Terkait Konflik Lahan, Kemenkumham Polisikan Wali Kota Tangerang

Metrobatam, Jakarta – Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) melaporkan Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah ke Polres Kota Tangerang terkait konflik lahan dan penghentian layanan di sejumlah lahan milik Kemenkumham di Tangerang.

Arief menghentikan layanan perbaikan drainase, penerangan jalan dan pengangkutan sampah lantaran Menkumham Yasonna Laoly menyindir pihaknya menghambat perizinan pembangunan di lahan Kemenkumham.

Read More

Arief mewacanakan akan menjadikan lahan Kemenkumham tersebut sebagai lahan pertanian. Arief pun menganggap ada yang tidak beres dengan izin lahan tersebut.

“Sudah kita lakukan, Kemenkumham sudah meluncurkan atau melaporkan pihak wali kota karena melakukan pelanggaran hukum,” ucap Bambang saat dihubungi, Selasa (16/7).

Namun Bambang tidak mau membeberkan terkait apa pelaporan itu.

Kapolres Tangerang Kombes Abdul Karim membenarkan pelaporan tersebut. Namun Abdul Karim juga mengaku dirinya belum memeriksa laporan itu secara rinci.

“Belum lihat secara detail. Artinya dengan persoalan yang ada saat ini, itu saja. Kan media sudah ngikutin. Kurang lebih seperti itu,” ucap Abdul Karim kepada para wartawan di Polres Kota Tangerang.

“Ya masalah lahan saja,” tambah dia.

Abdul Karim menyatakan pelaporan hari ini hanya terkait pelaporan pengaduan secara resmi dan memberikan berkas-berkas terkait. Ia juga belum bisa membeberkan lebih lanjut terkait pelanggaran hukum apa dan apa saja yang diberikan oleh pihak Kemenkumham.

“Laporan secara resmi termasuk surat kuasa,” kata dia.

Yasonna sebelumnya menyindir Arief telah mencari gara-gara karena mewacanakan akan mengubah lahan Kemenkumham menjadi lahan pertanian. Hal ini dikatakan Yasonna saat peresmian Politeknik BPSDM Hukum dan HAM.

Arief merasa tidak terima dengan pernyataan Yasonna. Menurutnya Menurutnya, lahan pertanian juga adalah urusan Kementerian Pertanian. Terlebih lagi Arief menjelaskan tidak bisa mengeluarkan izin lahan tersebut lantaran tidak tersisa lagi lahan terbuka untuk masyarakat Kota Tangerang.

Ia lebih lanjut menjelaskan lahan milik Kemenkumham yang masih merupakan lahan bebas tinggal 17 persen dari jumlah sebelumnya yakni sekitar 22 Hektar.

Ia pun mengatakan berdasarkan peraturan, 40 persen dari lahan tersebut diwajibkan dibangun untuk fasilitas publik.

“Pemkot selama ini diberikan misalnya Kantor Puspen 5 hektar, Masjid Raya 2 Hektar. Sisanya itu belum ada yang diserahterimakan. Yang ruang terbuka lahan bebas, tinggal itu, lahan Kemenkumham itu dari dulu sejak saya masih wali kota,” tutur Arief.

Terkait laporan itu, Arief mengatakan pihaknya justru mendukung. Ia mengatakan jika dilaporkan maka pihak kepolisian bisa mencari tahu pihak yang benar-benar melanggar hukum.

“Bagus malah, kalau menurut saya bisa lebih jelas siapa yang melanggar hukum,” ungkap Arief kepada CNNIndonesia.com, Selasa (16/7).

Arief pun mengatakan belum bisa menentukan langkah yang akan dia tempuh selanjutnya.

Ia mengaku telah meminta untuk bertemu Yasonna. Namun pertemuan itu belum terealisasi.

Sampah Menumpuk di Lapas

Sementara itu Pemerintah Kota Tangerang menghentikan layanan pemungutan sampah di sejumlah lahan milik Kemenkumham. Akibatnya, sampah menumpuk di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Anak Wanita Tangerang.

Wali Kota Tangerang Arief R. Wismansyah menghentikan sejumlah pelayanan, yaitu angkutan sampah, perbaikan drainase dan penerangan jalan publik. Hal ini sebagai tanggapan Arief atas sindiran Menkumham Yasonna Laoly terkait pembangunan Politeknik Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Hukum dan HAM.

Kepala Lapas Anak Wanita Kelas II B Tangerang, Prihartati mengatakan ada sampah menumpuk dan tersendat.

“Kalau lampu masih nyala, sampah saja agak tersendat, biasanya kan sampah pagi diambil, ini enggak. Siang ini juga belum diambil. Kalau kemarin sih diangkut tapi siang, itu kebaikan tukang sampahnya aja,” ucapnya saat ditemui di lapas tersebut, Selasa (16/7).

Prihartati mengatakan pihaknya hanya menunggu perintah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan terkait kelanjutan pelayanan tersebut.

“Pokoknya kami tunggu saja pimpinan ya Dirjen PAS. Enggak ada rencana [bicara dengan pemkot],” ujar dia.

Sementara itu Kepala Urusan Umum Lapas, Ismayanto mengatakan sampah yang menumpuk sebenarnya tidak terlalu mengganggu. Ia mengatakan hanya sedikit sampah yang terkumpul setiap harinya.

“Enggak banyak, enggak sampai satu truk. Hanya tiga gerobak,” ucap Ismayanto.

Sampah-sampah itu menumpuk hingga tiga gerobak. Meski demikian, sampah tidak terlihat menumpuk di halaman depan. Gerobak sampah itu dikumpulkan di dalam lapas.

Ia mengatakan Dinas Lingkungan Hidup Pemkot Tangerang tidak memungut sampah itu untuk hari ini. “Tadi sudah ditelepon katanya besok mau diambil. Dijanjikan sih seperti itu,” tambahnya.

Kepala Lapas Pemuda Kelas IIA Tangerang, Jumadi mengatakan penghentian pelayanan penerangan jalan dan pengangkutan sampah dilakukan sejak Sabtu (13/7) malam.

Pihak lapas membuang sampah yang tidak diangkut ke tanah miliknya, yakni lahan kosong sekitar komplek perkantoran Kemenkumham. Sampah itu kemudian dibungkus dengan plastik dan karung agar tidak menimbulkan bau tidak sedap.

“Kebetulan ada warga binaan yang kita pilih, untuk buang sampah. Kita pakai itu hanya angkut sampah. Pagi dan sore buangnya,” kata Jumadi saat dikonfirmasi, Selasa (16/7).

Sementara itu untuk penerangan di jalan di depan lapas, menurut Jumadi sudah dihentikan. Ia khawatir ada warga binaan yang menyeberang jalan dengan penerangan yang tidak memadai bisa jadi berbahaya.

“Sudah [mati lampu jalan], dalam arti jadi gelap. Khawatir ada anak-anak yang nyebrang dan ramai,” ujar Jumadi saat dikonfirmasi, Selasa (16/7).

Yasonna menyindir Arief mencari gara-gara karena mewacanakan akan mengubah lahan Kemenkumham menjadi lahan pertanian. Hal ini dikatakan Yasonna saat peresmian Politeknik BSDM tersebut.

Arief mengatakan alasan ia mencabut layanan itu adalah karena polemik perizinan lahan yang digunakan Kemenkumham untuk membangun Politeknik BPSDM Hukum dan HAM menjadi penyebab keributan itu.

“Itu politeknik saya enggak bisa keluarkan izin karena harus ada perubahan tata ruang. Sudah gitu tata ruang juga belom diselesaikan karena saya harus selesaikan lahan pertanian,” ujar Arief kepada CNNIndonesia.com saat dihubungi, Selasa (16/7). (mb/cnn indonesia)

Loading...

Related posts