PP 40/2019 Diteken, Tokoh Sedulur Sikep: Matur Nuwun Pak Jokowi

Metrobatam, Kudus – Keputusan Presiden Jokowi menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 40 Tahun 2019, salah satunya mengakui dan mengatur tata cara pernikahan antar penghayat kepercayaan, diapresiasi. Salah satu apresiasi datang dari penghayat Sedulur Sikep di Kabupaten Kudus,Jawa Tengah.

Tokoh Komunitas Sedulur Sikep Kudus, Budi Santoso, mengucapkan terima kasih kepada Presiden Jokowi karena telah memberi angin segar dengan menerbitkan PP Nomor 40 tahun 2019 itu.

Read More

“Wah nek niku nggih paling seneng ta, mas (Wah, kalau itu ya paling senang, mas). Terima kasih, matur nuwun (terima kasih) kepada Pak Jokowi. Sebagai kepala negara yang sangat peduli sekali dan sangat memberi kebebasan terhadap kami selaku komunitas pengahayat kepercayaan yang ada di Indonesia ini,” kata Budi kepada detikcom, Kamis (24/7/2019).

Menurut Budi, terbitnya PP Nomor 40 tahun 2019 itu adalah sesuatu harapan yang telah lama dinanti-nantikannya. Terutama di kalangan para anggota pengikut Samin ini. Meski dia mengaku heran, karena hal itu baru terjadi sekarang.

“Intine, Indonesia merdeka wis suwi (merdeka sudah lama), Presiden yo wis suwi (ya sudah lama). Kenapa kok lagi Pak Presiden Jokowi, ngoten nggeh (begitu ya),” ucapnya dengan nada heran.

“Patut kita memberi apresiasi kepada pak Jokowi,” ungkapnya.

Diakuinya jika sebelum diterbitkannya PP Nomor 40 tahun 2019 itu, memang pernikahan di Sedulur Sikep belum tercatat negara. Karenanya dengan adanya PP itu, Sedulur Sikep menyambut antusias.

“Itu memang sudah menjadi harapan kami. Sudah saya bicarakan bersama lewat forum musyawarah mingguan, itu harus kita tindaklanjuti. Karena apa? Karena itu sebuah kebutuhan yang sangat penting bagi kami,” harapnya.

Karena selama ini, lanjut warga Desa Larikrejo, Kecamatan Undaan ini, pihaknya mengaku sering menemui kendala atau ganjalan saat menghadapi administrasi kependudukan. “Apa yang menjadi kebutuhan khususnya dalam hal yang ada kaitannya dengan urusan administrasi kependudukan, banyak kendala. Seakan-akan banyak ganjalan,” ujar dia.

Meski demikian, bukan serta-merta pernikahan anggota Sedulur Sikep yang sudah-sudah, akan dicatatkan negara semuanya. Mengingat saat ini, banyak kalangan Sikep yang merantau ke kota-kota besar untuk bekerja.

“Cuman kembali lagi karena saat ini secara pribadi atau katakan disebut tim pemikir, di kalangan komunitas kami banyak yang merantau,” imbuhnya.

Namun sesuai dengan hasil pertemuan antaranggota kemarin, pihaknya sudah membicarakannya dengan petugas Disdukcapil. Kemudian, Disducapil Kudus juga menanggapinya dengan positif.

“Kalau bisa dilakukan secara bersama (seluruh pernikahan Sedulur Sikep yang lalu bisa dicatat), mereka siap datang ke tempat kami. Datanya, sementara pasangan yang sepakat (akan mencatatkan nikahnya yang telah lalu ke negara) ada 25 kepala keluarga (KK). Mereka ada di Kaliyoso dan Larikrejo (Kecamatan Undaan), ” harapnya.

Dengan terbitnya PP 40 tahun 2019, Budi berharap orang-orang penghayat di Kudus bisa mempunyai kebebasan yang sama dengan pemeluk agama lainnya. Apalagi sebelumnya Mahkamah Konstitusi (MK) telah membolehkan menulis keyakinannya di kolom agama. (mb/detik)

Loading...

Related posts