Ogah Pro-Jokowi, PAN Sulbar Malu Jika DPP Terkesan Minta-minta Kekuasaan

Metrobatam, Jakarta – DPW PAN Sulawesi Barat tak setuju jika mereka pada akhirnya mendukung pemerintahan presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi). Mereka akan malu kalau sampai DPP PAN memutuskan bergabung ke Jokowi.

“Kami mendukung PAN di luar kekuasaan. Memalukan jika ada kesan PAN meminta-minta masuk kabinet dan menjadi bagian dari kekuasaan,” kata Ketua DPW PAN Sulbar Muhammad Asri Anas dalam keterangannya kepada wartawan, Rabu (3/7/2019).

Read More

Menurut Anas, PAN harus berada di luar pemerintahan sebagai imbas sikap politik di Pilpres 2019. Dia meminta PAN menjadi partai yang menyeimbangkan pemerintah dari luar.

“Konsekuensi pilihan politik mendukung Prabowo-Sandi adalah di luar kekuasaan, menjadi penyeimbang yang bersifat proporsional di mana harus berani memberi masukan pada pemerintahan jika ada yang kurang tepat. Tetapi juga memberi dukungan jika ada hal yang baik dilakukan pemerintahan. PAN akan jauh lebih bisa mengevaluasi diri dalam rangka konsolidasi jika di luar kekuasaan,” kata Anas.

“Saya harap jangan DPP PAN mencoba bernegosiasi kursi. Kurang baik buat demokrasi,” imbuh dia.

Waketum PAN Viva Yoga Mauladi sebelumnya menyebut Ketum PAN Zulkifli Hasan dan sekitar 30 Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PAN bertemu di rumah dinas Ketua MPR Zulkifli di Kompleks Widya Chandra, Senayan, pada 27 Juni dan 30 Juni. Diskusi informal itu merupakan pertemuan sebelum Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PAN yang direncanakan diselenggarakan pada akhir Juli atau awal Agustus nanti.

Agenda diskusi di rumah dinas Ketua MPR itu adalah mengevaluasi Pemilu 2019 dan membahas soal sikap PAN setelah MK memutuskan menolak semua gugatan hasil Pilpres 2019 yang diajukan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, pasangan capres-cawapres yang telah didukung PAN dan menurut Viva, diskusi itu menghasilkan empat hal. Pertama, mayoritas sepakat PAN harus berbenah diri. Kedua, partai berlambang matahari ini perlu berkonsolidasi. Ketiga, mendampingi masyarakat. Keempat, bersama pemerintahan Jokowi.

“Sebagian besar menyatakan bahwa PAN perlu fokus memperbaiki internal, menyiapkan proses perkaderan, menata konsolidasi organisasi. Ketiga, membuat program-program kerakyatan yang bersifat advokasi,” kata Viva.

“Dan keempat, lebih baik bersama-sama dengan pemerintah membangun bangsa dan negara,” ucap Viva.

Pro-Jokowi atau Oposisi

Sementara DPW PAN Riau belum menentukan sikap soal isu reposisi koalisi seusai Pilpres 2019. PAN Riau akan terlebih dulu menggelar rapat pleno untuk menentukan sikap.

“DPW Riau belum menyatakan sikap karena kebetulan Ketua (DPW PAN Riau) Irwan Nasir berhalangan hadir pada pertemuan di rumah Ketua Umum. Karena kebetulan sedang ada kegiatan sebagai Bupati Kepulauan Meranti yang tidak bisa ditinggalkan,” kata Sekretaris DPW PAN Riau T Zulmizan F Assagaff kepada detikcom, Rabu (3/7/2019).

Zulmizan menjelaskan, sebelum mengikuti Rakernas PAN yang segera digelar, pihaknya akan terlebih dahulu menggelar rapat pleno. Rapat ini mengundang seluruh DPD kabupaten dan kota se-Riau.

“Ini guna menyerap aspirasi akar rumput, ke mana kehendak konstituen di Riau. Apakah cenderung dengan pemerintahan atau cenderung konsisten tegak sebagai oposisi penyeimbang kekuasaan negara? Rapat pleno diperluas itulah yang akan kami bawa ke forum Rakernas,” kata Zulmizan.

Zulmizan berharap keluarga besar PAN se-Indonesia, khususnya dalam hal ini DPP PAN, benar-benar cermat mempertimbangkan keputusan soal posisi partai. Dia meyakini penentuan posisi PAN saat ini akan menentukan masa depan partai.

“Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan, selain kepentingan partai, adalah filosofi awal pendirian PAN, platform, dan pertimbangan tokoh-tokoh seperti Amien Rais dan sebagainya,” kata Zulmizan.

“Dan setelah nanti menjadi keputusan Rakernas, DPW PAN Riau akan ikut sepenuhnya apa yang telah menjadi keputusan resmi,” tutup Zulmizan. (mb/detik)

Loading...

Related posts