Mendagri: Partai Pengusung Harus Usulkan Wagub DKI ke Anies

Metrobatam, Jakarta – Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menilai kosongnya posisi wakil gubernur DKI Jakarta hingga kini bukan kesalahan Gubernur Anies Baswedan. Dia berharap partai pengusung yaitu Gerindra dan PKS mempercepat pembahasan wagub DKI di DPRD.

“Ini bukan salah Pak Anies. Ini kewenangan penuh partai pengusung dan DPRD. Partai pengusung harus mengusulkan satu nama atau lebih kepada gubernur,” ujar Tjahjo di PTIK, Jakarta Selatan, Kamis (18/7).

Tjahjo mengatakan pengisian wagub DKI menunggu pihak DPRD untuk memutuskan satu nama yang dipilih. Tjahjo mengatakan Anies telah menyerahkan nama yang diajukan partai pengusung.

“Gubernur infonya sudah menyerahkan kepada DPRD. Berarti DPRD sesuai dengan mekanisme dan tata tertib pemilihannya diserahkan ke DPRD untuk memutuskan salah satu nama yang dimunculkan oleh partai pengusung,” ujarnya.

Bacaan Lainnya

Kursi wagub DKI Jakarta kosong sejak Sandiaga Uno mundur pada 27 Agustus 2018. Sandi memutuskan untuk maju sebagai cawapres bersama Prabowo Subianto di Pilpres 2019.

Usai polemik berkepanjangan, dua nama cawagub dari PKS telah diajukan, yakni Agung Yulianto dan Ahmad Syaikhu. DPRD DKI Jakarta baru akan rapat paripurna terkait wagub pada 22 Juli.

Sebelum menggelar rapat paripurna pemilihan wagub DKI Jakarta, DPRD perlu mengadakan rapat pimpinan gabungan (rapimgab) untuk membahas persetujuan tata tertib paripurna. Rapat hanya sebagai bentuk prosedur untuk mencapai paripurna.

Namun rapimgab tak kunjung dilaksanakan hingga kini. Sejauh ini sudah tiga kali rapat tersebut diundur karena kekurangan administratif di Sekretaris Dewan (Sekwan).

Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) pemilihan wakil gubernur DKI Jakarta Bestari Barus menyatakan pelaksanaan rapat pimpinan gabungan masih bergantung jadwal yang ditentukan Sekwan.

Dalam hal ini, Pansus hanya akan mengikuti jadwal rapat bersama pimpinan yang ditentukan oleh Sekwan.

“Pansus sudah selesai mengerjakan tugas hanya tinggal terpulang kepada pimpinan DPRD untuk Rapimgab,” kata Bestari, Rabu (17/7). (mb/cnn indonesia)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *