Blokir Internet Papua Tuai Kritikan, Jokowi Anggap Demi Kebaikan

Metrobatam, Jakarta – Menyusul aksi-aksi massa yang mengandung kerusuhan di Papua Barat, Pemerintah memblokir akses internet untuk Bumi Cenderawasih. Kebijakan ini menuai kritik sebagai langkah diskriminatif. Presiden Joko Widodo (Jokowi) angkat bicara menjelaskan kebijakan ini.

Blokir internet ini dijalankan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) per hari Rabu (21/8) kemarin. Ini dijalankan agar situasi di Papua menjadi kondusif kembali. Kerusuhan-kerusuhan sempat berlangsung di Manokwari, Sorong, dan Fak-fak, Provinsi Papua Barat.

Read More

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menyampaikan kritik terhadap pemblokiran internet Papua oleh pemerintah. Keputusan itu dinilainya melanggar hak atas informasi yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

“Tindakan tersebut menunjukkan bahwa negara tidak berimbang dan tidak proporsional dalam merespons persoalan yang berkembang di Papua. Cara tersebut, alih-alih membangun rasa percaya membangun rasa percaya rakyat Papua atas langkah dan keberpihakan pemerintah pada rakyat Papua, sebaliknya justru semakin menunjukkan adanya perlakuan diskriminatif yang berlapis kepada rakyat Papua,” kata Koordinator Kontras, Yati Andriyani, dalam keterangan tertulis, Kamis (22/8/2019).

Seharusnya, pemerintah justru membuka akses informasi supaya pengawasan publik berjalan baik. Pelambatan akses internet seolah mengesankan pemerintah menghindari pengawasan dan transparansi menangani Papua.

Kritik terhadap langkah blokir internet sebenarnya disadari oleh Menteri Kominfo Rudiantara. Namun langkah itu perlu diambil demi kepentingan nasional. Pemerintah ingin Papua aman kembali.

Dia menjelaskan, kebijakan ini berawal dari pemberlakuakn throttling (perlambatan akses), kemudian belakangan layanan data tidak berfungsi. Meski begitu, tidak semua layanan komunikasi via ponsel mati. Warga masih bisa berkirim SMS atau melakukan komunikasi lewat telepon.

“Jadi tidak semua ditutup, Indonesia tidak represif lah seperti negara lain. Kalau negara lain kan binary, binary itu kan ada atau tidak ada, kita masih ada, voice masih ada,” kata Rudiantara di Masjid Istiqlal, Gambir, Jakarta.

Polisi juga menjelaskan, pemblokiran layanan data di Papua berkaitan dengan jaminan keamanan. Khawatirnya bila internet tidak dibatasi, hoax bisa menyebar dan memprovokasi lebih banyak orang.

“Saya kira itu menjadi bagian strategi untuk kita bisa memberikan jaminan keamanan. Juga masyarakat dapat kepastian dari informasi yang ada, sehingga tidak mudah lagi orang yang punya niat tidak baik untuk menyebarkan berita-berita hoax yang mengarah pada hasutan,” kata Kabag Penum Divisi Humas Polri, Kombes Asep Adi Saputra, di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan, Kamis (22/8/2019).

Giliran pihak Istana bicara, yakni Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko. Dia menegaskan, pemblokiran akses internet itu diputuskan dengan alasan yang jelas. Dia menegaskan kebijakan itu bukan mematikan akses internet tapi perlambatan akses internet.

“Sepanjang itu untuk keamanan nasional, itu prioritas. Bukan mematikan, tapi ada upaya untuk mempelambat,” kata Moeldoko.

Sore hari, Presiden Jokowi menggelar jumpa pers di Istana Bogor, Jawa Barat. Dia menyatakan keputusan Kominfo yang menuai protes itu dijalankan demi kemaslahatan bangsa. “Ya itu semuanya untuk kepentingan, kebaikan kita bersama,” kata Jokowi.

Harap Dibuka Secepatnya

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara mengatakan pihaknya belum mengetahui hingga kapan pencabutan blokir akses internet di Papua dan Papua Barat.

Rudiantara hanya berharap agar akses internet atau data bisa dibuka secepatnya. Ia mengatakan layanan telepon dan pesan singkat masih bisa digunakan.

“Mudah-mudahan layanan data bisa digunakan lagi secepatnya,” kata Rudiantara saat dihubungi CNNIndonesia.com, Kamis (23/8) malam. “Sedangkan layanan voice & SMS bisa digunakan terus karena tidak dibatasi,” lanjutnya.

Rudiantara mengatakan Kemenkominfo terus berkoordinasi dengan aparat terkait kondisi rusuh di Papua. “Kami monitor terus kondisi di lapangan bersama aparat penegak hukum,” ujarnya.

Sebelumnya, Kemenkominfo melakukan pemblokiran akses data di Papua dan Papua Barat pada Rabu (21/8). Hal itu terkait dengan upaya proses pemulihan situasi keamanan dan ketertiban di wilayah tersebut.

Pemblokiran juga dilakukan untuk menangkal hoks yang memicu aksi. Pada Senin (19/8), Kemenkominfo telah melakukan perlambatan (throttling) akses jaringan internet di beberapa wilayah Papua saat terjadi aksi massa.

South East Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet) memprotes langkah Kemenkominfo melakukan throttling atau pelambatan akses di Papua.

Direktur Eksekutif SAFEnet Damar Juniarto mengatakan kebijakan ini adalah bentuk pencekikan hak digital masyarakat.

“SAFEnet memprotes langkah pemerintah lewat Kominfo yang melakukan kembali praktik internet shutdown dalam bentuk pencekikan internet di provinsi Papua dan Papua Barat dengan dalih menekan peredaran hoaks yang memicu kerusuhan,” kata Damar. (mb/detik)

Loading...

Related posts