Ibu Kota RI di Kaltim, Jokowi Siapkan 300 Ribu Hektare Lahan

Metrobatam, Jakarta – Pemerintah telah menyiapkan 300 ribu hektare lahan yang akan diperuntukkan untuk lahan ibu kota baru RI di Pulau Kalimantan. Pada tahap awal, lahan yang akan digarap seluas 3.000 ha.

Hal itu dikemukakan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil saat ditemui usai rapat RUU Pertanahan di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Kamis (22/8/2019).

Read More

“Untuk core (inti) pertama 3.000 hektare setelah itu luasnya sampai 200.000 sampai 300.000 sehingga bisa dipenuhi kota, taman banyak yang indah, orang bisa hidup sehat, udaranya bisa bersih dan lain-lain,” kata Sofyan.

Ia menambahkan pada tahap pertama, pemerintah akan membangun kantor pemerintahan, seperti kantor Presiden, sejumlah kementerian dan gedung parlemen.

“Kita harapkan kota ini akan berkembang menjadi kota yang menarik,” kata Sofyan.

Mengenai lokasi ibu kota yang baru, dia mengatakan ada di Kalimantan Timur (Kaltim). Namun, lokasi persis tidak diungkapkannya. Demi menghindari spekulan tanah, Sofyan menyebut pemerintah akan mengunci lahan yang akan dijadikan lokasi ibu kota.

“Dikunci adalah seperti orang menetapkan izin lokasi di Jakarta, begitu ditetapkan tanah gak boleh dialihkan,” jelasnya.

Dalam pidato kenegaraan di Kompleks Parlemen Senayan, Jumat (16/8/2019), Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara resmi telah mengajukan izin untuk memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke Pulau Kalimantan.

Hal itu memiliki tujuan jangka menengah dan panjang. Semua demi visi Indonesia Maju. Meski demikian, kepala negara masih menutup rapat-rapat lokasi ibu kota baru. Belum diketahui kapan Jokowi akan mengumumkan lokasi persisnya.

Masih Tunggu Kajian

Jokowi menegaskan pemilihan Provinsi Kalimatan Timur (Kaltim) sebagai calon ibu kota negara masih menunggu beberapa kajian lagi. “Masih tunggu satu, dua kajian,” kata Jokowi di Istana Bogor, Kamis (22/8/2019).

Jokowi bilang, pemerintah akan mengumumkan segera setelah hasil beberapa kajian yang dimaksud telah selesai. Sebab, sampai saat ini Jokowi mengaku belum menerima beberapa hasil kajian mengenai pemindahan ibu kota.

“Akan kita umumkan pada waktunya, masih nunggu kajian, tinggal satu, dua kajian belum disampaikan kepada saya,” jelasnya.

Sebelumnya, lokasi ibu kota baru negara Republik Indonesia diputuskan di Provinsi Kalimantan Timur. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri ATR Sofyan Djalil saat ditemui di Kemenko Perekonomian, Kamis (22/8/2019).

“Iya, Kaltim benar, tapi belum tahu lokasi spesifiknya di mana yang belum,” katanya.

Dia bilang lahan seluas 3 ribu hektar telah disiapkan untuk pembangunan tahap pertama. Sementara luas keseluruhan 200-300 ribu Ha.

“Sehingga bisa bikin kota taman kota indah banyak tamannya orang bisa hidup sehat udara bersih. Kita harapkan jadi kota menarik buat dihidupi,” kata Sofyan.

Sementara Wakil Ketua DPR Fadli Zon kembali mengkritik rencana pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur (Kaltim). Menurut Fadli, perlu ada kajian mendalam yang melibatkan masyarakat terkait wacana pemindahan ibu kota ini.

“Tapi kalau ada satu rencana, planning, tentu ada kajiannya. Kajian itulah yamg disosialisasikan kepada masyarakat. Saya kira ada bagusnya juga. Kalau perlu diadakan referendum ya, seperti usulan itu, agar ada pendapat masyarakat. Apa sih pendapat masyarakat? Apakah memang perlu pindah ibu kota atau tidak? Jadi jangan mengada-ada, apalagi dalam situasi ekonomi yang seperti sekarang ini,” kata Fadli di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (22/8/2019).

Menurut Fadli, sebaiknya pemerintah fokus memperbaiki masalah sosial di Indonesia. Fadli mengatakan ada lompatan dalam cara berpikir pemerintah jika langsung memikirkan pemindahan ibu kota.

“Mungkin lebih fokus dulu lah perbaiki dulu persoalan kemiskinan, pengangguran, ketahanan pangan kita, ketahanan energi kita, utang kita. Ini fokus dulu di situ, baru bicara pemindahan ibu kota. Jadi jangan ada satu cara berpikir yang melompat gitu lho,” ujarnya.

Sebelummya, lokasi ibu kota baru negara Republik Indonesia diputuskan di Provinsi Kalimantan Timur. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri ATR Sofyan Djalil saat ditemui di Kemenko Perekonomian, Kamis (22/8).

“Iya, Kaltim benar, tapi belum tahu lokasi spesifiknya di mana yang belum,” katanya. (mb/cnbc indonesia/detik)

Loading...

Related posts