PKB Ingin Tambah Kursi Menteri, PDIP: Koalisi Bukan Perhitungan Untung-Rugi

Metrobatam, Jakarta – PKB ingin jatah kursi menteri untuk mereka bertambah di kabinet Joko Widodo (Jokowi) periode 2019-2024. PDIP sebagai rekan koalisi PKB memandang koalisi bukan diikat oleh perhitungan untung rugi.

“Koalisi pertama-tama diikat oleh visi dan komitmen yang sama, bukan oleh perhitungan untung-rugi. Tugas koalisi adalah membangun kerjasama transformasional, bukan menari nari pada irama transaksional,” Ketua DPP PDIP, Hendrawan Supratikno, saat dihubungi, Rabu (17/7/2019).

Read More

Hendrawan mengatakan anggota koalisi harus menghormati hak presiden dalam memilih menteri. Dia juga mengajak anggota koalisi mengabaikan kabar tentang susunan kabinet yang beredar di media sosial.

“Jadi pendekatan yang logis adalah bangunan pembagian fungsi secara proporsional, seraya menghormati hak prerogatif Presiden. Dan kita tak perlu dibuat risau oleh hoax yang beredar tentang susunan kabinet yang beredar di medsos,” ujarnya.

“Hendaknya pos-pos jabatan publik tetap dimaknai ssebagai bagian dari politik pengabdian, bukan sebagai mesin elektoral dengan aji mumpung,” imbuhnya.

Sebeumnya, PKB menyatakan ingin jatah kursi menteri untuk mereka bertambah di kabinet Joko Widodo (Jokowi) periode 2019-2024. Menurut PKB, rugi jika mereka mendapatkan jumlah kursi menteri yang sama seperti periode ini.

“Mudah-mudahan PKB lebih beruntung. Artinya, kalau kemarin dapat katakanlah empat, besok nambah, itu beruntung. Kalau sama-sama saja, ibarat usaha masih rugi. Tapi kalau berkurang, itu celaka,” kata Ketua DPP PKB Jazilul Fawaid di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (17/7/2019).

PKB sendiri sudah menempatkan empat kadernya di kabinet Jokowi pada periode sebelumnya yaitu Menristekdikti M Nasir, Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri, Menteri Pembangunan Desa Eko Putro S, serta Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi.

Partai Golkar mengatakan penentuan nama menteri adalah hak prerogatif Presiden Jokowi. Meski demikian, Partai Golkar mengatakan jika PKB meminta banyak jatah maka partai lainnya beresiko tidak mendapatkan kursi menteri.

“Jabatan menteri kan tidak semua dari unsur parpol. Kalau PKB minta jatah banyak kan nanti banyak yang nggak kebagian. Kurang tepatlah kalau presiden didesak-desak minta jatah-jatahan begitu di publik,” kata Ketua DPP Partai Golkar Andi Sinulingga kepada detikcom, Rabu (17/7/2019) malam.

Andi meyakini Jokowi akan objektif dalam menentukan menterinya. Dia menyerahkan sepenuhnya nama menteri kepada Jokowi.

“Pak Jokowi bisa melihat dengan objektif atas posisi menteri diberikan kepada siapa,” sebutnya.

Andi menegaskan kader partainya siap bila diminta menjadi menteri. Pihaknya telah menyiapkan kader terbaik untuk dipilih menjadi menteri.

“Kader-kader Golkar siap saja berapa saja yang dibutuhkan untuk membantu Pak Jokowi untuk mensukseskan pemerintahan beliau 5 tahun ke depan,” ujar Andi. (mb/detik)

Loading...

Related posts