Panas! Anggap Hakim MK Arief Hidayat Tekan Saksi, BW Diancam Dikeluarkan

Metrobatam, Jakarta – Persidangan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2019 di MK sempat berjalan dengan panas. Hal itu terjadi setelah ketua tim hukum Prabowo-Sandiaga, Bambang Widjojanto menganggap hakim menekan saksi.

Peristiwa bermula saat saksi atas nama Idham dihadirkan di forum persidangan. Hakim MK Arief Hidayat melakukan pemeriksaan awal dengan menanyakan apakah Idham memiliki posisi tertentu dalam tim paslon pada Pemilu 2019.

Read More

“Pada waktu Pilpres kemarin itu, ada dalam posisi apa, tergabung dalam apa,” tanya Arief.

“Saya di kampung pak,” jawab Idham.

“Jadi nanti yang akan disampaikan mengenai hal di kampung,” tanya Arief lagi.

“Mengenai DPT pak, saya mendapatkan DPT dari kantor Gerindra di Jakarta,” jawab Idham.

“Jadi Anda ini sebagai apa,” Arief kembali bertanya.

“Sebagai orang yang diminta untuk menjelaskan persoalan DPT di sidang ini..,” kata Idham.

BW kemudian masuk. Dia memberikan penjelasan mengenai orang kampung bisa memiliki akses terhadap dunia luas. Dari sini kemudian suasana memanas.

“Majelis, saya di kampung tapi saya bisa mengakses dunia melalui kampung,” kata BW.

“Bapak sudah men-judgement, seolah-olah orang kampung itu hanya mengetahui apa yang di kampung pak,” sambungnya.

“Nggak begitu Pak Bambang,” jawab Arief.

Arief kemudian meminta BW untuk menghentikan pernyataan. Menurut Arief, saat ini merupakan momen tanya jawab antara majelis hakim langsung dengan saksi.

“Pak Bambang setop, kalau tidak saya akan minta Anda keluar. Saya hanya bertanya terhadap saudara saksi,” kata Arief.

“Saya akan menolak. Menurut saya saksi saya ditekan oleh bapak,” kata BW.

Sesaat kemudian, pemeriksaan kembali dilakukan. Arief melanjutkan tanya jawab dengan Idham. Sedangkan BW duduk menyimak dari posisinya di kursi tim hukum Prabowo-Sandi.

Hakim MK Minta Bukti Fisik 17,5 Juta DPT

Sementara anggota hakim konstitusi Enny Nurbaningsih meminta tim hukum pasangan capres nomor urut 02 Prabowo-Sandiaga menyerahkan bukti fisik dari 17,5 juta data Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang disebut tak wajar oleh saksi dalam sidang sengketa hasil pilpres di Mahkamah Konstitusi, Rabu (19/6). Sebab, hakim tak menemukan bukti fisik data tersebut.

“Ini bukti P155 tentang 17,5 juta suara tolong hadirkan untuk dikonfrontir dengan bukti KPU, karena saya cari bukti P155 itu enggak ada,” ujar Enny.

Saksi yang dihadirkan tim Prabowo, Agus Muhammad Maksum sebelumnya mengungkap ada 17,5 juta DPT tak wajar berkode khusus selama Pilpres 2019. Relawan IT BPN ini menyebut data tersebut berasal dari data yang tak sesuai akibat kesamaan tanggal lahir pemilih.

“Ini kan sudah diverifikasi makanya muncul di mahkamah. Tapi saya cari enggak ada itu bukti P155. Ini penting sekali NIK yang tak sesuai dengan NKK yang tak sesuai itu,” katanya.

Enny pun mengingatkan bahwa tim Prabowo diberi kesempatan untuk melengkapi bukti itu hingga pukul 12.00 WIB. Namun karena tenggat ini terpotong waktu istirahat, maka pengecekan bukti itu akan dilakukan usai waktu istirahat pukul 14.00 WIB.

“Sekarang kan kesempatan kroscek. Kalau memang ada silakan, nama bukti itu tapi fisiknya enggak ada. Kalau mau menghadirkan fisiknya kesempatan ini,” ucapnya.

Menanggapi permintaan hakim tersebut, anggota tim hukum Prabowo meminta agar diberi waktu. Sebab, pada waktu yang bersamaan tim hukum masih melakukan verifikasi bukti-bukti yang akan diserahkan ke MK.

“Mohon diberi waktu karena dokumennya masih diverifikasi,” katanya.

MK sebelumnya menyatakan belum bisa mengesahkan sejumlah alat bukti yang diajukan tim Prabowo lantaran belum diverifikasi. MK pun memberikan waktu hingga pukul 12.00 WIB siang ini untuk melengkapi proses verifikasi tersebut. (mb/cnn indonesia)

Loading...

Related posts