Gerindra Fifty-fifty Gabung Pemerintahan Jokowi

Metrobatam, Jakarta – Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Ferry Juliantono menyebut ada kemungkinan pihaknya bergabung dalam koalisi pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin. Di sisi yang lain, masih ada kans pula untuk menjadi oposisi.

“Saat ini masih 50:50. Belum diputuskan,” tutur Ferry saat dihubungi CNNIndonesia.com, Rabu (17/7).

Read More

Ferry mengatakan Gerindra bakal menghelat rapat Dewan Pembina pada Jumat mendatang (19/7). Rapat bakal dilaksanakan di kediaman Ketua Umum Prabowo Subianto di Hambalang, Bogor.

Rapat tersebut, lanjutnya, membahas perkembangan politik terkini. Misalnya, membicarakan hasil pertemuan antara Prabowo dengan Jokowi pada Sabtu lalu (13/7).

Setelah itu, Gerindra bakal menggelar Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) pada Agustus mendatang. Pada rapat itu akan diputuskan di mana posisi Gerindra selanjutnya.

“Apakah bersama koalisi pemerintah atau oposisi,” tutur Ferry.

Ferry tidak mau membeberkan hal-hal yang membuat Gerindra belum yakin menjadi oposisi. Dia juga enggan menjelaskan apa saja hasil pertemuan Jokowi dan Prabowo pada Sabtu lalu (13/7) yang akan dibahas dalam Rapat Dewan Pembina Jumat mendatang (19/7).

“Masa kita minta (posisi). Kalau ditawarkan mungkin iya,” tutur Fery.

Ferry mengatakan bahwa demokrasi membutuhkan checks and balances. Karenanya, oposisi diperlukan untuk mengawasi kinerja pemerintahan.

Namun, menurut Ferry, oposisi tidak hanya berada di parlemen. Tugas mengawasi bukan hanya tugas partai politik, tetapi juga oleh masyarakat secara umum.

Ferry menjelaskan bahwa pengawasan yang dilakukan di parlemen tergolong level elit. Itu pun bisa saja ada kongkalikong antara pemerintah dengan parlemen meski ada parpol yang memutuskan menjadi oposisi.

“Oposisi dan pengawasan itu juga bisa dilakukan di jalanan, karena rakyat punya hak untuk bersuara, demonstrasi,” tutur Ferry.

Ferry bicara demikian, bukan berarti Gerindra tidak ingin menjadi oposisi dan mendambakan masyarakat lebih aktif melakukan pengawasan. Dia menegaskan bahwa partainya masih belum memutuskan sikap.

“Enggak begitu juga. Tetapi pada intinya, pengawasan bisa di parlemen dan di jalanan oleh masyarakat,” kata Ferry.

Jangan Asumsinya Kurangi Jatah Menteri

Sementara Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menegaskan siap bekerja sama dengan siapapun termasuk parpol yang sebelumnya tergabung dalam koalisi pro-Prabowo Subianto. PPP mengatakan bangsa Indonesia harus dibangun semua elemen tanpa adanya sekat-sekat.

“Bagi kita PPP kita siap dengan siapapun. Kita ingin membangun bangsa ini bersama. Ingin membangun tanpa ada sekat-sekat lain,” ujar Ketua DPP PPP, Rusly Effendi kepada wartawan di Kantor DPP PPP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (17/7/2019).

Rusly menyerahkan sepenuhnya persoalan parpol pro-Prabowo gabung ke koalisi kepada Jokowi. Dia menyakini Jokowi bijak menangani hal ini.

“Oleh karena itu biarlah Pak Jokowi memberikan pertimbangan, PPP prinsipnya tidak masalah kita untuk bersama-sama dengan siapa pun. Tapi kita yakin Pak Jokowi bijak dengan hal hal itu,” katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Wasekjen PPP Achmad Baidowi mengatakan jika bergabungnya parpol pro-Prabowo ke dalam koalisi jangan diasumsikan mengurangi jatah menteri. Dia mengatakan pendekatannya tidak melulu mengurangi kursi koalisi.

“Pendekatannya tidak melulu mengurangi kursi koalisi. Jangan pertanyaannya dibalik. Ada partai oposisi yang bergabung, ternyata alokasi kursinya nambah di luar koalisi, kenapa tidak? Jadi pertanyaannya jangan melulu mengurangi jatah,” ujar Badowi.

Sebelumnya, Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais berharap parpol yang mendukung Prabowo Subianto di Pilpres 2019 mengambil sikap oposisi di parlemen. Menurutnya, rekonsiliasi tidak harus berarti bagi-bagi kursi menteri.

“Jadi saya kira, kita ini keluarga besar mengapa nggak duduk bersama. Jadi kalau memang betul-betul merekonsiliasi itu tidak seperti ini. Kalau saya lihat, please, sebaiknya ada oposisi di Parlemen, yaitu partai-partai yang selama ini mendukung Pak Prabowo,” kata Amien Rais di kediamannya, Kompleks Taman Gandaria Blok C Nomor 1, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Selasa (16/7). (mb/cnn indonesia)

Loading...

Related posts