Mantan Ketua MK Hamdan Zoelva: Cukup Satu UU Pindahkan Ibu Kota

Metrobatam, Jakarta – Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Hamdan Zoelva mengusulkan pemerintah segera menyusun payung hukum untuk menjamin pelaksanaan rencana pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur. Hamdan menilai hanya perlu satu undang-undang untuk memastikan gagasan tersebut berjalan.

Untuk itu pakar hukum tata negara ini mengusulkan pemerintah membuat Undang-Undang Rencana Pemindahan Ibu Kota.

Read More

“Harus ada regulasi, bagi saya wajib. Karena itu bagi saya pertama-tama harus ada paling tidak, Undang-Undang Rencana Pemindahan Ibu Kota. Jadi di-state di situ mengenai langkahnya, tahapannya, dan kewenanangan pemerintah yang bisa dilakukan,” kata Hamdan Zoelva menjawab pertanyaan CNNIndonesia.com seusai peringatan Hari Ulang Tahun ke-16 Mahkamah Konstitusi di Gedung MK, Jakarta, Rabu (28/6).

Hamdan melanjutkan, pemerintah akan dengan mudah menyusun peraturan turunan lain yang lebih rigid. Seperti, peraturan pemerintah.

“Jadi itu yang paling penting. Kalau Undang-Undang DKI itu tidak terlalu penting, itu gampang itu nanti. Yang penting ada undang-undang yang mengatur harus berapa periode pelaksanaan, lalu kapan efektif pindah, lalu baru diubah UU DKI-nya,” kata dia.

Dalam undang-undang itu pula, kata dia, mesti diatur anggaran untuk pemindahan ibu kota. Sehingga, program ini menurut Hamdan, bisa dilanjutkan pemerintahan periode selanjutnya.

“Ini untuk menyelamatkan rencana pemindahan ibu kota sebagai program negara, maka harus dengan undang-undang,” sambungnya.

Hamdan kembali menegaskan, penting bagi pemerintah untuk memprioritaskan penyusunan payung hukum sebelum mengeksekusi rencana pemindahan ibu kota.

“Karena kalau enggak, bahaya. Sebab bisa mandek di tengah jalan. Kan di situ (undang-undang) nanti segala pengeluaran diatur,” tambah dia.

Hanya saja, Hamdan mengatakan penyusunan regulasi itu tetap masih harus melalui persetujuan DPR. Kendati begitu ia meyakini jika undang-undang telah dibuat maka ide pemindahan ibu kota ini bisa terwujud.

“Kalau saya setuju dengan pemindahan ibu kota ini, tapi kekuasaan kehakiman tidak harus di lokasi khusus,” kata Hamdan lagi.

Sebelumnya mengemuka pendapat bahwa pemindahan ibu kota ini harus didahului dengan pengajuan enam undang-undang. Anggota komisi II DPR Mardani Ali Sera mengatakan kesimpulan ini berdasar hasil kajian yuridis komisinya. Salah satu yang perlu direvisi adalah Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta Sebagai Ibu Kota NKRI.

Pada Senin (26/8) siang, Presiden Joko Widodo mengumumkan pemindahan ibu kota dari DKI Jakarta menjadi ke Kutai Kartanegara dan Penajam Paser Utara di Kalimantan Timur. Selain karena alasan geografis yang berada di tengah Kepulauan Indonesia, Jokowi menganggap kedua daerah tersebut minim risiko bencana. Mantan Wali Kota Solo ini juga menyebut beban Jakarta sebagai pusat pemerintahan dan bisnis sudah terlampau berat. (mb/detik)

Loading...

Related posts