Jokowi Diminta Segera Duduk Bareng Wakil 7 Wilayah Adat Papua

Metrobatam, Jakarta – Mantan Wakil Gubernur Papua Barat Irene Manibuy meminta Presiden Joko Widodo segera mengundang tokoh adat, agama, serta masyarakat Papua dan Papua Barat, untuk membicarakan permasalahan yang terjadi di Bumi Cendrawasih..

Hal itu disampaikan Irene usai bertemu dengan pihak Kantor Staf Presiden (KSP), di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (30/8). Irene hadir bersama sejumlah perwakilan tokoh masyarakat Papua dan Papua Barat yang tergabung dalam Papua Penuh Damai (Papeda).

Read More

“Tujuh wilayah adat yg ada di Papua dan Papua Barat presiden undang. Kita harus duduk bersama bicara hati ke hati, apa luka orang Papua,” kata Irene.

Irene menyatakan pertemuan Jokowi dengan para tokoh di Papua dan Papua Barat merupakan solusi atas gejolak yang terjadi dua minggu terakhir ini. Menurutnya, pertemuan tersebut juga untuk mengakhiri kerusuhan yang terjadi di sejumlah wilayah Papua dan Papua Barat dengan damai.

“Itu solusi, dan kalau kita sudah duduk bersama, semua berakhir dengan damai. Masalah otsus diperpanjang, mari kita duduk bersama-sama,” ujarnya.

Irene menyatakan tokoh adat, agama, dan masyarakat Papua dan Papua Barat ingin dilibatkan dalam mencari solusi terbaik. Menurutnya, gejolak yang terjadi hari ini merupakan akumulasi kekecewaan, ketertinggalan masyarakat Papua selama ini.

“Kami semua harus duduk bersama dari hati ke hati semua elemen di Papua yang menyangkut tokoh-tokoh,” tuturnya.

Sebelumnya, Jokowi mengatakan bakal mengundang para tokoh, mulai dari tokoh adat, agama, hingga masyarakat dari Papua dan Papua Barat ke Istana pada pekan ini. Jokowi mengaku ingin membicarakan masalah percepatan kesejahteraan di Tanah Papua.

Namun, hingga akhir pekan ini pertemuan itu urung terlaksana. Jokowi menyampaikan sudah berusaha mengumpulkan para tokoh adat, agama, dan masyarakat, namun kondisi belum memungkinkan.

“Kami sudah berusaha tapi waktunya saja. Sebetulnya minggu ini kami rencanakan tapi belum memungkinkan dan akan kami lakukan dalam waktu yang secepatnya,” kata Jokowi semalam di Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah.

Tidak Ada yang Lolos Hukum

Sementara Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto menegaskan bakal menindak para pelaku kerusuhan di sejumlah kota di Papua dan Papua Barat, termasuk di Jayapura. Wiranto menjamin para pelaku tak akan ada yang lolos dari jerat hukum.

“Di Papua, orang-orang yang jelas melakukan tindakan anarki juga perusakan harus ditangani secara hukum. Ini negara hukum,” kata Wiranto dalam keterangan pers di kantornya bersama sejumlah tokoh Papua, Jumat (30/8).

“Kami menjamin bahwa tidak ada yang lolos dari jeratan hukum pada saat mereka melanggar hukum,” tegas Wiranto.

Wiranto juga menyatakan pemerintah telah mengabulkan tuntutan masyarakat Papua agar pemerintah memproses pelaku pelanggar hukum dalam insiden pengepungan di asrama mahasiswa Papua di Surabaya dan Malang, beberapa waktu lalu.

Mantan Panglima ABRI ini mengklaim sudah mengecek proses hukum tersebut. Wiranto mengatakan di Jawa Timur, proses hukum terhadap anggota militer dilakukan oleh Kodam Brawijaya.

“Lima orang diskorsing termasuk Danramil dan satu Babinsa. Danramil dan Babinsa sedang pemeriksaan selanjutnya karena diduga melakukan tindakan yang merugikan disiplin TNI. Tiga lainnya mash diperiksa menjadi saksi. Ada tindakan hukum, dari masyarakat sipil tersangkanya sudah ditangani Polda Jatim,” ujar Wiranto.

Pernyataan Wiranto ini merupakan respons terbaru dari pemerintah terhadap situasi di Papua yang terus bergejolak usai inside pengepungan asrama mahasiswa Papua di Surabaya dan Malang.

Pengepungan itu diwarnai dugaan rasialisme terhadap mahasiswa Papua, yang selanjutnya memantik gelombang demonstrasi di sejumlah daerah di Papua dan Papua Barat.

Demo masyarakat Papua berujung kerusuhan. Di Manokwari, Sorong, Fakfak, hingga Jayapura, massa merusak fasilitas umum dan kantor-kantor milik pemerintah.

Di Deiyai, demo masyarakat Papua menyebabkan seorang anggota TNI tewas terkena panah dan dua warga sipil meninggal dunia.

Pemerintah belum memberikan keterangan lengkap atas total kerugian dan jumlah korban dalam gelombang demonstrasi di Papua dan Papua Barat. (mb/cnn indonesia)

Loading...

Related posts