Sri Mulyani Beberkan PR Berat Menkeu Era Jokowi dan SBY

Metrobatam, Jakarta – Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan dua tantangan terbesar saat menjadi Menteri Keuangan (Menkeu) di era Presiden Joko Widodo dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Menurut Sri Mulyani, setiap era kepresidenan pasti memiliki tantangan yang berbeda, tapi dalam kapasitasnya menjabat sebagai Menkeu ada benang merah dari tantangan tersebut

“Setiap zaman pasti ada tantangannya dan setiap pimpinan tentu memiliki tantangan khusus. Zaman Pak SBY ketika kabinet diumumkan kita kena tsunami terbesar di Aceh. Saya masih jadi Menteri Bappenans kita buat rehabilitas dari Aceh,” ujarnya dalam acara Kadin Talks, di Menara Kadin, Jakarta, Jumat (2/8/2019).

Saat itu tantangan yang dia hadapi selain membuat rencana pembangunan kembali Aceh adalah mengatur gelombang bantuan dari seluruh dunia. Tak lama berselang harga minyak dunia ambruk dari posisi US$ 90 ke posisi US$ 30 dalam waktu 12 bulan, APBN pun bergejolak.

Sri Mulyani pun diminta untuk jadi menteri keuangan untuk membenahinya.

Bacaan Lainnya

“Jadi waktu itu saya diminta jadi menkeu karena APBN lagi goyang. Bagaimana merumuskannya, kita adjust harga minyak tapi tetap jaga masyarakat miskin,” tambahnya.

elain itu, dia menyebut era SBY adalah era ekonomi yang mewariskan gejolak krisis 98. Saat itu pemerintah berjibaku untuk menyembuhkan perekonomian yang amburadul akibat krisis. Seperti melunasi utang IMF.

Sementara saat dia menjabat menjadi menkeu di 2016 era Jokowi, lagi-lagi permasalahan yang dia hadapi adalah membenahi APBN. Kala itu marak isu bahwa pengelolaan APBN bisa jebol.

“Saat sidang kabinet hari pertama saya bilang saya butuh waktu 2 hari lihat APBN. 2 hari saya maraton rapat dengan pegawai Kemenkeu, ini apa yang terjadi dengan APBN kalian. Kemudian saya sampaikan kalau lihat situasinya tidak sustain. Watu itu saya potong APBN Rp 170 triliun. Tapi saya janji potong yang paling kecil dampaknya ke perekonomian dan lembaga,” terangnya.

Jebolnya APBN saat itu bahkan membuat Menteri Keuangan sebelumnya Bambang Brodjonegoro harus memutar otak agar meningkatkan pemasukan negara dari sektor pajak. Akhirnya dibuatkan program pengampunan pajak atau tax amnesty.

“Terus terang pengalaman saya urusan dengan pembayar pajak itu sunset policy. Tax amnesty ini jauh lebih heboh. Tapi saya datang UU-nya baru jalan 1 bulan. Peraturannya belum lengkap” tuturnya. (mb/detik)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *