MK Tepis Dalil 02: Narasi dengan Bukti Tak Sinkron

Metrobatam, Jakarta – Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan tim hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno tidak mampu membuktikan adanya pelanggaran pemilu melalui penyertaan video sebagai bukti. Dalil-dalil itu pun dimentahkan MK.

Salah satu dalil pelanggaran yaitu tentang adanya oknum PPK bersama oknum keamanan berbaju Polri memasuki suatu ruangan berisi berkas. Tentang dalil itu, hakim konstitusi I Dewa Gede Palguna tim 02 tidak dapat membuktikan apa yang terjadi.

Read More

“Terhadap dalil pemohon yang sudah dijawab oleh termohon, menurut mahkamah, setelah mencermati dengan saksama, mahkamah tidak mendapatkan keyakinan sebab dalil a quo tidak didukung dengan fakta sebagaimana yang ada di dalam gambar tersebut,” kata Palguna dalam sidang sengketa Pilpres 2019 di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis (27/6/2019).

Selain itu tim 02 juga mengajukan video dengan narasi adanya orang tak dikenal membawa formulir C1 menggunakan mobil yang diduga melakukan pelanggaran. Lagi-lagi, video bernarasi pelanggaran itu tidak terbukti.

“Bahwa terkait dalil pemohon, Bawaslu menerangkan orang yang berada di mobil sebenarnya adalah ketua dan anggota panwaslu Kecamatan Duren Sawit yang membawa salinan formulir C1 milik Panwaslu Kecamatan Duren Sawit dan akan diserahkan ke Bawaslu Jakarta Timur,” ucap Palguna.

Palguna mengatakan Bawaslu membuktikan kesalahpahaman itu telah diselesaikan dengan tim kampanye 02. Atas hal itu, MK disebut Palguna, menyatakan permasalahan itu sudah selesai sehingga dalil yang dikemukakan tim 02 sudah mendapatkan penyelesaian.

Peristiwa lain yang diajukan tim 02 yaitu rekaman video dengan narasi Ketua KPPS mencoblos sejumlah kertas suara di bilik suara di salah satu TPS di Kabupaten Nias, Sumatera Utara. Palguna menyebut KPU tidak dapat memberikan tanggapan pada dalil itu karena tim 02 tidak menyebutkan detail peristiwanya.

Namun rupanya setelah dicek, MK disebut Palguna menemukan bila rekaman video itu bukanlah kejadian di Nias melainkan di Boyolali, Jawa Tengah. MK pun menyatakan tim 02 tidak cermat menyusun dalil dengan bukti yang dihadirkan.

“Bahwa menurut mahkamah setelah mencermati bukti video, ternyata alat bukti a quo bukanlah peristiwa pencoblosan yang dilakukan di Kabupaten Nias melainkan Boyolali, dengan demikian menurut termohon dalil pemohon tersebut tidak didukung bukti yang relevan dengan substansi yang didalilkan dan hal demikian disebabkan ketidakcermatan pemohon dalam menyinkronkan antara dalil a quo dengan bukti,” kata Palguna.

Kesaksian Rahmadsyah Tak Jelas

Dalam salah satu dalil gugatannya, tim Prabowo-Sandiaga Uno menyatakan aparat polisi dan intelijen secara nyata berpihak kepada Paslon 01, Jokowi-Ma’ruf Amin. Hakim MK menolak dalil ini karena hal tersebut tidak bisa dibuktikan selama persidangan berlangsung.

“Terhadap dalil aquo, mahkamah mempertimbangkan bahwa, setelah memeriksa bukti-bukti, mahkamah tidak menemukan bukti mengenai peristiwa ketidaknetralan aparatur negara,” demikian hakim Aswanto membacakan bagian dari berkas putusan sengketa Pilpres 2019 di Gedung MK, Kamis (27/6/2019).

Aswanto menjelaskan dasar mahkamah mengambil kesimpulan tersebut. Setelah memeriksa bukti yang diajukan oleh tim Prabowo mengenai pidato Jokowi di depan aparat, ternyata menurut mahkamah, isinya semata-mata merupakan imbauan normatif kepala negara.

“Hal itu adalah sesuatu yang wajar dilakukan presiden sebagai kepala negara maupun kepala pemerintahan. Tidak ada ajakan untuk memilih calon presiden tertentu,” kata Aswanto.

Kemudian mengenai bukti yang diajukan perihal postingan dari akun Twitter @opposite6890, yang menyebut mengenai Polri membentuk tim buzzer untuk mendukung 01, mahkamah menyatakan bukti tersebut tidak kuat.

“Karena seluruhnya berupa fotokopi berita online, tidak serta merta membuktikan bahwa peristiwa itu terjadi dan tanpa didukung bukti lain. Kalaupun memang benar itu terjadi, harus pula dibuktikan kaitannya dengan perolehan suara,” tutur Aswanto.

Kemudian mengenai dalil kedekatan Kepala BIN Budi Gunawan dengan Ketum PDIP Megawati, mahkamah menilai dalil tersebut perlu pembuktian lebih jauh. Hanya semata-mata mengaitkan kedekatan Budi Gunawan dengan Mega, tidak bisa masuk dalam pembuktian.

“Jika pun itu benar apakah itu BIN lantas diperalat oleh paslon 01? Jika itu dikaitkan dengan pengaruh dari peristiwa itu, jika memang benar apa pengaruhnya terhadap masing2 calon?” kata Aswanto.

Sedangkan untuk saksi Rahmadsyah yang diajukan Prabowo, mahkamah menyatakan kesaksiannya tidak jelas, dalam kaitannya untuk membuktikan dalil ketidaknetralan aparat.

“Saksi Rahmadsyah hanya menerangkan oknum polisi di Polres Batubara hanya sampaikan keberhasilan pemerintah saat ini. Yang secara implisit ditafisirkan sebagai dukungan terhadap paslon 01. Namun ketika ditanya majelis hakim mengenai siapa pemenang di lokasi tersbeut, disampaikan yang menang adalah paslon 02,” kata Rahmadsyah.

Rahmadsyah merupakan terdakwa kasus ujaran kebencian terkait Pilkada Batu Bara 2018. Selama jalannya persidangan, dia berstatus tahanan kota. Dia mangkir dari sidang pada 21 Mei 2019 dan 18 Juni 2019. Ulah Rahmadsyah itu dianggap menghambat jalannya sidang.

Di tengah ketidakhadirannya menjalani persidangan, Rahmadsyah pergi ke Jakarta untuk bersaksi di MK. Dia kabur dari statusnya sebagai tahanan kota. Usai menjadi saksi di MK, hakim pengadilan negeri Kisaran memerintahkan Rakhmad untuk ditahan. (mb/detik)

Loading...

Related posts