Polri Telusuri Akun Medsos yang Picu Provokasi Rusuh di Manokwari

Metrobatam, Jakarta – Polri kini menelusuri akun media sosial yang diduga memicu provokasi sehingga terjadi demonstrasi berujung rusuh di Manokwari, Papua Barat. Massa dalam rusuh membakar gedung DPRD, lalu memblokade jalan-jalan di Manokwari.

“Mereka boleh dikatakan cukup terporovokasi dengan konten yang disebarkan oleh akun media sosial (terkait) peristiwa Surabaya yang (sebenarnya) sudah cukup kondusif dan berhasil diredam dengan baik. Tapi hal itu disebar akun tidak bertanggung jawab membakar yang menganggap narasi diskriminasi,” ujar Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo kepada wartawan di Mabes Polri, Jl Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jaksel, Senin (19/8/2019).

Read More

Akun medsos itu langsung ditelusuri tim siber Bareskrim. Polisi melakukan profiling untuk mengecek pemilik akun tersebut.

“Masyarakat kita imbau tidak terprovokasi, masyarakat kita imbau menjaga situasi kondusif,” sambungnya.

Demonstrasi berujung rusuh membuat jalan-jalan di Manokwari diblokade massa. Gedung DPRD dan eks kantor gubernur dirusak.

Saat ini negosiasi masih dilakukan dengan pengunjuk rasa. Negosiasi dilakukan Wagub Papua Barat, Kapolda, dan Pangdam.

“Aparat Polri fokus memitigasi, meredam, dan melokalisir agar kerusuhan tersebut tidak meluas,” katanya.

Sementara Kapolri Jenderal Tito Karnavian memastikan kondisi Manokwari, Papua Barat, sudah kondusif. Massa pengunjuk rasa membuat kerusuhan dengan memblokade jalan dan membakar gedung DPRD dan eks kantor Gubernur Papua.

“Situasi kondusif kalau perlu personel tambahan kita akan kirim dari daerah terdekat, tapi kita lihat situasi,” kata Tito kepada wartawan di Surabaya, Jatim, Senin (19/8/2019).

Kerusuhan di Manokwari, disebut Tito, diduga dipicu kejadian terkait mahasiswa Papua di Malang dan Surabaya, Jatim, pada akhir pekan lalu. Selain di Manokwari, massa di Jayapura juga menggelar long march ke kantor Gubernur Papua.

“Jadi saya meminta saudara-saudara kita di Papua, jangan terpancing berita tidak benar,” katanya.

Sedangkan di Jayapura, massa berkumpul di tiga titik, yakni Waena, Abepura, dan Jalan Dok 9. Polisi mengawal massa yang long march ke kantor gubernur Papua.

“Situasi kondusif. Kita sudah lakukan komunikasi dengan koordinator lapangan, mereka sudah dalam perjalanan ke kantor gubernur,” ujar Kabid Humas Polda Papua Kombes Ahmad Mustofa Kamal saat dimintai konfirmasi terpisah.

Minta Wakil Wali Kota Malang Minta Maaf

Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan meminta Wakil Wali Kota Malang Sofyan Edi Jarwoko menyampaikan permohonan maaf ke seluruh warga Papua. Permohonan maaf diminta menyusul pernyataan Sofyan pada Kamis (15/8) yang menyebut tak segan untuk memulangkan mahasiswa asal Papua ke daerah asalnya jika membikin ricuh.

Ungkapan Wakil Wali Kota Malang itu merespons aksi damai para aktivis Mahasiswa Papua dan Front Rakyat Indonesia for West Papua.

“Sebagai Gubernur saya tidak terima (dengan pernyataan Wakil Wali Kota Malang), karena ini kan pejabat negara, mestinya tidak terjadi,” kata Dominggus dalam wawancara dengan CNNIndonesia TV, Senin (19/8).

Sebelumnya Wakil Wali Kota Malang, Sofyan Edi Jarwoko mengancam bakal memulangkan mahasiswa asal Papua ke daerah asalnya. Ungkapan ini diutarakan Sofyan setelah demo Aliansi Mahasiswa Papua dan Front Rakyat Indonesia for West Papua di Malang pada Kamis (15/8) berujung ricuh.

“Saya menyesalkan pernyataan Wakil Wali Kota Malang, saya berharap dia buat permohonan maaf ke rakyat Papua,” kata dia menegaskan.

Dominggus mengatakan insiden tersebut tak perlu disikapi Wakil Wali Kota Malang dengan pernyataan bernada provokatif.

“Karena ini bisa dikomunikasikan dengan Gubernur Jatim, Wali Kota, Gubernur Papua dan pejabat terkait lainnya sehingga bisa diselesaikan dengan baik. Sehingga tidak perlu keluar ungkapan, orang Papua akan dipulangkan dari Malang. Kalau dia bilang Orang Papua keluar dari Malang, di sini juga ada orang Malang. Tapi kan tidak begitu,” kata Dominggus.

Aksi protes warga Papua tersebut merupakan buntut serangkaian dugaan tindakan diskriminatif aparat terhadap mahasiswa Papua di Malang dan Surabaya.

Adapun Izin unjuk rasa di Malang tersebut, menurut Dominggus, sebetulnya sudah didapat. Hanya saja di tengah aksi, ia mensinyalir ada kelompok yang memprovokasi massa sehingga berujung ricuh. Dominggus pun telah meminta kepolisian mengusut tuntas kasus ini. (mb/detik/cnn indonesia)

Loading...

Related posts