LSM Tuduh Seleksi Capim KPK Hanya Rekayasa, Yenti: Mana Buktinya?

Metrobatam, Jakarta – Sejumlah aktivis yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil menduga seleksi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (capim KPK) periode 2019-2023 yang tengah berlangsung saat ini hanya rekayasa pemerintah.

Anggota Koalisi Masyarakat Sipil, Feri Amsari, mengatakan dugaan itu bisa dilihat dari langkah Panitia Seleksi (Pansel) Capim KPK meloloskan sejumlah kandidat yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam undang-undang, seperti menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LKPN).

Read More

“Kalau boleh berkata sedikit keras ya, bahwa jangan-jangan memang pemerintah dan Pansel sudah mengatur sedemikian rupa sedari awal siapa ke depannya pimpinan KPK. Itu artinya proses seleksi ini adalah rekayasa semua,” kata Feri saat memberikan keterangan pers di Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Menteng, Jakarta Pusat pada Minggu (28/7).

Menurut Feri, pelaporan LHKPN secara berkala merupakan syarat seorang capim KPK sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK.

Pansel Capim KPK, kata dia, seharusnya lebih jeli dalam memperhatikan hal ini dengan melihat situs resmi KPK untuk mengetahui apakah seorang kandidat telah melaporkan LHKPN secara berkala atau tidak.

“Semestinya mereka mengetahui, ada beberapa calon yang tidak memenuhi syarat sebagai capim KPK. Salah satunya, ada yang tidak melaporkan LHKPN,” katanya.

Dugaan rekayasa itu, lanjutnya, menguat lantaran Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 54/P Tahun 2019 tentang pembentukan Pansel Capim KPK tidak bisa diakses hingga saat ini.

Feri menilai pemerintah sengaja tertutup soal keterpilihan Pansel Capim KPK. Ia pun mengingatkan kepada Jokowi untuk bertanggung jawab apabila terdapat kandidat yang bermasalah lolos dalam seleksi tersebut di masa mendatang.

“Kalau nanti ada figur-figur tertentu yang bermasalah lulus, kita akan katakan presiden terlibat secara sistematis membiarkan figur-figur bermasalah lulus sebagai pimpinan KPK, yang akhirnya membuat lembaga antirasuah ini tidak berjalan sebagaimana mestinya,” ucapnya.

Menanggapi, Ketua Pansel Capim KPK Yenti Ganarsih menegaskan tidak ada rekayasa dalam proses seleksi yang dilakukan pihaknya.

Ia meminta Koalisi Masyarakat Sipil memberikan bukti terkait tuduhan itu.

“Kalau menuduh pakai bukti, merekayasanya apa, pakai bukti saja. Menuduh pakai bukti, bagaimana pemerintah merekayasa, termasuk ke Pandel, cari saja buktinya,” kata Yenti kepada wartawan.

Yenti mengklaim seluruh proses ataupun tahapan seleksi kandidat selama dibuka dan disampaikan kepada medianya. Dengan demikian, katanya, tak ada yang ditutupi selama proses seleksi dilakukan.

Lebih lanjut, Yenti kembali menegaskan jika ada tuduhan yang dialamatkan kepada pansel, maka harus disertai dengan bukti-bukti yang kuat. “Gini aja kalau menuduh tuh pakai bukti, mana buktinya?,” ujar Yenti.

Yenti juga menyatakan, hasil psikotes terhadap para kandidat bakal diumumkan pada 5 Agustus 2019. Tes psikologi itu selesai digelar pada Minggu (28/7) di Gedung Pusdiklat Kemensetneg.

“Tanggal 5 (Agustus) kita umumkan di Setneg lagi, jamnya kita belum tahu, ini kita nilainya belum tahu tapi Insyaallah tanggal 5 di hari itu (diumumkan),” kata Ketua Pansel Capim KPK Yenti Ganarsih kepada wartawan, Minggu (28/7).

Yenti menuturkan setelah tes psikologi masih ada sejumlah tahapan lagi yang mesti dijalani oleh kandidat capim KPK. Yakni evaluasi diri (profile assessment), tes kesehatan, hingga wawancara.

Untuk profile assessment, kata Yenti, dijadwalkan bakal digelar pada 8 dan 9 Agustus. Sama seperti tes psikologi, pada tahap ini nanti pansel juga bakal menggandeng pihak lain.

“Profile assessment juga sama, kita pakai vendor ya, kita enggak bisa karena kan ada tenaga-tenaga ahli di bidang itu, itu juga penting,” tuturnya.

Sebanyak 104 peserta capim KPK mengikuti tes psikologi yang diselenggarakan oleh tim pansel sebagai bagian dari proses seleksi. Dalam tes psikologi ini antara lain mencakup tes kejiwaan dan tes kepribadian.

Yenti sebelumnya mengatakan pihaknya tak mematok target untuk jumlah peserta yang lolos dan tes psikologi kali ini. Namun, ia mengaku berharap setidaknya 50 peserta bisa lolos dalam tahap lanjutan ini.

“Saya berharap semoga bisa di atas 50 orang, jadi supaya nanti ada tahap selanjutnya kita masih memiliki peserta,” ujarnya.

Lebih lanjut, Yenti menargetkan pansel akan memberikan 10 nama Capim KPK kepada Jokowi pada 2 September 2019. (mb/cnn indonesia)

Loading...

Related posts