Pendiri Demokrat Klaim Ribuan Kader Ingin SBY Mundur

Metrobatam, Jakarta – Anggota Forum Komunikasi Pendiri dan Deklarator Partai Demokrat, Sahat Saragih mengklaim desakan agar Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mundur dari posisi ketua umum tak cuma datang dari segelintir kader, tetapi ribuan. Dia mengatakan sudah berkomunikasi dengan DPD dan DPC Partai Demokrat seluruh Indonesia.

Sebelumnya, forum ini sudah meminta SBY turun dari kursi ketua umum karena dinilai gagal menjalankan tugas sebagai pucuk pimpinan.

Read More

“Boleh dikatakan puluhan ribu. Di seluruh Indonesia, kita sudah koordinasi dengan DPC, DPD,” tutur Sahat di Jalan T.B. Simatupang No. 9, Jakarta, Selasa (2/7).

Sahat mengatakan para deklarator serta kader pernah menyampaikan kepada ke SBY secara tertulis. Hal itu dilakukan sekitar dua tahun yang lalu, namun tidak digubris.

Sahat mengatakan SBY menganggap selalu ada kader baru yang membelanya. Dia menyayangkan itu karena seharusnya SBY mendengarkan para senior di Demokrat.

“Dalam pikiran SBY ada kader baru selalu bela tapi enggak tahu sejarah sehingga SBY terlena,” ucap Sahat.

Sahat mengaku sengaja membeberkan hal ini kepada pers agar publik mengetahui. Dia mengamini aspirasi bisa disampaikan melalui forum internal. Akan tetapi, seperti diucapkan Sahat sebelumnya, SBY mengabaikan apa yang disampaikan para senior dan deklarator.

“SBY dengan kroninya selalu anggap enteng, abaikan deklarator dan seniornya. Makanya kami sampaikan ke rakyat,” ucap Sahat.

Sahat tak takut dirinya dan deklarator Demokrat lainnya ditindak oleh DPP Demokrat akibat meminta SBY turun dari kursi ketua umum. Dia menegaskan diri sebagai pendiri partai. Menurutnya, aneh jika ada yang memberi sanksi kepada pendiri partai.

“Itu kurang waras. Masa pendiri disuruh keluar dari rumahnya? Mana mungkin bisa memecat,” kata Sahat.

Ketua Bidang Hukum dan Advokasi DPP Demokrat Ferdinand Hutahaean menyebut Sahat Saragih cs tidak patut mempermasalahkan kepemimpinan SBY sebagai ketua umum. Dia menegaskan para pendiri, meski senior sekali pun, tidak berhak melakukan evaluasi kinerja ketua umum.

“Yang punya hak suara melakukan evaluasi itu adalah DPD dan DPC. Forum Pendiri ini tidak ada dalam ADR/ART Partai,” kata Ferdinand melalui pesan singkat, Selasa (2/7).

Ferdinand menyebut gerombolan Sahat cs tak paham aturan. Dia menyebut forum partai akan menindak Sahat dkk.

“Istilahnya mereka ini hanya kelompok yang sedang caper saja. Tak perlu ditanggapi serius, nanti mekanisme partai akan berjalan untuk memproses mereka ini secara aturan,” ucap Ferdinand.

Kogasma Pimpinan AHY Ilegal

Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Forum Komunikasi Pendiri dan Deklarator Partai Demokrat, Subur Sembiring menyebut Komando Satuan Tugas Bersama (Kogasma) sebagai lembaga struktural ilegal di Partai Demokrat.

Kogasma yang saat ini dipimpin oleh putra sulung Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyebut Kogasma tak ada sama sekali dalam AD/ART kepengurusan Partai.

“Kogasma itu ilegal, tidak ada dalam AD/ART kepengurusan, saya kasih tahu itu, ini blak-blakan saya sampaikan,” kata Subur saat menggelar konferensi pers di Kawasan TB Simatupang, Jakarta Selatan, Selasa (2/7).

Dia juga membantah AHY telah bekerja keras sebagai komandan Kogasma dengan menaikkan jumlah pemilih dan pendukung partai. Sementara, kata Subur, struktur yang diketuai oleh AHY pun ilegal.

“Itu dibilang AHY kerja keras Kogasma, Kogasma itu ilegal,” katanya.

Pembentukan Kogasma, kata Subur, adalah satu dari sekian banyak pelanggaran AD/ART Partai Demokrat yang dilakukan SBY pada periode kedua sebagai ketua umum. Padahal menurutnya, Kogasma sama sekali tak bermanfaat dalam pemenangan pemilu.

“Membuat badan organisasi Kogasma untuk alat pemenangan pilpres dan pileg, ternyata gagal dan tidak bermanfaat seperti saksi-saksi pileg yang amburadul,” kata dia.

Tak hanya soal Kogasma, SBY juga dinilai telah memaksakan kehendaknya secara sepihak untuk memajukan AHY dalam Pilkada DKI Jakarta. Padahal menurut Subur, saat itu AHY belum menjadi kader Partai Demokrat.

“Mencalonkan AHY padahal belum (jadi) kader Demokrat,” kata dia.

Selain itu, Subur merasa perlu meluruskan sejarah Partai Demokrat, sebab saat ini banyak orang menyebut Demokrat sebagai partai SBY.

Dia menyebut informasi tersebut tidak benar sama sekali, lantaran Presiden keenam RI itu merupakan kader yang baru bergabung sekitar dua tahun setelah Demokrat resmi berdiri pada 2001. SBY pun dianggap bukan pendiri partai.

“Yang saya perlu informasikan sering kita dengar belakangan ini Partai Demokrat adalah partai SBY. Saya ingin menyampaikan hal itu tidak benar,” kata dia.

Dalam kesempatan itu, Forum Komunikasi Pendiri dan Deklarator Partai Demokrat juga mendesak SBY mundur dari jabatan ketua umum. SBY dinilai gagal memimpin Partai Demokrat selama periode kepemimpinannya dan membuat partai porak poranda. (mb/cnn indonesia)

Loading...

Related posts