Total Biaya Pindah Ibu Kota Rp 466 T, Hanya 19% Pakai Uang Negara

Metrobatam, Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan pendanaan dalam pemindahan ibu kota akan menggunakan 19% dari APBN. Sedangkan sisanya adalah pendanaan dari investasi swasta dan BUMN.

Hal tersebut disampaikan Jokowi dalam konferensi pers di Istana Negara, Jakarta, Senin (26/8/2019). “Perlu saya sampaikan kebutuhannya Rp 466 triliun. 19%. nya akan berasal dari APBN,” kata Jokowi.

Read More

Jokowi bilang pendanaan mengandalkan APBN akan diupayakan lewat skema pengelolaan aset negara di Jakarta dan ibu kota yang baru.

“Sisanya dari KPBU dan investasi swasta,” katanya.

Adapun dana Rp 466 triliun tersebut di antaranya akan digunakan untuk pembangunan sejumlah gedung. Yang pertama berkaitan dengan fungsi utama, meliputi gedung legislatif, yudikatif, dan eksekutif, serta istana negara dan bangunan strategis TNI/Polri.

Berikutnya yang kedua adalah menyediakan fungsi pendukung, meliputi rumah dinas untuk ASN dan TNI/Polri, sarana pendidikan seperti gedung sekolah dan perguruan tinggi, sarana kesehatan dan lembaga pemasyarakatan.

Selanjutnya, yang ketiga biaya pemindahan ibu kota juga untuk penyediaan fungsi penunjang, meliputi sarana dan prasarana jalan, listrik, telekomunikasi, air minum, drainase, pengolah limbah dan lain sebagainya. Terakhir adalah biaya untuk pengadaan lahan.

Kesempatan Bagi BUMN Konstruksi

Direktur Utama PT Hutama Karya (HK) Bintang Perbowo mengatakan pengumuman Ibu Kota baru bisa menjadi kesempatan khususnya BUMN konstruksi untuk membuat banyak fasilitas fisik termasuk infrastruktur.

“Yang pasti itu merupakan kesempatan bagi kita para BUMN konstruksi. Yang pasti akan banyak fasilitas-fasilitas fisik dari infrastruktur semacam itu lah,” kata Bintang ditemui di Kantor HK Tower, Jakarta, Senin (26/8/2019).

Saat ini, kata Bintang, Hutama Karya memegang 15% saham di Tol Kalimantan. Sementara BUMN yang ditugaskan membangun mayoritas adalah PT Jasa Marga (Persero) Tbk. Selain itu, ada juga PT Waskita Karya (Persero) Tbk, PT Wijaya Karya (Persero) dan PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk.

“Kita ada di Kalimantan, tetapi hanya 15%. Tol Kalimantan yang bangun ada WIKA, Jasa Marga, PP sama-sama. Tapi yang punya tol di Kalimantan itu Jasa Marga,” ungkapnya.

Adapun, pengumuman Ibu Kota yang baru ini dilakukan Jokowi usai menerima dua kajian yaitu soal struktur tanah dan dampak ekonomi. Dua kajian tersebut diberikan oleh Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro pada Jumat, 23 Agustus 2019.

Jokowi mengatakan lokasi Ibu Kota baru yang paling ideal adalah di sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian di Kabupaten Kutai Kertanegara Provinsi Kalimantan Timur. (mb/detik)

Presiden Joko Widodo telah memastikan ibu kota baru berada di Kalimantan Timur menggantikan Jakarta. Jokowi beralasan Kaltim dipilih karena pertimbangan strategis dan kebencanaan.

Dua wilayah yang diputuskan jadi ibu kota baru adalah Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian wilayah Kabupaten Kutai Kertanegara.

Pemilihan Kaltim, kata Jokowi, karena risiko bencana kecil terjadi. “Baik bencana banjir, gempa bumi tsunami, kebakaran hutan, dan gunung berapi,” ujar Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (26/8).

Selain itu Kaltim dipilih karena lokasi geografinya berada di tengah kepulauan Indonesia. “Ketiga dekat wilayah kota yang berkembang, Balikpapan dan Samarinda,” katanya.

Jokowi menambahkan di Kalimantan Timur telah tersedia lahan sekitar 180 ribu hektare.

Pengumuman Kalimantan Timur sebagai lokasi ibu kota baru disampaikan Jokowi di Istana Kepresidenan. Presiden didampingi oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumulo, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Djalil, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, serta Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor.

Jokowi mengatakan pemindahan ibu kota di Kaltim akan diikuti oleh industrialisasi di daerah itu.

Di sisi lain presiden menegaskan bahwa Jakarta akan tetap jadi prioritas pembangunan. Jakarta akan terus dikembangkan sebagai kota bisnis dan keuangan berskala regional dan global.

“Rencana Pemprov DKI jakarta yang dianggarkan Rp571 triliun tetap dilanjutkan,” ujarnya. (mb/detik)

Loading...

Related posts