan melanjutkan tahapan Pemilu. Tahapan tersebut yakni penetapan calon presiden dan wakil presiden terpilih.

“Dalam hal permohonan pemohon tidak diterima mahkamah, maka KPU akan lanjut dengan tahapan berikutnya penetapan -pasangan calon terpilih,” kata Viryan.

Selain itu, KPU juga sudah mempersiapkan tindak lanjut bila MK mengeluarkan putusan lebih cepat dari jadwal semula. KPU sambung Viryan diberikan waktu melaksanakan putusan 3 hari setelah putusan dibacakan MK.

“Termasuk kalau keputusannya dipercepat, terkait dengan waktu putusan dari mahkamah. Prinsipnya waktu yang disiapkan menurut Undang-undang itu 3 hari, paling lambat jadi paling lambat 3 hari setelah Mahkamah memutuskan KPU harus sudah menindaklanjutinya,” sambungnya. (mb/detik)

Loading...

Related posts