Jaksa Agung Bukan dari Parpol, Jokowi: Menteri Ada yang Usianya 25 Tahun

Metrobatam, Jakarta – Presiden Joko Widodo menyatakan telah menyusun daftar menteri yang akan membantunya di periode kedua pemerintahannya. Kabinetnya nanti akan diisi kalangan generasi muda, bahkan ada menteri muda  berusia di bawah 30 tahun.

“Menteri ada yang usianya 25, di bawah 30, dan di bawah 35 tahun,” ujar Jokowi dalam pertemuan dengan Forum Pimpinan Redaksi di Istana Negara, Jakarta, Rabu (14/8).

Read More

Selain menteri dari kalangan generasi muda, Jokowi juga memastikan bakal memberikan porsi menteri perempuan seperti jumlah menteri perempuan yang ada saat ini.

“Menteri perempuan jumlahnya bisa sama dengan sekarang,” katanya.

Menteri perempuan di kabinet saat ini berjumlah delapan orang yakni Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Menteri Luar Negeri Retno L Marsudi, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya Bakar, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, Menteri Kesehatan Nila Moeloek, dan Menteri BUMN Rini Soemarno. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Susana Yembise.

Sebelumnya jumlah menteri di kabinet Jokowi ada sembilan orang. Namun, Khofifah mundur dari jabatannya sebagai Menteri Sosial untuk menjadi Gubernur Jawa Timur.

Terkait menteri dari generasi muda juga pernah disinggung Jokowi pada pertengahan Juli lalu. Saat itu Jokowi membuka peluang kabinet 2019-2024 diisi calon menteri dari generasi muda.

Jokowi mengatakan tak hanya mempertimbangkan anak-anak muda dari kalangan profesional tapi juga partai politik.

“Saya minta dari partai juga ada yang muda, ada dari profesional juga,” ucap Jokowi.

Usulan ini sempat mendapat kritik dari Ketua Umum PDIP Megawati Sukarnoputri. Menurutnya, tantangan para menteri adalah masalah bangsa dan negara. Anak muda yang berhasil di perusahaan, tak menjamin akan sukses ketika mengelola pemerintahan.

“Bukan merendahkan. Kalau anak muda, pintar, belum pernah menjalankan proses tata pemerintahan negara, itu bisa saja tidak berhasil,” tuturnya.

Jaksa Agung Bukan dari Partai Politik

Jokowi juga menyatakan bahwa jaksa agung di periode pemerintahan 2019-2024 tidak akan berasal dari kalangan partai politik. “Jaksa agung pasti bukan dari parpol,” ujar Jokowi.

Jokowi belum mau mengungkap siapa saja nama kandidat jaksa agung selanjutnya. Jokowi hanya menegaskan bahwa dirinya tidak memperhatikan suku, etnis, dan agama dalam memilih Jaksa Agung.

Pada periode pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla, Jaksa Agung dijabat oleh M. Prasetyo. Dia adalah mantan kader Partai NasDem.

Kala itu, banyak yang menganggap jaksa agung seharusnya tidak diisi oleh kalangan politisi karena dinilai berpotensi memicu konflik kepentingan dengan partai politik tertentu.

Meski demikian, Ketua Umum NasDem Surya Paloh menampik Prasetyo bekerja untuk partainya. Dia menegaskan bahwa Prasetyo bekerja untuk Presiden Jokowi.

“Dia Jaksa Agung yang independen, duduk, tunduk sebagai pembantu Presiden,” kata Paloh saat wawancara dengan CNNIndonesia.com, Selasa (29/7).

Surya juga mengaku tidak tahu jika ada petinggi partai politik yang mengeluh atas sepak terjang Prasetyo selama ini. Dia tidak tahu jika ada parpol yang menganggap Prasetyo kerap mengkriminalisasi kader partai lain jika tidak ingin pindah menjadi anggota NasDem.

“Saya jujur enggak mendengar. Artinya itu memalukan sekali kalau itu terjadi,” kata Surya

Surya pun menganggap tidak ada salahnya jika jabatan jaksa agung diisi oleh orang yang berasal dari partai politik. Menurutnya, Indonesia adalah negara demokrasi, sehingga semua pihak berhak menyiapkan orang untuk mengisi jabatan tertentu.

“Harusnya, kenapa dikotomi? Kita bilang kita ingin maju, tapi kok mendikotomikan. (Kalau) Parpol tidak punya hak, yang lain punya hak, untuk apa negara ini dengan sistem demokrasi?” ucap Paloh.

Anggota Dewan Pakar Partai NasDem Taufiqulhadi juga telah mengakui bahwa partainya masih melirik kursi Jaksa Agung dalam komposisi kabinet Jokowi-Ma’ruf Amin masa jabatan 2019-2024.

Taufiqulhadi menilai kursi Jaksa Agung dalam kabinet merupakan jabatan politik. Oleh karena itu, tak ada salahnya apabila seluruh parpol koalisi Jokowi saling bersaing untuk mendapatkan kursi tertinggi di Korps Adyaksa tersebut

Namun, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto berpendapat berbeda. Menurutnya, Jaksa Agung musti diberikan kepada internal institusi Kejaksaan Agung. Hal itu ditujukan untuk mendorong stabilitas dan penegakan hukum.

“Kader-kader dari internal lembaga kementerian negara tersebut untuk mendapatkan ruang jabatan yang tertinggi,” ujar Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto di Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (1/8/2019).

Perhatikan Suku, Agama

Di sisi lain Jokowi juga mengaku bakal memperhatikan latar belakang suku, agama, parpol dan ormas, dalam memilih menteri kabinet masa pemerintahan 2019-2024. Menteri-menteri untuk kabinet selanjutnya juga sudah final dirumuskan oleh Jokowi.

“Enggak gampang karena harus memperhatikan faktor-faktor suku, agama, parpol, ormas,” tutur Jokowi.

Jokowi belum mau membeberkan nama-nama menteri yang telah dipilih untuk mendampinginya bekerja hingga 5 tahun mendatang. Dia hanya mengatakan bahwa dirinya ingin dibantu oleh menteri yang mampu bekerja dengan fokus dan terukur.

“Menteri yang dipilih harus punya kecepatan,” kata Jokowi.

Meski demikian, tidak menutup kemungkinan Jokowi melakukan reshuffle kabinet di periode selanjutnya. Menurutnya, itu wajar dilakukan ketika jika ada menteri dengan kinerja yang tak sesuai ekpektasi.

Komposisi menteri dalam kabinet mendatang juga lebih banyak kalangan profesional daripada parpol. Jokowi menyebut menteri dari profesional sebanyak 55 persen, sementara dari parpol sebanyak 45 persen.

Jumlah kementerian juga akan sama seperti periode pertama, yakni 34. Akan tetapi, akan ada kementerian yang dilebur dan ada kementerian baru.

Dalam kesempatan yang sama, Jokowi juga menyebut akan ada menteri berusia muda. Tidak tanggung-tanggung, usia menteri tersebut berusia sekitar 25-30 tahun.

“Menteri ada yang usianya 25, di bawah 30, dan di bawah 35 tahun,” ujar Jokowi dalam pertemuan dengan Forum Pimpinan Redaksi di Istana Negara, Jakarta, Rabu (14/8). (mb/cnn indonesia)

Loading...

Related posts