Petinggi Gerindra Tolak Rekonsiliasi Prabowo dan Jokowi

Metrobatam, Jakarta – Anggota Dewan Pembina Gerindra Maher Algadri menolak upaya rekonsiliasi antara calon presiden-wakil presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dengan calon presiden-wakil presiden nomor urut 01 Joko Widodo-Ma’ruf Amin usai putusan Mahkamah Konstitusi yang menolak permohonan kubu 02.

Menurut Maher, Prabowo Subianto tidak perlu membawa partainya berkoalisi dengan pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin 2019-2024 mendatang. Kata Maher, Gerindra dan Prabowo lebih baik menjadi bagian pihak yang kalah dan tidak meloncat ke kubu pemenang.

Read More

“Kalau saya bilang jangan, proses demokrasi itu adalah pemilihan. Jadi yang kalah biar tetap kalah, yang menang, menang,” kata Maher di rumah Prabowo, Jalan Kertanegara, Kamis malam (27/6).

Mahkamah Konstitusi (MK) menolak seluruh permohonan sengketa Pilpres 2019 yang diajukan Prabowo-Sandi. Dengan demikian, paslon Jokowi-Ma’ruf bakal ditetapkan sebagai pemenang Pilpres 2019 oleh KPU.

Maher menjelaskan bahwa demokrasi membutuhkan oposisi. Harus ada pihak yang mengawasi serta mengkritik bilamana ada kekeliruan penyelenggaraan pemerintah.

“Biar yang kalah di luar menjadi oposisi, kalau enggak bukan demokrasi. Masa semua pada kongkow-kongkow. Jangan, yang sehat dong,” kata Maher.

Kata Maher, Prabowo mampu menjadi oposisi yang kuat. Dia merujuk dari total suara yang diperoleh Prabowo-Sandi di Pilpres 2019, yakni sekitar 45 persen. Menurutnya, dengan jumlah pemilih yang begitu besar, Prabowo dan Gerindra dapat menjadi oposisi yang serius.

“Besar sekali, makanya, ini kan bukan masalah Prabowo atau apa, ini masalah 45 persen itu 70 juta lebih. Harus dihargai,” kata Maher “Demokrasi harus selalu ada check and balance, jadi yang kuasa dikontrol oleh oposisi.”

Maher mengakui bahwa di internal Gerindra ada pihak yang berharap menjadi bagian dari pemerintahan Jokowi-Maruf. Meski begitu, ada pula yang menolak.

Maher seolah enggan larut dalam pro dan kontra tersebut. Menurutnya, itu adalah hal yang biasa dalam organisasi.

Maher juga membantah Gerindra sudah mendapat tawaran secara resmi untuk menjadi bagian dari koalisi pemerintahan selanjutnya. Dia pun menampik Gerindra atau Prabowo meminta posisi atau jabatan tertentu.

Perihal agenda pertemuan Prabowo dan Jokowi yang masih abu-abu, Maher tidak mau menanggapi serius. Dia menegaskan bahwa Prabowo dan Jokowi berkawan Baik satu sama lain. Karenanya, pertemuan antara keduanya bukan perkara sulit.

“Enggak ada problem dua duanya, sering ketemu kok. Jadi kalau you bicara ketemu, enggak ada masalah,” ucap Maher.

KPU Minta Prabowo-Jokowi Hadir

Sementara KPU meminta Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno hadir pada saat penetapan capres terpilih pemilu 2019. Nantinya kedua paslon diharap dapat melakukan konferensi pers secara bersamaan.

“Saya penginnya mereka (Jokowi dan Prabowo) bisa konferensi pers bareng,” ujar Ketua KPU Arief Budiman di kantor KPU, Jl Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Jumat (28/6/2019).

Arief mengatakan, nantinya penetapan akan dilakukan di lantai dua gedung KPU. Setelah penetapan, KPU akan memberikan kesempatan untuk masing-masing pasangan berpidato.

“Nanti di atas kita kasih speech, formal speech-nya di atas. Nanti konferensi persnya kami persilakan di lantai bawah,” kata Arief.

Sedangkan konferensi pers, nantinya akan dilakukan di tenda lantai 1 yang telah disiapkan KPU. Pada kesempatan inilah, Arief menyebut pihaknya berharap kedua paslon dapat berbicara bersama-sama.

“Kalau di atas kan nanti kami kasih kesempatan satu-satu formal speech ya, speech sendiri. Nanti di bawah biar bareng-barengnya, gitu,” kata Arief.

Diketahui, penetapan calon presiden dan wakil presiden terpilih nantinya akan dilakukan pada hari Minggu 30 Juni 2019. Penetapan ini akan dilakukan di Kantor KPU, pada pukul 15.30 WIB. (mb/cnn indonesia/detik)

Loading...

Related posts