BPJS Kesehatan Tanjungpinang Gelar Forum Koordinasi Pengawasan dan Pemeriksaan Kepatuhan

Metrobatam.com, Tanjungpinang – Sebagai badan hukum publik yang mengelola Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS), BPJS Kesehatan selalu berupaya mengoptimalkan pelayanan kepada peserta, baik itu di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan juga di Fasilitas Kesehatan Tingkat Rujukan. Selain peningkatan pelayanan kepada peserta, BPJS Kesehatan juga meningkatkan kerjasama dengan instansi terkait melalui forum koordinasi bersama pemangku kepentingan yang secara rutin dilaksanakan.

Bertempat di Kejaksaan Tinggi Provinsi Kepulauan Riau, Rabu (21/08) BPJS Kesehatan Cabang Tanjungpinang melaksanakan Forum Koordinasi Pengawasan dan Pemeriksaan Kepatuhan untuk Tingkat Provinsi Kepulauan Riau Semester II Tahun 2019.

Read More

Forum Koordinasi Pengawasan dan Pemeriksaan Kepatuhan untuk Tingkat Provinsi Kepulauan Riau dihadiri oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau, Deputi Direksi Wilayah Sumbagteng Jambi BPJS Kesehatan, perwakilan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau serta perwakilan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Kepulauan Riau.

Edi Birton, Kepala Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau menyapaikan ruang lingkup kerja sama dengan Kejaksaan adalah meliputi pemberian bantuan hukum yaitu mewakili BPJS Kesehatan dalam perkara hukum bidang perdata dan tata usaha negara baik litigasi maupun non litigasi, pemberian pertimbangan hukum yaitu memberikan Legal Opinion dan Legal Assistance dalam perkara Perdata dan Tata Usaha Negara kepada BPJS Kesehatan serta tindakan hukum lainnya yaitu bertindak sebagai mediator dan fasilitator dalam penyelesaian perselisihan BPJS Kesehatan dengan instansi lainnya.

“Pelaksanaan kerjasama sejauh ini sangat baik, pelimpahan SKK dari BPJS Kesehatan Cabang Batam dan Cabang Tanjungpinang melalui Kejaksaan Negeri telah dilakukan pemanggilan dan mediasi atas Badan Usaha yang tidak patuh. Diharapkan kedepannya kerjasama dapat ditingkatkan,” lanjut Edi.

Siswandi, Deputi Direksi Wilayah Sumbagteng Jambi BPJS Kesehatan menambahkan dengan terlaksananya Forum Koordinasi Pengawasan dan Pemeriksaan Kepatuhan diharapkan badan usaha yang belum patuh yang telah dilakukan SKK ke Kejaksaan dapat ditindaklanjuti serta dapat dilaksanakan mediasi terhadap badan usaha yang belum patuh untuk melakukan pendaftaran dan penyampaian data secara lengkap dan benar.

“Kita juga berharap Pemerintah Daerah menerapkan sanksi tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu bagi pemberi kerja yang tidak patuh serta dilaksanakannya penyesuaian pada aplikasi Online Single Submission (OSS) agar bukti pendaftaran BPJS Kesehatan menjadi salah satu persyaratan yang bersifat mandatory pada saat badan usaha mengurus izin usaha baru maupun perpanjangan,” tutup Siswandi. (Budi Mb)

Loading...

Related posts