Kursi Ketua MPR, PDIP Minta Demokrat Aktif Sodorkan Nama

Metrobatam, Jakarta – Ketua DPP PDI Perjuangan Hendrawan Supratikno meminta Partai Demokrat tak perlu terlalu khawatir terkait jatah kursi ketua MPR yang sedang dibidiknya usai gelaran Pilpres 2019.

Hal itu ia sampaikan untuk merespons harapan Politisi DPP Partai Demokrat Cipta Panca Laksana agar PDI Perjuangan memberikan kursi ketua MPR kepada partainya sebagai balas jasa terhadap Demokrat di tahun 2009 lalu.

Read More

“Hasil lobi adalah hasil kerja bersama. Jadi Partai Demokrat tak perlu khawatir secara berlebihan,” kata Hendrawan kepada CNNIndonesia.com, Kamis (11/7).

Hendrawan mengatakan semua usulan terkait kandidat Ketua MPR pasti akan diakomodasi dan dibicarakan dalam forum komunikasi dan lobi-lobi antarparpol. Hal itu dilakukan tak terkecuali bagi kandidat yang berasal dari Partai Demokrat.

Hendrawan lalu berharap Demokrat agar aktif mengusulkan kandidat terbaiknya dalam paket pimpinan MPR yang sudah diatur dalam UU MD3. Hal itu bertujuan agar kandidat Demokrat itu dapat dipertimbangkan oleh seluruh fraksi parpol yang ada di DPR maupun anggota DPD.

“Diharap lebih rajin menampilkan sosok yang kompeten dan arif untuk dimasukkan dalam paket sebagaimana diatur dalam UU MD3,” kata dia.

Hendrawan sendiri enggan mengatakan bahwa permintaan Demokrat itu tak etis. Ia hanya mengatakan bahwa PDIP selalu mengedepankan kepentingan bangsa dalam garis perjuangannya selama ini

“PDIP adalah partai yang mengedepankan manajemen politik gotong royong. Kepentingan bangsa diutamakan,” kata dia.

Sebelumnya, politisi DPP Demokrat Cipta Panca Laksana menganggap partainya berhak mendapat kursi ketua MPR periode 2019-2024.

“Karena tahun 2009, Demokrat menyerahkan ketua MPR ke alm Taufik Kiemas. Sekarang saatnya PDIP membalas balik,” tutur Panca melalui akun Twitternya @panca66, Kamis (11/7).

Ketua Bidang Hukum dan Advokasi DPP Demokrat Ferdinand Hutahaean mengatakan wajar jika suatu partai mendambakan kursi ketua MPR. Namun, dia menekankan bahwa pernyataan Panca adalah usulan pribadi, bukan atas nama Demokrat.

Terpisah, Sekjen Partai NasDem Johnny G Plate mengatakan partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Kerja (KIK) akan berkomunikasi dengan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) periode 2019-2024 untuk menentukan formasi pimpinan MPR mendatang.

Menurutnya, partai politik dalam KIK akan menjaga soliditas untuk mengambil keputusan secara musyawarah mufakat dalam menentukan perwakilan di kursi pimpinan MPR mendatang.

“Tentu KIK akan bicara dengan pimpinan kelompok di DPD untuk secara konsensus membentuk paket calon pimpinan MPR,” kata Johnny kepada wartawan di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta pada Kamis (11/7).

Dia menerangkan bahwa pembicaraan dengan perwakilan dari DPD terkait formasi pimpinan MPR mendatang telah mulai dijajaki oleh KIK. Menurutnya, pembicaraan belum menghasilkan kesepakatan karena jumlah anggota DPD mencapai 136 orang sehingga membutuhkan waktu.

Johnny pun tak menutup kemungkinan pihaknya nanti menggandeng partai politik yang tergabung dalam Koalisi Adil Makmur (KA) terkait formasi pimpinan MPR mendatang.

Namun, ia menyarankan koalisi pendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno di Pilpres 2019 itu membentuk formasi sendiri dengan menggandeng perwakilan dari DPD.

“Demi pemilihan berlangung baik, KAM bentuk formasinya dengan kelompok DPD dan KIK bentuk formasinya dengan DPD, sehingga ada pemilihan, jangan semuanya bergabung,” ujar dia. (mb/cnn indonesia)

Loading...

Related posts