Koalisi Plus-plus, Gerindra Nilai Pernyataan Moeldoko Negatif

Metrobatam, Jakarta – Politikus Partai Gerindra, Miftah Nur Sabri menilai negatif pernyataan Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf, Moeldoko, yang menyebut Partai Koalisi pengusung Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf Amin bisa menjadi koalisi plus-plus.

Menurut Miftah, frasa ‘plus-plus’ yang diistilahkan Moeldoko terasa kurang elok ketika digunakan untuk menyamakan koalisi dalam sebuah pemerintahan. Ia mengatakan frasa ‘plus-plus’ itu bernada menghina karena mirip dengan frasa ‘hotel plus-plus’ yang bermakna peyoratif.

Read More

“Kalau maksudnya TKN plus, masih bisa diterima nalar. Tapi jika menyamakan hotel plus-plus dan koalisi plus-plus itu kan berarti agak insulting dari makna koalisi itu sendiri, di mana kita tahu semua hotel plus-plus itu kan maknanya negatif,” kata Miftah kepada CNNIndonesia.com lewat pesan singkat, Jumat (26/7).

Oleh karena itu, Miftah menilai pendapat Moeldoko soal Koalisi plus-plus sebagai sebuah pernyataan yang tidak perlu disampaikan. Apalagi, pernyataan itu bukan hanya keluar dari Moeldoko yang dalam posisi Wakil Ketua Kampanye, tetapi juga mengemban jabatan sebagai Kepala Staf Kepresidenan.

“Saya pikir itu statement yang tidak perlu dari seorang Kepala Staf Kepresidenan,” ujar pria yang menjadi juru kampanye Prabowo Subianto-Sandiaga Uno saat Pilpres 2019.

Menurut Miftah, jika TKN hendak dibubarkan semua pihak tentu bisa memahami hal tersebut. Lagi pula terbentuknya sebuah koalisi sejak awal adalah untuk mendukung pencalonan presiden.

Atas dasar itu, ia menilai lumrah ketika proses pilpres selesai, bukan hanya tim kemenangan saja termasuk pula koalisi pendukung dibubarkan. Apalagi sistem pemerintahan Indonesia sendiri menurut Miftah berbasis pada sistem presidensial, bukan sistem parlementer.

“Kalau TKN mau dibubarkan, kita bisa memahami, karena itu koalisi pilpres. Koalisi mengusung presiden, jika sudah terpilih maka sudah tercapailah tujuan koalisi tersebut. Kita bukan sistem parlementer yang memerlukan koalisi ‘formating the goverment’, menyusun pemerintahan,” kata Miftah.

Dalam kesempatan itu, Miftah juga menyinggung soal peran Presiden ketika sudah terpilih untuk menyusun pemerintahan termasuk pembantu-pembantunya bisa dengan siapa saja. Tak terkecuali orang-orang di luar lingkaran koalisi yang dulu mendukungnya saat pencapresan.

“Presiden bebas menyusun pemerintahan dengan siapa saja yang ia inginkan. Jadi jika mau membubarkan TKN, Mas Moeldoko bubarin saja baik-baik. Farewell, salam salaman. Selesai,” kata dia.

Sebelumnya, Moeldoko menyebut koalisi pendukung Jokowi-Ma’ruf Amin saat ini masih solid. Namun, Moeldoko tak mau menutup kemungkinan koalisi bertambah dengan bergabungnya partai politik lainnya. Jika ada parpol baru uang bergabung, Moeldoko mengistilahkan koalisi plus-plus.

“Kami masih meyakini penuh bahwa koalisi yang terbangun cukup baik, bahkan koalisi itu bisa plus-plus kan begitu. Jadi bukan hanya hotel aja yang plus-plus, koalisi plus-plus bisa kan,” kata Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (25/7).

Koalisi Jokowi Tak Bubar

Sementara Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma’ruf Amin menegaskan koalisi tetap ada, meski TKN dibubarkan. Wakil Direktur Saksi TKN Jokowi-Ma’ruf, Achmad Baidowi mengatakan mereka akan membentuk wadah baru.

“Pembubaran TKN bukan pembubaran koalisi, karena wadah koalisi akan tetap ada seperti apa bentuknya itu nanti disiapkan,” kata Baidowi atau Awiek kepada wartawan, Jumat (26/7/2019).

Soal wadah baru tersebut, Awiek kemudian menyinggung sekretariat gabungan (Setgab) ala Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)-Boediono saat berpasangan sebagai presiden-wapres pada 2009. Kala itu, SBY menginstitusionalkan partai-partai pendukungnya lewat Setgab. Apakah TKN akan meniru Setgab SBY?

“Kalau zaman SBY-Boediono ada Setgab, nggak tahu kalau yang sekarang. Karena kalau struktur TKN tidak dibubarkan mau ngapain lagi dengan ratusan orang di dalamnya,” ujar Awiek.

Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma’ruf Amin dibubarkan hari ini. Sebelumnya, Wakil Sekretaris TKN Jokowi-Ma’ruf, Verry Surya Hendrawan menegaskan pembubaran TKN bukan berarti pembubaran koalisi.

“KIK akan terus ada, hadir, solid dan sepakat konsisten untuk aktif mengawal pemerintahan Pak Jokowi-Romo Kiai Ma’ruf Amin selama lima tahun mendatang,” kata Verry, Jumat (26/7). (mb/cnn indonesia/detik)

Loading...

Related posts