Pemerintah Bakal Rapat Pemulangan WNI Simpatisan ISIS

Metrobatam, Jakarta – Pemerintah akan menggelar rapat terlebih dahulu sebelum memulangkan Warga Negara Indonesia (WNI) simpatisan Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) yang menetap di Suriah. Sampai saat ini pemerintah belum merumuskan soal rencana para WNI tersebut.

“Harus dirapatkan pasti dari berbagai sisi. Dari sisi Kemenkopolhukam dari sisi ketenagakerjaan, dari sisi Kementerian Sosial dan seterusnya. Belum dirumuskan,” kata Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (24/6).

Read More

Moeldoko mengatakan rencana pemulangan WNI yang menjadi simpatisan ISIS tak bisa dilakukan parsial. Menurut dia, seluruh kementerian terkait, termasuk Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) harus duduk bersama.

Mantan Panglima TNI itu menyebut harus ada pendampingan dan pemantauan kepada WNI yang menjadi simpatisan ISIS. Ia mengatakan pemulangan WNI tersebut bukan sekadar memindahkan barang, tetapi permasalahan yang harus dipecahkan bersama. “Jadi bukan memindahkan barang ini, memindahkan persoalan, gitu,” tutur dia.

Sebelumnya, Direktur Pencegahan BNPT Brigjen Hamli mengatakan pihaknya siap membantu pemulangan WNI yang menjadi simpatisan ISIS. BNPT, kata Hamli, akan berkoordinasi dengan Kementerian Agama dan Kementerian Sosial.

Hamli menambahkan pihaknya juga akan berkoordinasi dengan pihak akademisi karena ada hal yang harus dibenahi terkait psikologis maupun ideologi.

Hamli memprediksi para simpatisan ISIS yang kembali ke masyarakat bakal mengalami marginalisasi. BNPT pun bekerja sama dengan pihak berwajib di tempat domisili simpatisan ISIS berasal.

Hamli berharap para simpatisan ISIS dapat mandiri dan bertahan di kehidupan selanjutnya. “Nanti ketika pulang harus kami lakukan upaya agar mereka bisa mandiri,” ujarnya.

Hamli belum mengetahui persis berapa WNI simpatisan ISIS yang akan dipulangkan oleh Kementerian Luar Negeri. Pihaknya masih berkoordinasi dengan Kemenlu dan otoritas negara terkait.

Bagi WNI simpatisan ISIS yang sudah pulang ke Indonesia, kata Hamli, BNPT sudah melakukan program deradikalisasi seperti memberikan paham kebangsaan, agama, serta kemandirian agar mereka bisa bertahan hidup.

Melalui program deradikalisasi ini, mereka akan dikumpulkan menjadi satu terlebih dahulu kemudian tahap selanjutnya akan dipilah-pilah sesuai dengan hasil identifikasi sejauh mana mereka terpapar radikalisme.

Kemudian, BNPT akan melakukan edukasi, rehabilitasi dan selanjutnya dikembalikan ke tempat domisili masing-masing, berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah.

“Itu tahun kemarin sudah kita lakukan. Pemerintah daerah menyambut baik atas koordinasi dan sinergitas itu. Mereka akhirnya membantu. Jadi kita tidak bekerja sendiri,” tutur Hamli.

Pada 2017, Indonesia telah memulangkan 17 WNI yang pernah bergabung dengan ISIS di Suriah. Mereka saat ini dilaporkan masih berada dalam pengawasan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dan otoritas keamanan lainnya. (mb/cnn indonesia)

Loading...

Related posts