Hak Jawab PT Ellang Semestha Indonesia Atas Pemberitaan Dugaan Penimbunan Mangrove

Metrobatam.com, Tanjungpinang – PT Ellang Semestha Indonesia membantah telah melakukan penimbunan hutan Mangrove dalam melakukan pembangunan Kompleks Elang Residen di Jalan Hang Kasturi, Batu IX. Hal tersebut dibuktikannya melalui Hak Jawab dan koreksi yang dikirimkan oleh kuasa hukum PT  Ellang Semestha Indonesia yaitu Tomi Mardiansyah, SH.

Dalam pemaparannya, Tomi menjelaskan bahwa dalam melakukan pembangunan Kompleks Perumahan masyarakat kliennya telah mendapatkan perizininan dari Dinas terkait.

Read More

“Dinas terkait pula telah melakukan penelitian di lapangan dan kajian – kajian untuk menerbitkan izin pembangunan kompleks,” sebutnya.

Menurut Tomi, kliennya dalam melakukan penimbunan tersebut telah melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan peraturan perundangan – undangan yang berlaku yaitu dibuktikan dengan keputusan Walikota Tanjungpinang Nomor 250 tahun 2018 tanggal 30 Juli 2018 tentang pemberian Pajak Mineral Bukan Logam dan Bantuan Perseroan Terbatas Ellang Semestha Indonesia dalam rangka pembangunan perumahan subsidi sebanyak 150 unit.

“Oleh karena itu, Penimbunan di lokalisasi perumahan yang dilakukan oleh klien kami telah memenuhi persyaratan yang diamanatkan oleh peraturan yang berlaku,” bebernya.

Bahkan Ia membantah bahwa kliennya telah melakukan penimbunan Kawasan Hutan Mangrove. Karena lokasi tersebut bukan merupakan kawasan Hutan Mangrove. Hal tersebut dibuktikan melalui surat yang telah tentang rencana Kota dengan nomor Register 135/5.15.04.2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Daerah Kota Tanjungpinang.

“Yang mana didalam surat tersebut menjelaskan bahwa peruntukan lokasi tersebut merupakan kawasan perumahan kepadatan sedang. Oleh karena itu, pemberitaan tentang klien kami menimbun hutan mangrove tidak benar dan keliru/tidak benar,” ucapnya.

Selain itu, kata Tomi kliennya juga telah memiliki izin dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Tanjungpinang nomor 39 tahun 2018 tentang izin Lingkungan dan rencana usaha dan Pembangunan kegiatan Kompleks Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah.

Berdasarkan hal tersebut, selaku kuasa hukum PT  Ellang Semestha Indonesia yaitu Tomi Mardiansyah, SH. Meminta agar pemberitaan itu dikoreksi melalui hak jawab ini. Bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas, kami mohon agar hak jawab ini dimuat dalam media Metrobatam.com.

Pemberitaan ini ditujukan sebagai hak jawab PT  Ellang Semestha Indonesia terkait berita berjudul ” Diduga PT Elang Indonesia Timbun Hutan Mangrove untuk Bangun Perumahan“, di media online Metrobatam.com pada 30 Juni 2019.

Sebelumnya, aktivitas penimbunan yang dilakukan PT. Elang Indonesia Group, untuk lokasi pembangunan Perumahan Subsidi Elang Indonesia Regency di wilayah Batu 13, Kelurahan Batu 9, Kecamatan Tanjungpinang Timur. Diduga telah mengancam ekosistem Hutan Bakau (Mangrove).

Bahkan di lapangan, awak media melihat penimbunan itu masih berjalan lancar, hingga melebar ke tepi sungai yang ada habitat Buaya di Lokasi tersebut.

Sementara itu, berdasarkan informasi yang dihimpun oleh Media ini Dinas terkait dan aparat berwenang terkesan tutup mata.

Padahal dalam Undang Undang RI Nomor 27 Tahun 2007 pada bagian keenam Larangan dalam Pasal 35 huruf (f) dan (g) yang menjelaskan.

Dalam pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil, setiap orang secara langsung ataupun tidak langsung dilarang melakukan konversi Ekosistem mangrove di Kawasan atau Zona budidaya yang tidak memperhitungkan keberlanjutan fungsi ekologis Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, menebang mangrove di kawasan konservasi untuk kegiatan industri, pemukiman, dan atau kegiatan lain.

Siapapun yang melanggar pasal pasal 35 huruf (f) dan (g) itu, maka ketentuan pidananya tertuang dalam Pasal 73 (1) huruf (b) yang menjelaskan.

Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan cara dan metode yang merusak ekosistem mangrove, melakukan konversi ekosistem mangrove, menebang mangrove untuk kegiatan industri dan permukiman, dan atau kegiatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf e, huruf f, dan huruf g, Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun pidana dan denda paling sedikit Rp 2 Miliar dan paling banyak Rp10 Miliar.

Hingga Minggu (30/6/9), awak media ini masih melakukan penelusuran data kepada Dinas berwenang terkait titik kordinat dan izin timbun yang diberikan dan dimiliki oleh PT Elang Indonesia Group, untuk menimbun lokasi tersebut.

Sementara itu, pengurus PT Elang Indonesia Grub Tanjungpinang, Supri saat dikonfirmasi melalui media WhatsApp mengatakan bahwa mereka sudah memiliki izin sebelum melakukan penimbunan.

Tetapi saat awak media ini meminta Supri untuk menunjukkan izin tersebut ia malah mengarahkan ke Kuasa Hukum PT Elang Indonesia.

“Silahkan aja kalo mau permasalahkan, kita jg punya kuasa hukum, sebelum mulai aktivitas proyekpun kita jg sdh persiapkan semuanya termasuk dengan perizinan,” tegasnya.

 

(Budi Mb)

Loading...

Related posts