MA Tunggu Hasil Usut Dugaan Pelecehan yang Menimpa Baiq Nuri

Metrobatam, Jakarta – Mahkamah Agung (MA) menyatakan menunggu hasil penyelidikan kasus dugaan pelecehan seksual yang menimpa mantan tenaga honorer SMAN 7 Mataram, Baiq Nuril Maknun.

Baiq sebelumnya melaporkan mantan kepala sekolah SMAN 7 Mataram berinisial M atas dugaan pelecehan seksual seorang atasan kepada bawahannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 294 ayat 2 butir 1 KUHP.

Read More

Kepala Biro Hubungan Masyarakat MA Abdullah mengatakan perkara pelecehan seksual terhadap Baiq itu hingga kini belum dilimpahkan ke pengadilan.

“Substansinya, pelecehan seksual itu sendiri sudah dilaporkan ke Polda NTB dan sampai sekarang kita menunggu bagaimana hasil penyelidikan dan penyidikannya,” kata Abdullah di gedung MA, Jakarta Pusat, Senin (8/7).

Sedangkan perkara yang sudah dilimpahkan ke pengadilan, lanjut Abdullah, hanyalah perkara Muslim melaporkan Baiq dan ia sendiri telah dinyatakan bersalah melanggar UU ITE.

“Karena yang dilimpahkan sampai diputus hanya mendistribusikan, mentransmisikan informasi yang ada di HP saja,” jelas dia.

Kasus yang menimpa Baiq Nuril bermula ketika dia menerima telepon dari Kepsek M pada 2012. M dalam percakapannya dengan Baiq Nuril menceritakan hubungan badannya dengan seorang wanita yang juga dikenal Nuril. Karena merasa dilecehkan, Nuril merekam perbincangan tersebut.

Rekaman itu belakangan beredar di masyarakat Mataram dan membuat M geram. Dia lantas melaporkan Nuril ke polisi karena merekam dan menyebarkan rekaman tersebut.

Awalnya, Baiq Nuril divonis bebas oleh PN Mataram. Kemudian, dalam putusannya, MA menganulir putusan pengadilan tingkat pertama yang menyatakan Baiq Nuril bebas dari semua tuntutan dan tidak bersalah melanggar Pasal 27 ayat 1 juncto Pasal 45 ayat 1 UU ITE.

Baiq Nuril dinilai bersalah karena menyadap/merekam dan menyebar tanpa izin telepon atasannya. Karena itu, Baiq Nuril dihukum 6 bulan penjara dan denda Rp 500 juta.

Pada tingkat akhir pengadilan, Baiq mengajukan gugatan peninjauan kembali (PK) atas perkara yang dilaporkan Muslim. Namun MA menolak gugatan itu.

Putusan ini memperkuat vonis di tingkat kasasi yang menghukum Baiq Nuril enam bulan penjara dan denda Rp500 juta subsidair tiga bulan kurungan.

Dalam pertimbangannya, hakim menyatakan Baiq Nuril terbukti mentrasmisikan konten asusila seperti yang diatur dalam UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Putusan ini menuai banyak reaksi masyarakat. Tim kuasa hukum Baiq Nuril, Aziz Fauzi pun mengatakan saat ini pihaknya sedang menyusun surat permohonan amnesti atau pengampunan kepada Presiden Joko Widodo.

Tim Baiq Nuril pun telah mendatangi Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly untuk mengadukan nasib yang menimpanya. Yasonna merespons dengan segera membentuk tim berisi pakar hukum untuk mendiskusikan kasus yang menimpa Baiq Nuril.

Minta Jokowi Beri Amnesti

Sementara Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) meminta Presiden Joko Widodo untuk memberikan amnesti kepada terpidana kasus penyebaran konten bermuatan asusila Baiq Nuril.

Ditolaknya Peninjauan Kembali (PK) Baiq Nuril oleh Mahkamah Agung, menurut Komnas Perempuan, membuat hilangnya rasa aman bagi perempuan dan absennya negara dalam melindungi korban pelecehan seksual.

“Sebagaimana prinsip afirmasi yang dimungkinkan dalam Konstitusi dan prinsip due dilligence yang ada dalam Konvensi Penghapusan segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW), yang telah diratifikasi oleh Indonesia pada tahun 1984,” kata Wakil Pimpinan Komnas Perempuan, Budi Wahyuni, Jakarta (8/7).

Terkait Amnesti, ditolak atau diterimanya permohonan tersebut bakal bergantung dengan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Pihak DPR, kata Sub Komisi Reformasi Hukum dan Kebijakan Komnas Perempuan Sri Nurherwati, bakal mendukung permohonan Amnesti Baiq Nuril.

“Pemerintah harus melakukan sesuatu untuk mencegah preseden buruk menjauhkan perempuan dari keadilan,” kata Sri.

Selain itu, Komnas Perempuan meminta DPR dan pemerintah untuk segera membahas dan mengesahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual dengan memastikan sembilan jenis kekerasan seksual, termasuk pelecehan seksual dalam RUU tersebut.

Komnas Perempuan juga meminta Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) serta Dinas PPA setempat mengupayakan pemulihan dan pendampingan kepada Baiq dan anak-anaknya.

Sebelumnya, Sebelumnya Baiq mengajukan gugatan peninjauan kembali (PK) atas perkara yang dilaporkan Muslim. Namun MA menolak gugatan itu.

Putusan ini memperkuat vonis di tingkat kasasi yang menghukum Baiq Nuril enam bulan penjara dan denda Rp500 juta subsidair tiga bulan kurungan.

Dalam pertimbangannya, hakim menyatakan Baiq Nuril terbukti mentransmisikan konten asusila seperti yang diatur dalam UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Putusan ini menuai banyak reaksi masyarakat.

Tim kuasa hukum Baiq Nuril, Aziz Fauzi pun mengatakan saat ini pihaknya sedang menyusun surat permohonan amnesti atau pengampunan kepada Presiden Joko Widodo. (mb/cnn indonesia)

Loading...

Related posts