Gelombang Demo Mahasiswa Papua Menjalar ke Bandung dan Medan

Metrobatam, Bandung – Puluhan mahasiswa asal Papua yang kuliah di Kota Medan memprotes persekusi, intimidasi dan rasisme terhadap mahasiswa Papua di Surabaya, Jawa Timur. Mereka melakukan longmarch dari Kampus Universitas Sumatera Utara (USU) menuju Kantor DPRD Sumut, Senin (29/8).

Dalam aksi protesnya, para mahasiswa mengenakan atribut bernuansa Bintang Kejora seperti kaos, gelang dan tas. Bahkan di salah satu spanduk yang dibawa oleh peserta aksi Ikatan Mahasiswa Papua (IPM) ini terpampang jelas lambang bendera Bintang Kejora.

Mereka juga menyanyikan Penggalan lagu Papua Bukan Merah Putih di Depan Kantor DPRD Sumut.

“Papua bukan merah putih. Papua bukan merah putih. Papua bintang kejora. Baru-baru kau bilang merah putih,” urai puluhan mahasiswa menyanyikan penggalan lagu Papua Bukan Merah Putih.

Bacaan Lainnya

“Kalian (Indonesia) menindas kami, Bangsa Papua. Ini sebagai bentuk solidaritas terhadap saudara kami di Surabaya yang disebut monyet,” kata koordinator aksi, Damiel Wandik saat melakukan orasi di depan Kantor DPRD Sumut.

Di depan Gedung DPRD Sumut penjagaan diperketat. Petugas keamanan dan kepolisian sudah bersiaga. Pintu gerbang utama gedung dewan juga sudah ditutup rapat.

Aksi di Gedung Sate

Aksi serupa juga terjadi di Bandung, Jawa Barat. Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Solidaritas Ikatan Mahasiswa se-Tanah Papua (Imasepa) menggelar unjuk rasa damai di Gedung Sate, Kota Bandung, Senin (19/8). Mereka menggelar aksi mengecam diskriminasi rasial yang menimpa mahasiswa asal Papua di Malang dan penangkapan mahasiswa Papua di Surabaya, pekan lalu.

Unjuk rasa tersebut digelar pukul 14.00 WIB. Tampak para demonstran dikawal ketat oleh aparat kepolisian. Mahasiswa meneriakkan yel-yel sambil membentangkan poster berisi tuntutan mereka.

Menurut koordinator Imasepa Bandung Jawa Barat Wek Kosay, aksi unjuk rasa dilakukan guna mengecam dan menyatakan sikap atas kejadian yang menimpa rekan mereka di Malang dan Surabaya.

“Kami mengecam keras tindakan represif yang dilakukan pihak kepolisian terhadap demonstran. Kami menganggap kepolisian Malang dan Surabaya gagal dalam melaksanakan aturan yang telah ditetapkan yakni Peraturan Kapolri No.16 tahun 2016,” kata Wek Kosay membacakan tuntutan Imasepa.

Dalam kesempatan itu, Imasepa juga menuntut Kapolda Jawa Timur meminta maaf kepada mahasiswa Papua yang menjadi korban.

“Wali Kota Malang segera cabut dan meminta maaf atas pernyataan sikap berupa wacana pemulangan mahasiswa Papua studi di Malang,” ujarnya.

Selain itu, massa aksi juga mendesak aksi rasialisme dan represif terhadap mahasiswa Papua segera diakhiri. Sekaligus mendesak kepolisian mengungkap pelaku kekerasan di Surabaya.

Diketahui sebelumnya, sejumlah ormas mendatangi asrama mahasiswa Papua yang berada di Kota Surabaya, Jawa Timur. Mereka berusaha masuk ke dalam asrama namun dicegah oleh aparat keamanan yang berjaga di pagar asrama.

Pemicunya disinyalir karena mahasiswa Papua enggan mengibarkan bendera merah putih di halaman asrama. Massa ormas kemudian melempari asrama mahasiswa dengan batu sembari mengeluarkan kalimat bernada rasis terhadap mahasiswa Papua yang berada di asrama tersebut. Atas insiden tersebut, protes terjadi di sejumlah wilayah, salah satunya di Kota Medan.

Warga Diminta Tak Terpancing

Warga diminta tak terpancing untuk melakukan tindakan perusakan saat berdemonstrasi soal isu Papua. Terlebih, jika itu didorong oleh informasi yang belum jelas. Aparat pun didorong untuk menyampaikan infromasi secara jelas agar kericuhan tak terulang.

“Mengimbau masyarakat Papua untuk tidak melakukan aksi dengan anarkis dan tidak mudah terpancing dan terprovokasi dengan informasi-informasi yang belum jelas,” Ketua DPR Bambang Soesatyo alias Bamsoet, dalam keterangan tertulisnya, Senin (19/8).

Sebelumnya, aksi massa yang digelar di Manokwari diwarnai dengan blokade jalan hingga pembakaran. Bahkan Kantor DPRD Provinsi Papua Barat hingga sejumlah fasilitas ikut dibakar.

Kapolri Jenderal Tito Karnavian menyebut aksi itu diduga buntut insiden pengepungan asrama mahasiswa Papua di Surabaya dan Malang, Jawa Timur, 15 Agustus.

Padahal, kata dia, insiden itu sebenarnya hanya peristiwa kecil. Namun, ada oknum tertentu yang memanfaatkan kejadian di dua kota tersebut untuk memicu kerusuhan yang lebih besar lagi.

Sejumlah peserta aksi pengepungan asrama itu mengaku mendapat kabar perusakan bendera merah putih di depan asrama lewat foto yang disebar di grup Whatsapp. Kenyataannya, mereka tak mendapati perusakan itu.

Senada, Lenis Kogoya, Staf Khusus Presiden Jokowi Bidang Papua, meminta masyarakat tak melakukan perusakan pada saat berdemo.

“Boleh saja menyampaikan aspirasi di muka umum tapi jangan sekali-sekali membakar fasilitas negara,” kata dia, yang juga merupakan Ketua Lembaga Masyarakat Adat Tanah Papua, di Jakarta Barat, Senin (19/8).

Ia menyesalkan aksi pembakaran kantor DPRD Papua Barat yang terjadi pagi tadi. Ia mengibaratkan pembakaran kantor DPRD itu sama saja seperti membakar rumah sendiri.

“Saya rasa menyesal, sebenarnya tidak boleh terjadi,” ujarnya.

Bamsoet pun mendorong Pemerintah Daerah (Pemda) melalui Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Provinsi Papua Barat bersama TNI dan Polri untuk dapat memberikan penjelasan duduk persoalan terhadap informasi yang terjadi di Papua Barat tersebut.

“Guna memberikan ketenangan dan ketentraman bagi masyarakat Manokwari di Papua Barat, serta menjaga persatuan maupun kesatuan bangsa,” kata dia.

Dia juga mendorong pihak intelijen, baik TNI dan Polri, bersama Pemda, untuk lebih aktif dalam memberikan informasi kepada pihak-pihak yang terkait agar kejadian serupa tidak terulang kembali.

“Mendorong Kepolisian untuk bersikap persuafif kepada pihak yang melakukan aksi atau unjuk rasa tersebut, agar tidak melakukan aksi dengan anarkis,” katanya.

Terpisah, Anggota Komisi III DPR RI Aziz Syamsuddin mengatakan pihaknya melakukan koordinasi soal situasi terkini dengan pihak kepolisian. “Nanti kita akan berkoordinasi dengan pihak kepolisian,” ujar Aziz di gedung MA, Jakarta Pusat, Senin (19/8).

“Segera ini mau ke DPR ini mau rapat ya. Nanti kita lihat perkembangan ya,” kata dia. (mb/cnn indonesia)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *